detikcom

Pro Kontra

  • 07/01/2013 12:22 WIB

    Larangan Perempuan Boncengan Ngangkang Berlebihan

    Larangan mengangkang saat berboncengan di motor bagi perempuan di Kota Lhokseumawe, NAD mulai disosialisasikan hari ini. Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo yang membidangi pemerintahan dalam negeri melihat ini aturan yang berlebihan. Menurut Ganjar, duduk mengangkang lebih aman. Keseimbangan berkendara lebih terjaga. Bila Anda setuju dengan Ganjar Pranowo, pilih Pro!

    526 Voters

    Pro (251)
    48%
    Kontra (275)
    52%
    Selengkapnya
  • 26/12/2012 18:05 WIB

    Bongkar Rekening Gendut Anggota DPR!

    PPATK mengisyaratkan ada anggota DPR lain selain Angelina Sondakh yang memiliki rekening gendut tak wajar. Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mendesak PPATK menelusuri dan mengungkap rekening gendut milik anggota DPR. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan dewan. Bila Anda setuju dengan pendapat Martin Hutabarat, pilih Pro!

    175 Voters

    Pro (115)
    66%
    Kontra (60)
    34%
    Selengkapnya
  • 04/12/2012 13:01 WIB

    Nikah Kilat, Bupati Garut Aceng Fikri Harus Mundur!

    Warga Garut hari ini berdemo di DPRD dan Kantor Bupati Garut, meminta Bupati Garut Aceng Fikri mengundurkan diri karena skandal nikah kilat. Bila Anda setuju dengan aksi demonstrasi warga Garut itu, pilih Pro!

    795 Voters

    Pro (483)
    61%
    Kontra (312)
    39%
    Selengkapnya
  • 03/12/2012 10:33 WIB

    Pemerintah Sebaiknya Alihkan Subsidi BBM ke Tiket MRT

    Jokowi masih galau mengenai MRT yang tiketnya mencapai Rp 38 ribu. Pengamat LIPI Taufik Hidayat mengusulkan pemerintah pusat mengalihkan subsidi BBM untuk warga Jakarta menjadi subsidi tiket MRT. Nantinya orang yang biasa menggunakan kendaraan pribadi mau beralih ke MRT dengan harga tiket yang murah, aman, dan tanpa macet. Jika setuju Taufik, pilih Pro!

    133 Voters

    Pro (89)
    67%
    Kontra (44)
    33%
    Selengkapnya
  • 20/11/2012 16:41 WIB

    Bus di Jakarta Harus Diremajakan!

    Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk meremajakan sejumlah bus di Jakarta ditentang Organda DKI. Mereka pun menggelar aksi mogok. Namun Gubernur DKI Jakarta Jokowi tetap akan mengganti 1.000 bus Kopaja dan Metromini. Jokowi berharap dalam 3 tahun, peremajaan bus sudah tuntas. Bila Anda mendukung Jokowi untuk meremajakan bus, pilih Pro!

    750 Voters

    Pro (690)
    92%
    Kontra (60)
    8%
    Selengkapnya
  • 08/11/2012 14:30 WIB

    Soeharto Tak Pantas Jadi Pahlawan Nasional

    Wasekjen PD Ramadhan Pohan menilai Presiden RI kedua Soeharto tak pantas diangkat menjadi pahlawan nasional. "Tidak pantaslah. Luka dan kerusakan negeri ini terlalu parah dari 32 tahun kekuasaannya. Bangsa Indonesia jangan pernah lagi menyentuh era fasis dan otoritarian. Jika dikasih pasti kontroversi," kata Ramadhan. Bila Anda setuju dengan Ramadhan pilih Pro!

    4501 Voters

    Pro (981)
    22%
    Kontra (3520)
    78%
    Selengkapnya
  • 02/11/2012 10:35 WIB

    Darurat Kongkalikong, DPR Harus Buka-bukaan!

    Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menilai saat ini DPR dalam kondisi darurat kongkalikong. Anggota DPR harus buka-bukaan, membuka oknum-oknum pemeras yang merusak citra DPR. Bila Anda setuju dengan Martin Hutabarat, pilih Pro!

    213 Voters

    Pro (143)
    67%
    Kontra (70)
    33%
    Selengkapnya
  • 29/10/2012 11:07 WIB

    Pemerintah Stop Kongkalikong, DPR Jangan Kebakaran Jenggot!

    "Stop kongkalikong" yang digalakkan pemerintah dari Instruksi Presiden menjadi isu panas di DPR. Menurut Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, DPR seharusnya tidak kebakaran jenggot menanggapi surat edaran pemerintah untuk menghentikan kongkalikong dengan oknum DPR tersebut. Bila Anda setuju dengan Lukman Hakim Saifuddin, pilih Pro!

    233 Voters

    Pro (181)
    78%
    Kontra (52)
    22%
    Selengkapnya
  • 18/10/2012 15:20 WIB

    Bebas Tugaskan Hakim MA yang Batalkan Vonis Mati Bandar Narkoba!

    MUI menyayangkan vonis PK MA yang mencabut hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Hengky Gunawan menjadi hukuman 15 tahun penjara. MUI khawatir tindakan hakim MA itu dinilai akan berefek pada peningkatan peredaran narkoba di Indonesia. MUI meminta MA agar membebastugaskan hakim agung yang membebaskan vonis mati sang produsen narkoba itu. Bila Anda setuju dengan MUI, pilih Pro!

    570 Voters

    Pro (436)
    76%
    Kontra (134)
    24%
    Selengkapnya
  • 01/10/2012 14:35 WIB

    Batalkan Revisi UU KPK!

    Koalisi LSM yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Parlemen mendesak DPR membatalkan revisi UU KPK. Presiden SBY diminta menolak mengirim wakilnya dalam pembahasan revisi UU KPK di DPR. Koalisi LSM menilai upaya DPR ini hanya untuk melumpuhkan KPK. Bila Anda setuju dengan Koalisi LSM, pilih Pro!

    499 Voters

    Pro (421)
    84%
    Kontra (78)
    16%
    Selengkapnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. »
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com