Pro Kontra

• 20/05/2013 11:33 WIB

  Usut Aiptu Labora, Polri Jangan Ciut Usut Rekening Gendut Jenderal

  Polisi sangat blak-blakan mengungkap kasus rekening gendut yang dimiliki oleh Anggota Polres Raja Ampat, Papua, Aiptu Labora Sitorus. Komisioner Kompolnas, Hamidah Abdurahman mengatakan Polri juga harus terbuka dan berani jika itu menyangkut rekening para jendral. Bila Anda setuju dengan pernyataan Hamidah Abdurahman, pilih Pro!

  43 Voters

  Pro (24)

  56%

  Kontra (19)

  44%

  Selengkapnya
• 13/05/2013 10:10 WIB

  Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

  PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!

  481 Voters

  Pro (215)

  45%

  Kontra (266)

  55%

  Selengkapnya
• 07/05/2013 10:19 WIB

  Pemilik Pabrik Kuali yang Perbudak Buruh Harus Dihukum Berat!

  Pemilik pabrik kuali di Tangerang yang melakukan perbudakan pada buruhnya, Yuki Irawan (41) telah ditahan. Menurut anggota Komisi IX Chusnunia, tersangka pelaku perbudakan itu tidak cukup hanya dikecam. Melainkan harus mendapatkan tindakan konkret dari aparat penegak hukum karena sudah melakukan tindak pidana: harus dihukum berat. Bila Anda setuju dengan Chusnunia, pilih Pro!

  142 Voters

  Pro (83)

  58%

  Kontra (59)

  42%

  Selengkapnya
• 24/04/2013 18:06 WIB

  Polisi Jangan Lindungi Terpidana Korupsi!

  Mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji hendak dieksekusi ke bui oleh Kejaksaan setelah diputus bersalah MA dalam kasus korupsi. Namun eksekusi itu gagal karena Polda Jabar malah datang dan memberi perlindungan pada Susno. Menurut peneliti ICW Emerson Yuntho, langkah Polda Jabar yang malah tak mentaati hukum ini memalukan. Polda Jabar seharusnya jangan melindungi terpidana korupsi. Bila Anda setuju dengan Emerson Yuntho, pilih Pro!

  251 Voters

  Pro (153)

  61%

  Kontra (98)

  39%

  Selengkapnya
• 24/04/2013 10:05 WIB

  UN Jangan Dihapus, Evaluasi Penyelenggaraannya

  UN SMA di 11 provinsi tertunda, UN SMP di beberapa daerah terlambat membagikan soal meski dilaksanakan hari itu juga. Meski demikian, Mendikbud M Nuh menolak usulan agar UN dihapus. Nuh menyebut UN merupakan proses belajar untuk memetakan pendidikan seorang anak. Ke depan, yang perlu dievaluasi adalah penyelenggaraan UN, bukan UN-nya. Bila Anda setuju dengan Nuh, pilih Pro!

  34 Voters

  Pro (12)

  35%

  Kontra (22)

  65%

  Selengkapnya
• 17/04/2013 15:48 WIB

  Pengadilan Dipenuhi Mafia Hukum

  Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan pengadilan dipenuhi dengan mafia hukum. Meski kesejahteraan hakim naik berkali lipat, namun belum bisa mencegah adanya mafia-mafia tersebut. Jika setuju dengan pendapat tersebut, pilih Pro!

  112 Voters

  Pro (74)

  66%

  Kontra (38)

  34%

  Selengkapnya
• 05/04/2013 11:28 WIB

  Terungkapnya Penyerangan LP Cebongan Jadi Momentum Berantas Preman

  Penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, diakui TNI AD dilakukan oleh oknum Kopassus. Alasannya semangat solidaritas atas kematian rekan mereka oleh preman. Menurut Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari kasus penyerangan LP Sleman seharusnya bisa menjadi momentum memberantas preman yang meresahkan masyarakat di berbagai daerah. Bila Anda setuju dengan Hajriyanto Tohari, pilih Pro!

  633 Voters

  Pro (461)

  73%

  Kontra (172)

  27%

  Selengkapnya
• 03/04/2013 13:50 WIB

  Siswa Hamil atau Hamili Pacar Jangan Dilarang Ikut UN

  M Sudirman dikeluarkan dari SMA Negeri di Tangerang, Banten, karena menikahi pacarnya yang hamil duluan. Namun Mendikbud M Nuh tak setuju atas tindakan SMA Negeri di Tangerang itu. Pendidikan adalah hak dasar untuk semua. Hak untuk mendapatkan pendidikan tak bisa diganggu oleh persoalan status nikah. Bila Anda setuju dengan pendapat Mendikbud M Nuh, pilih Pro!

  116 Voters

  Pro (47)

  41%

  Kontra (69)

  59%

  Selengkapnya
• 01/04/2013 14:20 WIB

  Tarif KRL Rp 2.000 Sudah Tak Memadai

  PT KAI akan menerapkan tarif tunggal pada KRL Jabodetabek seiring dengan mengandangkan KRL Ekonomi NonAC. Menurut Tulus Abadi dari YLKI, tarif Rp 2.000 untuk KRL Ekonomi dinilai sudah tak memadai. Selain soal suku cadang yang mahal, KRL Ekonomi dianggap sudah jauh dari standar pelayanan. Bila Anda sepakat dengan Tulus Abadi, pilih Pro!

  61 Voters

  Pro (30)

  49%

  Kontra (31)

  51%

  Selengkapnya
• 18/03/2013 09:49 WIB

  Unggul dalam Beberapa Survei Capres, Jokowi Fokus Dulu Urus Jakarta

  Gubernur DKI Joko Widodo unggul dalam sejumlah survei capres/cawapres untuk 2014. Meski begitu PDIP, partai tempat Jokowi bernaung ingin agar mantan walikota Solo ini tetap fokus di Jakarta. "Kita menghargai Pak Joko konsentrasi mengerjakan tugas-tugasnya. Di dapat kepercayaan dari rakyat Jakarta," ujar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait. Bila Anda setuju dengan Maruarar Sirait, pilih Pro!

  248 Voters

  Pro (99)

  40%

  Kontra (149)

  60%

  Selengkapnya