Selasa, 11/05/2004 14:29 WIB

Wiranto: Isu Pelanggaran HAM Terkait Politik Dalam Negeri

Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Wiranto menuding ada pihak yang sengaja kembali menghembuskan isu pelanggaran HAM berat. Hal itu terkait kompetisi politik nasional saat ini. Demikian disampaikan Wiranto saat jumpa pers usai pendeklarasian capres dan cawapres Partai Golkar di Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (11/5/2004). "Tidak tertutup kemungkinan terbukanya kembali isu pelanggaran HAM ini melibatkan oknum-oknum dalam negeri. Hal ini terkait kepentingan dalam kompetisi politik nasional saat ini," tukas Wiranto. Mantan Panglima TNI ini juga mengomentari keluarnya surat perintah penangkapan terhadap dirinya dari Pengadilan Khusus Timor Timur (Timtim). Menurut Wiranto, dirinya merasa heran terhadap keputusan yang diambil oleh Pengadilan khusus Timtim itu. "Saya sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan KPP HAM. Hasilnya menyatakan tidak ada bukti satu pun yang dapat menempatkan saya sebagai tersangka. Secara politis keputusan PBB ini juga tidak akan mendapat dukungan dari pemerintah Timtim yang dalam kasus ini menjadi korban," tutur Wiranto.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(djo/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%