DetikNews
Jumat 19 Apr 2013, 08:43 WIB

Mengupas UU Lembaga Mikro Keuangan

- detikNews
Mengupas UU Lembaga Mikro Keuangan
Jakarta - Bagi Bangsa ini Koperasi adalah bagian dari kehidupan, pasal 33 UUD 45 mengamanahkan agar perekonomian bangsa ini ditata layaknya koperasi, semua aspek keputusan dan hasil yang diperoleh hendaknya dikedepankan untuk kepentingan bersama, semua dilakukan dengan azas musayawarah mufakat.

Uraian singkat ini saat berdiskusi dengan Tenaga Ahli Komisi IV DPRI sdr M.Noor Azasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau materi ini layak ditampilkan di media, sebagai referensi bacaan.

Rangkuman materi tersebut tentang UU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sektor keuangan.

Kementerian Keuangan mengajukan RUU LKM pertama kalli kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2003. Setelah masuk DPR, draf RUU LKM sempat dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2010.

Pada sisi lain, RUU ini sejak awal sudah mendapat tantangan dari gerakan koperasi karena keberadaan koperasi seolah tidak diakui lagi dalam RUU ini. Draft inisiatif`dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memang mengarahkan pembahasan RUU LKM hanya meliputi sejumlah LKM yang belum berbadan hukum.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada kenyataannya berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan, khususnya bank umum.

Akan tetapi keberadaan LKM ini sering menimbulkan kontraversi terutama dari segi payung hukumnya.

Secara yuridis keberlakuan LKM di Indonesia paling bisa didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1\/KMK.010\/2009, Nomor: 900-639A Tahun 2009, Nomor: 01\/SKB\/M.KUKM\/IX\/2009, dan Nomor: 11\/43A\/KEP.GBI\/ 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan SKB tersebut kelompok LKM yang belum berbadan hukum seperti Badan Perkreditan Desa, Badan Lumbung Pitih Nagari, Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam, BMT dan lain-lain, diarahkan menjadi BPR, koperasi atau badan usaha milik desa.

Dalam Penjelasan Umum UU LKM, antara lain disebut: \\\"LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945\\\".

Ada beberapa ketentuan penting dalam UU LKM ini yang perlu kita kritisi bersama, antara lain:
1. Dalam Ketentuan Umum BAB I UU LKM, antara lain juga disebutkan: Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.

Baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Secara tidak langsung ini berarti secara yuridis semua LKM, termasuk yang berbadan hukum koperasi harus tunduk pada UU LKM ini.

2. Pasal 4 menyebutkan bahwa pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan bentuk badan hukum, permodalan dan mendapatkan izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa badan hukum dimaksud meliputi koperasi atau perseroan terbatas.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan, untuk perseroan terbatas, sahamnya paling sedikit 60 % dimiliki oleh pemerintah kota\/kabupaten atau badan usaha milik desa\/kelurahan, sisanya sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan\/atau koperasi.

Kepemilikan saham oleh pemerintah atau badan usaha milik desa\/kelurahan hingga 60 % praktis akan melumpuhkan semangat keswadayaan masyarakat dan membentuk ketergantungan yang begitu tinggi pada negara;

3. Pasal 9 yang mengatur tentang perizinan, menyebutkan sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi susunan organisasi dan kepengurusan, kepemilikan, permodalan dan kelayakan rencana kerja.

Pada pasal 10 disebutkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ini membuat LKM berbadan hukum koperasi, bukan hanya harus tunduk pada rezim Kementerian Koperasi dan UKM, namun juga harus tunduk pada rezim OJK.

Pengaturan ini juga kurang relevan dengan kondisi di lapangan serta akan tumpang tindih dengan aturan lainnya. Semangat untuk mempermudah pendirian justeru bisa menjadi sesuatu yang buruk bagi perlindungan rakyat kecil yang menabung.

4. Cakupan wilayah usaha diatur dalam pasal 16 s.d. 18. Kita tidak berharap agar LKM itu tetap kecil atau bahkan dibonsai, tetapi semakin besar LKM asal sesuai fungsinya tentu patut didukung dan itulah yang diharapkan, sebab semakin besar suatu LKM akan melayani semakin banyak pula kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro sebagai client yang dapat dilayani.

Jadi, yang paling penting bukanlah pembatasan cakupan wilayah usaha, tetapi pembatasan pinjaman dan atau pembiayaan. Bila LKM melayani sektor usaha menengah atau besar, ia sudah tak bisa dikatakan LKM.

5. Penjaminan simpanan yang diatur dalam pasal 19 s.d. 21, seharusnya perlu lebih rinci lagi, namun hal ini sama sekali tidak tergambar dalam penjelasan undang-undang ini yang hanya memberikan penjelasan dengan pihak terafiliasi dalam pasal 21.

UU LKM praktis belum memberikan perlindungan yang jelas, tegas dan konkrit. Begitu pula pengaturan tentang pembinaan, pengawasan dan sanksi administrative yang tidak secara tegas memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Sanksi pidana dalam Pasal 34 s.d. 38 UU LKM ini juga tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat atas berbagai praktek yang merugikan masyarakat, seperti praktek rentenir atau pengenaan bunga sangat tinggi atas pinjaman, arisan berantai, dan penipuan berkedok investasi.

Semoga Peraturan atau produk Undang-undang yang diciptakan oleh Pemerintah dan DPR dapat bermanfaat bagi masyarakat langsung, karena selama ini produk instansi terkait tersebut selalu ditentang masyarakat ini menunjukan bahwa perumusannya tidak menempatkan Pancasila sebagi landasan hukum tertinggi baru UUD 45.

Tetapi perumusannya masih mengacu kepada UU setarap dibawah UUD 45, resensi hasil diskusi ini sebagai kupasan untuk melengkapi Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden nantinya.

*Penulis adalah Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Masyarakat (LKPM)<\/em>


Mas Miko<\/strong>
Jl Anggrek Garuda, Jakarta Barat<\/strong>
lkdanpm@yahoo.com<\/strong>
082112060787<\/strong>


(wwn/wwn)
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed