detikcom
Senin, 06/09/2004 13:38 WIB

Gara-Gara Divakum

Bocah 3 Tahun Cuma Bisa Nangis

Lina Saraswati - detikNews
Jakarta - Pulang dan melihat buah hati umumnya menjadi saat yang menggembirakan bagi seorang ibu. Tapi tidak bagi Mesdiwanda. Ibu berumur 35 tahun itu justru selalu menangis jika pulang dan melihat anaknya, Andreas. Andreas, buah hati Mesdiwanda telah berusia 3 tahun 4 bulan. Di usia itu, anak kecil biasanya sudah pintar berlari dan berbicara dengan ceriwis. Namun tidak demikian dengan Andreas. Ia tak ubahnya masih seperti seorang bayi. Hanya bisa tidur dan menangis. Tangan Andreas pun kaku dan tak bisa menggerakkan tubuhnya. Bahkan untuk sekadar menyatakan ingin buang air besar (BAB) atau kecil saja, Andreas tak bisa. "Saya suka sedih kalau sampai di rumah. Saya nggak tega melihat dia belepotan kotoran karena nggak bisa bilang ingin BAB," tutur Mesdiwanda. Mesdiwanda, Senin (6/9/2004) melaporkan kondisi anaknya itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan malpraktek terhadap bidan Herawati di RS Pasar Rebo. Herawati adalah bidan yang membantu kelahiran Andreas pada 21 April 2001 lalu. Ibu yang tinggal Jl. Perintis II Romawi, Cipayung, Jaktim menuturkan, Herawati melakukan vakum sampai 3 kali saat membantu kelahiran Andreas. Akibat vakum itu, kepala Andreas sampai terluka. Dokter Benyamin dari LBH Kesehatan yang mendampingi Mesdiwanda menyatakan, Andreas mengalami kegeseran tempurung kepala akibat vakum sehingga fungsi otaknya terganggu. Cemas dengan kondisi anaknya, Mesdi sempat menemui dokter spesialis anak di RS Pasar Rebo. Dokter itu menganjurkan supaya Andreas dioperasi dan dirujuk ke RSCM. Namun di RSCM, dirujuk lagi supaya operasi di RSPAD Gatot Subroto. Sayangnya ketika ke RSPAD Gatot Subroto, pasangan Mesdi dengan Vimelson Sinaga sudah kehabisan dana. RSPAD memberitahu harus membayar uang muka Rp 10 juta untuk operasi. Sebagai orang yang kerjanya serabutan, pasangan itu tak memiliki biaya sebesar itu. Akhirnya hingga kini Andreas belum juga dioperasi. Di tengah kebingungan itu, keluarga itu akhirnya mengadu ke LBH Kesehatan dan kemudian menggugat bidan Herawati. "Saya minta pertanggungjawaban RS supaya anak saya diobati. Saya ingin anak saya bisa normal seperti anak lainnya," kata Mesdi sedih. Selain orang tua Andreas, ikut melaporkan malpraktek ke Polda Metro Jaya Maena Nurrochmah (25). Perempuan yang tinggal di Pondok Labu melaporkan dr. Muharyo, dokter bedah dan dokter Hari Syarif di RS Setia Mitra Fatmawati. Maena sejak kecil mengalami kesulitan buang air besar (BAB) karena urat syaraf pada usus besarnya tidak bisa memberi tekanan. Umur 12 tahun, perempuan itu dioprasi di RS Setia Mitra dengan oleh Muharyo. Setelah operasi itu kondisinya Maena membaik. Tapi kemudian umur 23 tahun, kondisinya memburuk, perutnya sering nyeri dan mengeras. Maena kembali ke RS yang sama. Dia kembali ditangani dokter Muharyo. Sang dokter menyatakan Maena menderita kista di rahim. Selain dengan dokter Muharyo, Maena juga bekonsultasi dengan dokter Hari. Sama dengan dokter Muharyo, Hari juga memberi diagnosis yang sama, ada kista di rahim. Bulan Juni, 2002, Maena dioperasi untuk mengangkat kistanya. Tapi saat operasinya berlangsung, dokter Hari menyatakan rahim bersih tak ada kista. Operasi kemudian dibatalkan. Sedangkan dokter Muharyo menyatakan yang bermasalah usus besar Maena. Katanya ada sisa kotoran yang mengendap setelah operasi pertama tahun 1987. Namun sayangnya setelah operasi kedua itu kondisinya Maena justru memburuk. Ia jadi susah buang air dan perutnya kembung. Selain itu di bekas luka operasi ada benang yang tersisa sehingga menimbulkan luka kecil yang kemudian melebar dan berdarah.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(iy/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%