detikcom

Kamis, 07/10/2004 17:35 WIB

MK Tetapkan SBY-JK Resmi Presiden-Wapres 2004-2009

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pasangan SBY-JK secara resmi merupakan presiden dan wapres terpilih hasil pilpres 2004. Demikian pernyataan konfirmasi yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung Jimly Ash-Shiddiqie menyusul tidak diajukan gugatan hasil pilpres dari kubu Mega-hasyim hingga batas waktu pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (7/10/2004). Dikatakan Jimly, MK menyatakan keputusan KPU No. 98 tahun 2004 yang menetapkan perolehan suara pasangan Mega-Hasyim sebesar 44.990.704 suara dan pasangan SBY-JK sebesar 69.266.350 suara berlaku secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat kepada semua pihak. Jimly mengingatkan dengan adanya ketetapan ini bukan berarti secara otomatis pemerintahan Megawati dinyatakan demisioner."Pemerintah yang sah saat ini secara hukum tetap menjalankan fungsinya sampai akhir masa jabatan pada tanggal 20 Oktober mendatang," kata dia. Dalam kesempatan itu, MK juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Megawati karena dalam masa pemerintahannya untuk pertama kali dalam sejarah RI rakyat memilih langsung presiden dan wakil presidennya secara langsung dalam suasana aman, tertib dan lancar."Ini menunjukkan tingginya komitmen presiden terhadap pertumbuhan demokrasi," ujarnya. Penghargan serupa juga diberikan pada KPU dan Panwaslu yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan berakhirnya batas waktu 3X24 jam pada pukul 16.20 WIB untuk menyampaikan perubahan hasil pilpres kepada MK, maka dengan demikian tidak tersedia lagi secara legal kontitusional yang dapat mengubah penetapan KPU tersebut.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%