Detik.com News
Detik.com

Kamis, 19/02/2004 19:52 WIB

Amiruddin: Tak Ada Lagi Lembaga Hukum yang Bisa Adili Akbar

- Tidak ada lembaga hukum apapun yang berhak mengadili kembali Akbar Tanjung dalam kasus penggelapan dana non-budjeter Bulog, meski dengan dakwaan berbeda. Karena berlawanan dengan dengan azas <I>nebis in idem</i> (terdakwa tidak dapat diadili kembali untuk perkara yang sama) yang berlaku universal. Demkian disampaikan oleh mantan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amiruddin Zakaria kepada wartawan di Hotel Wisata Jakarta, Kamis (19/2/2004). "Kecuali kalau menyangkut orang lain," kata Amiruddin. "Kasus ini kan bisa saja terkait dengan orang lain di luar Akbar, Dadang dan Winfried," tambahnya. Pernyataan tersebut disampaikannya mengomentari rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri aliran dana non-budjeter Bulog sebesar Rp 40 miliar. Hasil penelusuran tersebut, diharapkan dapat digunakan sebagai <I>novum</i> (bukti baru, red) untuk mengajukan pemeriksaan kembali (PK) terhadap putusan MA yang membebaskan Akbar Tanjung. Ditambahkannya, pengajuan PK itu sendiri sepenuhnya tergantung pada inisiatif pihak kejaksaan. Sebab meski PK selazimnya diajukan oleh pihak terpidana atau ahli warisnya, kejaksaan juga bisa mempergunakan hak tersebut. Ia kemudian mencontohkan praktek hukum dalam kasus Marsinah, Muchtar Pakpahan dan Ali Maskur. Pihak MA bersedia menunda putusannya, atas PK yang diajukan oleh jaksan penuntut. Berdasar contoh di atas, maka bisa saja pihak jaksa mengajukan PK kepada MA apabila KPK menemukan novum dalam kasus ini. "Cuma ini celah hukum yang tersedia. Kalau jaksa tidak menggunakannya, maka menyangkut ketiga terdakwa di atas, sudah final," ujar Amiruddin. "Terima atau tidak, itulah hukumnya!" tegasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
98%
Kontra
2%