detikcom
Selasa, 11/05/2004 14:29 WIB

Wiranto: Isu Pelanggaran HAM Terkait Politik Dalam Negeri

Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Wiranto menuding ada pihak yang sengaja kembali menghembuskan isu pelanggaran HAM berat. Hal itu terkait kompetisi politik nasional saat ini. Demikian disampaikan Wiranto saat jumpa pers usai pendeklarasian capres dan cawapres Partai Golkar di Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (11/5/2004). "Tidak tertutup kemungkinan terbukanya kembali isu pelanggaran HAM ini melibatkan oknum-oknum dalam negeri. Hal ini terkait kepentingan dalam kompetisi politik nasional saat ini," tukas Wiranto. Mantan Panglima TNI ini juga mengomentari keluarnya surat perintah penangkapan terhadap dirinya dari Pengadilan Khusus Timor Timur (Timtim). Menurut Wiranto, dirinya merasa heran terhadap keputusan yang diambil oleh Pengadilan khusus Timtim itu. "Saya sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan KPP HAM. Hasilnya menyatakan tidak ada bukti satu pun yang dapat menempatkan saya sebagai tersangka. Secara politis keputusan PBB ini juga tidak akan mendapat dukungan dari pemerintah Timtim yang dalam kasus ini menjadi korban," tutur Wiranto.
(djo/)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%