detikcom
Kamis, 08/01/2004 07:04 WIB

Mantan Deputi Pengadaan Bulog akan Diperiksa Penyidik

Dian Intannia - detikNews
- Mantan Deputi Pengadaan Bulog M Amin dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Mabes Polri terkait kasus penggelapan pengadaan subsidi pakan ternak senilai Rp 481 miliar. Sementara, Beddu Amang selaku mantan Kabulog dijadwalkan, Jumat (8/1/2004) besok. "Saya akan mendampingi klien saya, M Amin, Kamis ini di Mabes sekitar pukul 09.00 WIB. Amin akan diperiksa sebagai tersangka. Saya sudah menerima surat panggilan pemeriksaannya," ujar Kuasa Hukum Amin, Joko Prabowo Saebani kepada <B>detikcom</b>, Kamis (8/1/2004). Joko menambahkan dengan pemanggilan tersebut, Bedu Amang yang juga kliennya akan menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya. Sebelumnya Bedu sudah diperiksa penyidik sebagai saksi, 29 Desember 2003 lalu. Dikatakan Joko, pihaknya akan mengupayakan agar kliennya tidak ditahan. Dia berharap kalaupun ditahan sebagai tahanan luar. Joko menyangkal adanya penggelapan uang negara dari proyek bungkil kedelai pakan ternak sebagaimana yang dituduhkan penyidik. "Sebenarnya tidak ada penyimpangan. Bulog memang ditugasi sebagai pengimpor bungkil kedelai. Ada beberapa yang ditunjuk untuk membeli kedelai. Saat itu, Bulog disubsidi pemerintah untuk pembelian bungkil dengan kurs saat itu Rp 6000 per dolar," katanya. Menurut dia, pakan ternak yang didalamnya terdapat bungkil itu dijual Bulog Rp 1200. Namun, Bulog tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai jual pakan tersebut ke pasaran. "Kita juga kaget mengapa ini jadi perkara. Padahal sebelumnya, kasus ini pernah diusut Kejati Jabar dan Kejagung beberapa watu lalu," tanyanya. Sebelumnya, Wakadivhumas Mabes Polri Brigjen Pol Sunarko mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan perkara itu. Namun, dia tidak menyebut kapan pemeriksaan akan dilakukan. "Dari 23 orang saksi yang diperiksa, kita akan memanggil 7 orang. Mereka adalah mitra kerja Bulog dan mantan Kabulog," demikian Sunarko.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rif/)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%