DetikNews
Follow detikcom Like Follow
Senin 01 Nov 2010, 14:11 WIB

Foke Gak Ade Majunye (6)

Thamrin Amal Tamagola: Jakarta Tidak Butuh Ahli

- detikNews
Thamrin Amal Tamagola: Jakarta Tidak Butuh Ahli
Jakarta - Banjir, kemacetan dan kepadatan penduduk di DKI Jakarta, menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Hampir setiap hari kemacetan selalu melanda ibukota. Dan bila hujan tiba, kondisinya semakin parah saja. hampir seluruh ruas jalan tergenang air akibatnya kemacetan semakin menjadi.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo alias Foke mau tidak mau menjadi sasaran kekesalan warga Jakarta. Maklum saat berkampanye Pilkada pada 2007 lalu, dengan percaya diri Foke memilih jargon \\\"Serahkan Kepada Ahlinya\\\". Nah, ketika masalah macet dan banjir semakin parah saat dia memimpin, giliran warga menagih janji kampanye tersebut.

Tapi Foke selalu punya cara untuk membela diri. Cuaca yang ekstrem, serta peningkatan jumlah kendaraan sealu menjadi jawaban Foke saat dimintai tanggapannya. Sementara sistem kerja yang telah dikerjakan selama menjabat tidak pernah mencuat ke publik.

Bagaimana pandangan sosiolog Thamrin Amal Tamagola tentang kinerja Foke selama tiga tahun menjabat gubernur? Berikut petikan wawancara detikcom dengan akademisi asal FISIP Universitas Indonesia ini:

Apa faktor penyebab penanganan banjir di Jakarta tak kunjung selesai dan
terkesan rumit itu?<\/B>

Ada beberap faktor yang sudah lama sekali terjadi. Ada faktor jangka panjang yang terjadi artinya sudah ada puluhan tahun, faktor menengah dan jangka pendek. Faktor pertama yang jangka panjang, banjir di Jakarta ini terjadi sudah lama sekali.

Ini ada tiga hal, pertama, sejak era Orde Baru di mana banyak penebangan pohon hutan lindung di kawasan Jawa Barat, seperti Bogor. Berubah jadi kawasan perumahan dan istirahat.

Kedua, juga saluran lama yang dibangun di bawah Jakarta sejak zaman Belanda yang rusak dan tak terawat. Ini butuh pembenahan lagi dan tak tersabung dengan pembangunan di sejumlah daerah lainnya, seperti tak terintegrasi dengan pembangunan Bodetabek.

Ketiga, munculnya global warming yang sebabkan perubahan iklim drastis di seluruh dunia. Kalau ini tak diselesaikan secara mendasar, ini dari waktu ke waktu akan terjadi lagi.

Jadi tiga persoalan ini harus diselesaikan, khusus global warming kerja sama dengan negara lainnya di dunia. Pembabatan hutan di Bogor baru bisa dihentikan. Ini tak bisa hanya dilakukan daerah, tapi harus diambil pemerintah pusat untuk hentikan itu. Tak bisa harapkan Bogor, mereka tak punya dana besar, tenaga ahli dan peralatan, harus pusat.

Saluran air yang dibangun Belanda itu, sejak DKI Jakarta dipimpin Gubernur Ali Sadikin sempat akan membenahi dengan meminta bantuan pemerintah Belanda, karena Belanda sangat dikenal dunia mampu membuat saluran bawah tanah ini. Ali Sadikin pernah minta pemerintah Belanda untuk mencarikan konsultan untuk mengestimasi pembenahan saluran bawah tanah dan sungai itu, termasuk dengan adanya pembangunan saluran baru. Ali Sadikin saat tahu estimasi itu, menyerah karena kurang dana dan sebagainya. Minta bantuan pemerintah pusat tak berikan dana.

Sekarang beda, pemerintah DKI Jakarta ada duitnya. Untuk menggusur-gusur orang saja, Pemprov DKI Jakarta ada dana Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar setahun. Memang untuk membenahi saluran ini jauh lebih besar, dengan perkembangan ekonomi dan pajak, saya kira Pemprov DKI Jakarta mampu meminta bantuan Belanda.

Kemudian faktor jangka menengah, berkaitan dengan kemampuan finansial Pemprov DKI Jakarta dan kebebasan gubernur melakukan sesuatu. Faktor kedua ini terkait dengan pengaruh demokratisasi.

Beda dengan dulu. Kalau dulu, gubernur bisa bertindak duluan, lalu minta pengesahan dari DPRD. Sekarang kan beda, hampir semua gubernur termasuk Fauzi Bowo diikat kaki dan tangannya oleh DPRD yang menguasai anggaran dan program. Jadi kalau mau buat sesuatu harus izin dulu, padahal masalah yang berkembang di lapangan bergerak sangat cepat sekali.

Faktor lainnya, Fauzi Bowo itu dilahirkan di era Orde Baru, dibesarkan di lingkungan Orde Baru. Dalam atmosfir Orde Baru, kemampuan seorang pemimpin cuma dua, mampu memutar pemerintahan secara birokasi dan menguasai masalahnya. Jadi birokrat yang teknokrat, atau sebaliknya.

Jadi secara keahlian perkotaan, Fauzi Bowo pernah program S2 lingkungan hidup di UI. Nah, secara teknokratis, Fauzi Bowo memang ahli. Tapi secara birokrat kemampuannya kurang.

Jadi dia klaim serahkan keahlinya memang betul. Tetapi untuk menjadi gubernur tak cukup sekadar ahli, tapi juga birokrat yang handal yang mampu gerakan pemerintahan. Baik itu manusianya, modalnya (anggaran) dan material. Nah, Foke kayaknya ngga bisa menggerakan itu.

Jadi bisa diartikan Fauzi Bowo gagal memerintah DKI Jakarta?<\/B>

Memang dengan keadaan yang sebegini. Di Indonesia itu, tidak sampai lima gubernur dan wagub yang memiliki kemampuan birokrat dan teknokrat. Sebenarnya ahli tak terlalu dibutuhkan, karena ahli itu jadi pemimpin bisa ambil tenaga ahli juga. Seorang gubernur itu dituntut kehandalan birokrasi dan kehandalan manuver politik.

Di era sekarang ini, kalau dia tak bisa membangun aliansi dengan berbagai macam pihak itu agak sukar. Sejak awal gubernur dan bupati jangan terlalu andalkan dana, tapi bagaimana mampu merangkul semua pihak, jadi harus kuat sebagai politisi dan birokrat, tak perlu teknokrat.

Saat ini sulit untuk menemukan figur pemimpin yang kuat seperti itu? Apalagi sistem pilkada yang dinilai lemah memunculkan figur yang kuat, integritas dan berkualitas?<\/B>

Iya memang. Akhirnya kita punya stok politisi lama, yang notabene hampir seluruhnya, baik yang di Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, yaitu aslinya berada di partai pohon beringin itu. Dulunya mereka politisi handal, tapi tak bisa apa-apa karena berhadapan dengan politisi-politisi baru yang gila-gilaan manuver politiknya.

Kondisi masyarakat sendiri bagaimana menghadapi kondisi lingkungan di Jakarta seperti ini yang tak kunjung tertangani dengan baik?<\/B>

Kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya hampir semua ujung tombak pemerintahan DKI Jakarta itu lumpuh, tidak mampu. Contoh sederhana saja, Pemprov DKI Jakarta kesulitan mencari tempat pembuangan sampah saja sulit.

Selain itu, ditambah soal tradisi masyarakat yang dari dulu sebenarnya merupakan para pendatang. Mereka yang dahulunya tinggal di desa kemudian jadi urbanisasi ke kota. Di desa, mereka buang apa saja, bisa jadi tanaman. Memang lagu Koes Plus itu memang betul, negeri ini buang tongkat saja jadi tanaman. Nah, begitu pindah ke kota mereka membuang sembarang di jalan atau tempat lainnya.

Waktu banjir dan macet parah kemarin saja masih ada saja orang berkendaraan mewah buang sampah sembarangan. Itu saya lihat sendiri, bagaimana sih orang Jakarta?

Jadi sebenarnya, masyarakat di Jakarta disebut Urban Villager, yaitu orang desa yang tinggal di kota. Jakarta ini dari segi sosial dan tingkah laku masyarakatnya ini sebenarnya disebut kampung besar, bukan metropolitan, jadi makin parah dalam keadaan seperti ini. Keadaan itu bisa ditangani berpulang kepada birokrasi Pemprov DKI Jakarta, artinya mesin birokrasinya harus jalan maksimal.

Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tinggal dua tahun lagi, apa yang harus dilakukan untuk menangani berbagai persoalan yang ruwet ini?

Saya kira, dia tidak bisa melakukan suatu perbaikan yang positif, sampai dalam arti menghentikan banjir, tidak bisa. Yang bisa dia lakukan dua tahun ke depan adalah berusaha menguranginya.

Paling tidak misalnya, dari 100 persen menjadi 80 persen, 70 persen. Tapi mendekati 60 persen sampai 50 persen tidak akan bisa. Dan, memang tak mungkin bila faktor-faktor yang telah terjadi puluhan tahun tak segera diperbaiki atau ditangani.

Ini sama dengan ibarat, orang yang sedang sakit parah di dalam tubuh. Tapi dia keluar dalam bentuk panas yang tinggi, lalu minum obat analgesic, hanya untuk menurunkan panas tubuhnya. Panasnya hilang, tapi penyakitnya tetap ada. Jadi seperti Fauzi Bowo yang kerjanya tinggal dua tahun lagi, hanya bisa mengurangi sedikit. Plus jangan membuat komentar-komentar yang membuat masyarakat marah.

Misalnya dia bilang soal genangan-genangan, itu tidak membantu dan membohongi publik. Semua orang tahu, itu banjir kok dibilang genangan. Itu menyakiti rakyat.

Saya kira, nanti ke depan untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta, jangan orang tipe teknokrat, ahli, seperti Fauzi Bowo. Harus dipilih seorang birokrat yang mampu menggerakan semua orang.

Jadi jangan sebagai birokrat wacana, intruksi, bikin surat keputusan, tapi tak mampu mobilisasi dan operasional di bawah. Kita butuh seorang Gubernur DKI Jakarta seperti figur almarhum Ali Sadikin. Tipe orang yang tegas seperti ini sangat dibutuhkan dan cocok tangani Jakarta.

Bung Karno dulu angkat dia dengan alasan itu, Ali Sadikin itu \\\'kepala batu\\\'. Orang Jakarta itu harus dipimpin orang yang berkarakter kepala batu, jangan teknokrat. Teknokrat itu staf ahli saja, jangan ambil keputusan.


(zal/diks)
Komentar ...
News Feed