DetikNews
Senin 10 Mar 2014, 15:34 WIB

PNS di Pemilu 2014 dan Kepala Daerah dari Parpol

Amril Jambak - detikNews
PNS di Pemilu 2014 dan Kepala Daerah dari Parpol
Jakarta - Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 akan dilaksanakan dua kali, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 yang akan memilih para anggota dewan legislatif dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu 2014 belum akan memakai e-voting, sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional. Data terakhir, sebelum Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2014 diperkirakan mencapai 185 juta jiwa, 4.467.982 orang (data Januari 2013 yang dilansir Badan Kepegawaian Nasional) berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Irmon Machmud mengatakan, sulit mewujudkan PNS netral dalam pemilu, terutama jika kepala daerah setempat dari unsur partai politik (Parpol).

"Sesuai ketentuan memang PNS harus netral dalam pemilu, tetapi realita selama ini PNS justru selalu terlibat kegiatan politik praktis dalam setiap pelaksanaan pemilu, terutama pilkada dan pemilu legislatif," katanya di Ternate, Jumat.

Ketua Studi Politik UMMU itu mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada misalnya, PNS selalu dijadikan alat bagi kepala daerah setempat untuk melakukan kegiatan politik praktis bagi kepentingan calon kepala daerah yang didukung oleh kepala daerah bersangkutan, terlebih jika kepala daerah itu adalah calon yang maju dalam pilkada.

PNS tidak bisa menolak karena konsekuensinya akan dikenai sanksi oleh kepala daerah, misalnya PNS seorang pejabat akan dicopot dan jika hanya PNS biasa akan dimutasi ke tempat yang jauh.

Praktik seperti itu juga terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu legislatif, kata Irmon Machmud, jika kepala daerah setempat adalah pengurus atau pimpinan salah satu partai politik, sehingga tidak mengherankan jika disuatu daerah dipimpin oleh parpol 'X' maka PNS di daerah itu harus mendukung parpol itu.

"Kita selama ini mendengar gubernur dan bupati/wali kota mengatakan kepada publik bahwa PNS harus netral dalam pelaksanaan pilkada atau pemilu legislatif dan jika melanggar akan dikenai sanksi tegas, tetapi yang terjadi kemudian adalah PNS dipaksa untuk melakukan kegiatan politik praktis bagi kepentingan parpol yang didukung gubernur dan bupati/ wali kota tersebut," katanya.

Menurut dia, untuk mewujudkan netralitas PNS dalam setiap pemilu maka perlu ada regulasi khusus yang melindungi PNS untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, selain itu pengurus parpol yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota harus keluar dari parpol.

Langkah lain yang perlu diupayakan adalah pemberian sanksi tegas kepada kepala daerah yang terbukti memaksa PNS terlibat kegiatan politik praktis sesuai keinginan kepala daerah, misalnya sanksi berupa pencopotan dari jabatannya.

Penulis juga menyadari apa yang diungkapkan Irmon Machmud. Memang tidak nyata, tapi terencana dan tersusun rapi. Kadang kala terasa lekat terjadi di beberapa daerah di Tanah Air. Sanksi tegas kepada pegawai yang tidak mendukung arahan pimpinan dengan kata lain di-nonjob-kan hingga akhir masa jabatan kepala daerah yang memenangkan Pilkada.

Di beberapa daerah di Tanah Air saat ini, umumnya kepala daerah berasal dari parpol. Tentunya masing-masing pimpinan parpol mendapat target dari parpol yang dinaunginya, agar bisa meraih suara banyak dalam Pemilu 2014.

Agar dipandang loyal, pimpinan parpol yang lebih tinggi, secara otomatis kepala daerah yang berasal dari parpol tersebut, berusaha dan bekerja keras agar bisa memenangkan parpolnya di daerah masing-masing. Cara lebih ampuh adalah memanfaatkan jaringan terdekat, yakni PNS dan pegawai honorer di lingkungan sendiri.

Lalu, seperti apa regulasi untuk menghambat masalah ini? Sudah saatnya penyelenggara pemilu memikirkan langkah-langkah konkrit agar PNS bisa aman dan nyaman serta memilih sesuai dengan hati nuraninya. Apakah keinginan mereka bisa terwujud?

*) Amril Jambak, Wartawan di Pekanbaru, Riau


(nwk/nwk)
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed