DetikNews
Follow detikcom Like Follow
Selasa 24 Feb 2009, 18:14 WIB

Muat Lambang 18 Parpol, Baliho Caleg PDIP Dipersoalkan Panwaslu

- detikNews
Muat Lambang 18 Parpol, Baliho Caleg PDIP Dipersoalkan Panwaslu
Solo - Caleg DPR RI dari PDIP untuk Dapil V Jateng, Aria Bima, mendapat sandungan. Panwaslu Kota Surakarta menilai baliho kampanye yang dia pasang melanggar aturan kampanye yang mengarah ke tindak pidana karena menampilkan lambang partai lain. Bima terancam hukuman maksimal dua tahun.

Dalam baliho yang dipasang di berbagai lokasi di Kota Solo sejak hari ini, terlihat gambar Aria Bima mengepalkan tangan dengan latar belakang 18 orang mengenakan atribut bergambar lambang 18 partai peserta pemilu 2009.

Ketua Panwaslu Kota Surakarta, Sri Sumanta, mengatakan pihaknya menerima keberatan dari salah satu partai yang lambangnya terdapat dalam baliho itu. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata memang benar. Hingga Selasa (24\/2\/2009) sore, Panwaslu menemukan lima baliho yang terpasang di Solo.

"Dari temuan awal ini kami menemukan adanya indikasi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Aria Bima selaku pemasang baliho kampanye tersebut. Kami akan melakukan pengkajian atas temuan ini dan kami punya waktu tiga hari untuk memutuskan melaporkan ke polisi atau tidak," ujar Sri Sumanta.

Sumanta mengatakan indikasi awal pelanggaran yang dilakukan Aria Bima adalah melanggar Pasal 84 ayat 1 huruf (i) junto Pasal 270 UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Ancaman atas pelanggaran itu adalah hukuman antara enam hingga 24 bulan dan dengan antara 6 hingga 24 juta rupiah.

Sedangkan Anggota KPU Kota Surakarta yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Untung Sutanto, mengatakan setelah menerima laporan dari Panwaslu pihaknya segera melakukan pengecekan ke lapangan. Menurutnya, pelanggaran dalam baliho itu adalah pelanggaran pidana sehingga bukan wewenangnya.

"Tapi isi yang termuat dalam baliho itu juga melanggar etika sesuai yang diatur Peraturan KPU No 19 tahun 2008. Sedangkan untuk langkah penurunan baliho-baliho tersebut akan kami bahas dulu dengan semua anggota KPU Kota Surakarta dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP Pemkot," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Aria Bima mengakui memasang baliho-baliho yang dipermasalahkan tersebut. Dia mengatakan hari ini pihaknya memasang sedikitnya 25 buah baliho di berbagai titik di Dapil V Jateng yang meliputi Solo, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Namun Aria Bima menampik jika disebut melanggar aturan.

"Aturan mana yang saya langgar. Itu bukan baliho kampanye. Tidak ada ajakan memilih saya. Itu ajakan mengedepankan kebersamaan. Di bagian atas baliho itu tertulis 'Kita Boleh Beda Partai, Beda Pilihan. Kepentingan Rakyat Harus Dikedepankan'. Jelas bahwa saya tidak berkampanye untuk diri saya," ujarnya.

Menurut Bima, kata 'beda partai' dan 'beda pilihan' menunjukkan bahwa dia menyadari ada memiliki pilihan lain selain dirinya dan memiliki partai yang berbeda dengan dirinya. Karena itulah dirinya mengajak semua pemilih untuk bersikap dewasa menghadapi perbedaan dengan mengedepankan kepentingan rakyat.

Bima bisa berdalih, namun Panwaslu juga punya dasar. Penulisan nama Aria Bima berserta nomor urut pencalegan yang dicontreng serta daerah pemilihan yang ada di bagian bawah baliho, sudah bisa dikategorikan sebagai ajakan atau kampanye. "Itu sudah bentuk kampanye. Tidak bisa dipungkiri lagi," ujar Sumanta.
(mbr/djo)
Komentar ...
News Feed