Selasa, 13/07/2004 14:38 WIB

APTRI: Nurdin Aktor Intelektual Kasus Impor Gula Ilegal

Nala Edwin - detikNews
Jakarta - Ketua umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil meminta polisi segera menangkap para tersangka dalam kasus impor gula ilegal. Dan, aktor intelektual dalam kasus penyelundupan 56 ribu ton gula ilegal adalah Nurdin Halid. Menurut Arum, gula yang diduga ilegal itu murni diimpor oleh Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) yang dipimpin Nurdin Halid. Oleh karena itu Nurdin selaku ketua umum harus dimintai pertanggungjawaban. Arum Sabil, yang ditemui wartawan sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus impor gula ilegal di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta, Selasa (13/7/2004), menyatakan akan menyampaikan bukti-bukti yang dimiliknya terkait kasus ini. "Dari data-data yang akan kami sampaikan sebenarnya sudah cukup bukti untuk menangkap tersangka-tersangka yang bertanggung jawab. Sekali lagi saya tegaskan Nurdin Halid adalah aktor intelektual dari penyelundupan gula 56 ribu ton ini," katanya. Ditanya apakah ia punya bukti Nurdin Halid merupakan aktor intelektual dalam kasus ini, Arum mengiyakannya. "Saya punya bukti dan data yang sangat akurat dan ada di tangan saya," jawabnya yakin. Arum lalu menunjuk pada collateral management agreement dalam pengadaan gula yang ditandatangani oleh Inkud. "Saya tidak melihat itu kepala divisi atau direksi. Inkud itu dipimpin oleh ketua umum. Apapun alasannya ketua umum harus bertanggung jawab," tegasnya. Arum lalu menunjuk bukti bahwa Inkud ternyata membayar uang muka (DP) ke PT Phoenix Commodities sebesar 15 persen. "Ini telah membuktikan barang ini milik Inkud." Selain itu, menurut Arum, dalam impor gula 56 ton itu juga tidak ada kontrak antara supplier dengan importir terdaftar. "Nah ini yang tidak terjadi pada 56 ribun ton gula. Itu murni diimpor oleh Inkud," tegas Arum Sabil. Arum juga mengaku telah menemui beberapa direksi PTPN dan mereka tidak kenal Waris Halid, Kepala Divisi Perdagangan Umum Inkud yang sudah jadi tersangka dalam kasus ini. "Dari nego pertama sampai Inkud bisa ikut kerja sama dengan PTPN karena ada power yang dimiliki Nurdin Halid yang mengumpulkan para direksi PTPN."
(gtp/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%