detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Jumat, 18/04/2014 12:44 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 19/02/2004 19:52 WIB

Amiruddin: Tak Ada Lagi Lembaga Hukum yang Bisa Adili Akbar

- Tidak ada lembaga hukum apapun yang berhak mengadili kembali Akbar Tanjung dalam kasus penggelapan dana non-budjeter Bulog, meski dengan dakwaan berbeda. Karena berlawanan dengan dengan azas <I>nebis in idem</i> (terdakwa tidak dapat diadili kembali untuk perkara yang sama) yang berlaku universal. Demkian disampaikan oleh mantan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amiruddin Zakaria kepada wartawan di Hotel Wisata Jakarta, Kamis (19/2/2004). "Kecuali kalau menyangkut orang lain," kata Amiruddin. "Kasus ini kan bisa saja terkait dengan orang lain di luar Akbar, Dadang dan Winfried," tambahnya. Pernyataan tersebut disampaikannya mengomentari rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri aliran dana non-budjeter Bulog sebesar Rp 40 miliar. Hasil penelusuran tersebut, diharapkan dapat digunakan sebagai <I>novum</i> (bukti baru, red) untuk mengajukan pemeriksaan kembali (PK) terhadap putusan MA yang membebaskan Akbar Tanjung. Ditambahkannya, pengajuan PK itu sendiri sepenuhnya tergantung pada inisiatif pihak kejaksaan. Sebab meski PK selazimnya diajukan oleh pihak terpidana atau ahli warisnya, kejaksaan juga bisa mempergunakan hak tersebut. Ia kemudian mencontohkan praktek hukum dalam kasus Marsinah, Muchtar Pakpahan dan Ali Maskur. Pihak MA bersedia menunda putusannya, atas PK yang diajukan oleh jaksan penuntut. Berdasar contoh di atas, maka bisa saja pihak jaksa mengajukan PK kepada MA apabila KPK menemukan novum dalam kasus ini. "Cuma ini celah hukum yang tersedia. Kalau jaksa tidak menggunakannya, maka menyangkut ketiga terdakwa di atas, sudah final," ujar Amiruddin. "Terima atau tidak, itulah hukumnya!" tegasnya.

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%
MustRead close