detikcom
Selasa, 11/05/2004 14:29 WIB

Wiranto: Isu Pelanggaran HAM Terkait Politik Dalam Negeri

Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Wiranto menuding ada pihak yang sengaja kembali menghembuskan isu pelanggaran HAM berat. Hal itu terkait kompetisi politik nasional saat ini. Demikian disampaikan Wiranto saat jumpa pers usai pendeklarasian capres dan cawapres Partai Golkar di Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (11/5/2004). "Tidak tertutup kemungkinan terbukanya kembali isu pelanggaran HAM ini melibatkan oknum-oknum dalam negeri. Hal ini terkait kepentingan dalam kompetisi politik nasional saat ini," tukas Wiranto. Mantan Panglima TNI ini juga mengomentari keluarnya surat perintah penangkapan terhadap dirinya dari Pengadilan Khusus Timor Timur (Timtim). Menurut Wiranto, dirinya merasa heran terhadap keputusan yang diambil oleh Pengadilan khusus Timtim itu. "Saya sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan KPP HAM. Hasilnya menyatakan tidak ada bukti satu pun yang dapat menempatkan saya sebagai tersangka. Secara politis keputusan PBB ini juga tidak akan mendapat dukungan dari pemerintah Timtim yang dalam kasus ini menjadi korban," tutur Wiranto.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(djo/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%