Kamis, 19/02/2004 19:52 WIB

Amiruddin: Tak Ada Lagi Lembaga Hukum yang Bisa Adili Akbar

- Tidak ada lembaga hukum apapun yang berhak mengadili kembali Akbar Tanjung dalam kasus penggelapan dana non-budjeter Bulog, meski dengan dakwaan berbeda. Karena berlawanan dengan dengan azas <I>nebis in idem</i> (terdakwa tidak dapat diadili kembali untuk perkara yang sama) yang berlaku universal. Demkian disampaikan oleh mantan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amiruddin Zakaria kepada wartawan di Hotel Wisata Jakarta, Kamis (19/2/2004). "Kecuali kalau menyangkut orang lain," kata Amiruddin. "Kasus ini kan bisa saja terkait dengan orang lain di luar Akbar, Dadang dan Winfried," tambahnya. Pernyataan tersebut disampaikannya mengomentari rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri aliran dana non-budjeter Bulog sebesar Rp 40 miliar. Hasil penelusuran tersebut, diharapkan dapat digunakan sebagai <I>novum</i> (bukti baru, red) untuk mengajukan pemeriksaan kembali (PK) terhadap putusan MA yang membebaskan Akbar Tanjung. Ditambahkannya, pengajuan PK itu sendiri sepenuhnya tergantung pada inisiatif pihak kejaksaan. Sebab meski PK selazimnya diajukan oleh pihak terpidana atau ahli warisnya, kejaksaan juga bisa mempergunakan hak tersebut. Ia kemudian mencontohkan praktek hukum dalam kasus Marsinah, Muchtar Pakpahan dan Ali Maskur. Pihak MA bersedia menunda putusannya, atas PK yang diajukan oleh jaksan penuntut. Berdasar contoh di atas, maka bisa saja pihak jaksa mengajukan PK kepada MA apabila KPK menemukan novum dalam kasus ini. "Cuma ini celah hukum yang tersedia. Kalau jaksa tidak menggunakannya, maka menyangkut ketiga terdakwa di atas, sudah final," ujar Amiruddin. "Terima atau tidak, itulah hukumnya!" tegasnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%