detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 09:22 , Sumber : Radio Republik Indonesia

Kamis, 07/10/2004 17:35 WIB

MK Tetapkan SBY-JK Resmi Presiden-Wapres 2004-2009

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pasangan SBY-JK secara resmi merupakan presiden dan wapres terpilih hasil pilpres 2004. Demikian pernyataan konfirmasi yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung Jimly Ash-Shiddiqie menyusul tidak diajukan gugatan hasil pilpres dari kubu Mega-hasyim hingga batas waktu pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (7/10/2004). Dikatakan Jimly, MK menyatakan keputusan KPU No. 98 tahun 2004 yang menetapkan perolehan suara pasangan Mega-Hasyim sebesar 44.990.704 suara dan pasangan SBY-JK sebesar 69.266.350 suara berlaku secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat kepada semua pihak. Jimly mengingatkan dengan adanya ketetapan ini bukan berarti secara otomatis pemerintahan Megawati dinyatakan demisioner."Pemerintah yang sah saat ini secara hukum tetap menjalankan fungsinya sampai akhir masa jabatan pada tanggal 20 Oktober mendatang," kata dia. Dalam kesempatan itu, MK juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Megawati karena dalam masa pemerintahannya untuk pertama kali dalam sejarah RI rakyat memilih langsung presiden dan wakil presidennya secara langsung dalam suasana aman, tertib dan lancar."Ini menunjukkan tingginya komitmen presiden terhadap pertumbuhan demokrasi," ujarnya. Penghargan serupa juga diberikan pada KPU dan Panwaslu yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan berakhirnya batas waktu 3X24 jam pada pukul 16.20 WIB untuk menyampaikan perubahan hasil pilpres kepada MK, maka dengan demikian tidak tersedia lagi secara legal kontitusional yang dapat mengubah penetapan KPU tersebut.

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(aan/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
77%
Kontra
23%