Detik.com News
Detik.com
Kamis, 07/10/2004 17:35 WIB

MK Tetapkan SBY-JK Resmi Presiden-Wapres 2004-2009

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan pasangan SBY-JK secara resmi merupakan presiden dan wapres terpilih hasil pilpres 2004. Demikian pernyataan konfirmasi yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung Jimly Ash-Shiddiqie menyusul tidak diajukan gugatan hasil pilpres dari kubu Mega-hasyim hingga batas waktu pengajuan gugatan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (7/10/2004). Dikatakan Jimly, MK menyatakan keputusan KPU No. 98 tahun 2004 yang menetapkan perolehan suara pasangan Mega-Hasyim sebesar 44.990.704 suara dan pasangan SBY-JK sebesar 69.266.350 suara berlaku secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap dan mengikat kepada semua pihak. Jimly mengingatkan dengan adanya ketetapan ini bukan berarti secara otomatis pemerintahan Megawati dinyatakan demisioner."Pemerintah yang sah saat ini secara hukum tetap menjalankan fungsinya sampai akhir masa jabatan pada tanggal 20 Oktober mendatang," kata dia. Dalam kesempatan itu, MK juga menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Megawati karena dalam masa pemerintahannya untuk pertama kali dalam sejarah RI rakyat memilih langsung presiden dan wakil presidennya secara langsung dalam suasana aman, tertib dan lancar."Ini menunjukkan tingginya komitmen presiden terhadap pertumbuhan demokrasi," ujarnya. Penghargan serupa juga diberikan pada KPU dan Panwaslu yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan berakhirnya batas waktu 3X24 jam pada pukul 16.20 WIB untuk menyampaikan perubahan hasil pilpres kepada MK, maka dengan demikian tidak tersedia lagi secara legal kontitusional yang dapat mengubah penetapan KPU tersebut.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%