Detik.com News
Detik.com
Selasa, 11/05/2004 14:29 WIB

Wiranto: Isu Pelanggaran HAM Terkait Politik Dalam Negeri

Djoko Tjiptono - detikNews
Jakarta - Wiranto menuding ada pihak yang sengaja kembali menghembuskan isu pelanggaran HAM berat. Hal itu terkait kompetisi politik nasional saat ini. Demikian disampaikan Wiranto saat jumpa pers usai pendeklarasian capres dan cawapres Partai Golkar di Hotel Bumi Karsa, Kompleks Bidakara, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (11/5/2004). "Tidak tertutup kemungkinan terbukanya kembali isu pelanggaran HAM ini melibatkan oknum-oknum dalam negeri. Hal ini terkait kepentingan dalam kompetisi politik nasional saat ini," tukas Wiranto. Mantan Panglima TNI ini juga mengomentari keluarnya surat perintah penangkapan terhadap dirinya dari Pengadilan Khusus Timor Timur (Timtim). Menurut Wiranto, dirinya merasa heran terhadap keputusan yang diambil oleh Pengadilan khusus Timtim itu. "Saya sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan KPP HAM. Hasilnya menyatakan tidak ada bukti satu pun yang dapat menempatkan saya sebagai tersangka. Secara politis keputusan PBB ini juga tidak akan mendapat dukungan dari pemerintah Timtim yang dalam kasus ini menjadi korban," tutur Wiranto.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(djo/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%