DetikNews
Selasa 07 Jan 2014, 16:53 WIB

Urgensi Undang-undang Aparat Sipil Negara

Linda Rahmawati - detikNews
Urgensi Undang-undang Aparat Sipil Negara
Jakarta - Rapat Paripurna DPR tanggal 19 Desember 2013 telah menyetujui RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-undang ASN. Dengan adanya UU ASN maka seluruh PNS berubah menjadi profesi dan kepala daerah tidak lagi berhak mencampuri dan mengatur pengangkatan kepegawaian. Dengan demikian, wewenang kepala daerah bakal dipangkas.

Keberadaan ASN ini ternyata mengundang kekhawatiran para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Apkasi dan Apeksi mendukung kehadiran aparatur sipil negara yang berbasis profesionalisme dan kompetensi serta memenuhi kualifikasi dalam menduduki jabatannya. Namun Apeksi/Apkasi meminta agar yang mengatur pengangkatan pegawai ASN, wewenangnya dilaksanakan sekretaris kabupaten atau sekretaris kota.

Latar belakang perlunya UU ASN, karena, pemerintah melihat adanya masalah yang sangat mendasar dalam SDM birokrasi yang harus secepatnya dibenahi, diantaranya: pertama, belum tertanamnya budaya kinerja dan pelayanan. Meski berkualitas rendah, pemerintah sulit memberhentikan mereka yang berkinerja buruk. Ukuran kinerja belum terencana dengan baik.

Kedua,PNS yang tidak kompeten hanya menjadi beban negara. Itu sebabnya dengan rasio PNS dibandingkan penduduk yang hanya 1,89%, keberadaan PNS dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Ketiga, proses rekrutmen dan promosi jabatan di sebagian pemerintahan daerah berdimensi politik, kekeluargaan, dan ekonomi. Keempat, sulit menegakkan integritas dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam birokrasi.

Keempat permasalahan ini memperburuk kinerja birokrasi. Sebelum menjadi UU, RUU ASN mengalami proses pembahasan cukup panjang. Pemerintah kerap mendapatkan resistensi. RUU ASN terdiri 15 bab dan 141 pasal. RUU dibahas 10 kali persidangan.

Beberapa Masukan

Beberapa masukan atau respons yang perlu dicermati terkait ditetapkannya UU ASN bagi PNS antara lain:

Pertama, terkait sistem karir terbuka (dimana seorang PNS dari instansi lain dapat mengajukan menjadi pejabat di instansi lainnya). Aparat eselon III dan IV harus mengikuti pelatihan jabatan, di mana kegiatan pelatihan jabatan dijadikan kesempatan brainwash terkait dengan nasionalisme, anti KKN dan lain lain.

Usia pensiun untuk PNS yang mempunyai pendidikan minimal pasca sarjana dan golongan IV dengan tugas-tugas khusus yang membutuhkan spesialisasi seperti dosen, tenaga dokter, ahli-ahli bidang khusus, dan aparat intelijen adalah 65 tahun, namun sejak usia 60 tahun sudah tidak berhak menduduki jabatan struktural, namun dialihkan ke fungsional ataupun diklat/pendidikan.

Sementara itu, untuk jabatan-jabatan struktural mulai eselon II dan eselon I dilakukan “fit and proper test” dengan peserta minimal bergelar pasca sarjana, serta tidak ada rangkap jabatan atau rangkap tugas di jajaran eselon II ataupun eselon I, sehingga mereka yang dialihtugaskan harus melepaskan pangkat dan jabatan di instansi lamanya untuk diberikan pangkat dan jabatan di instansi tempat pengabdian, hal ini untuk mengurangi “double anggaran” yang dikeluarkan APBN.

Kedua, terkait keberadaan pegawai honorer pasca ditetapkannya UU ASN maka tidak dapat diangkat/ditetapkan jadi PNS (berpotensi menimbulkan permasalahan mengingat jumlah pegawai honorer sangat besar khususnya di daerah-daerah, yang pengangkatannya ketika itu diduga terkait dengan pelaksanaan Pemilukada) serta keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (dinamikanya akan sama seperti Kompolnas dll).

Ketiga, pasca ditetapkannya UU ASN oleh DPR hingga kini belum dikeluarkan penomoran atas UU tersebut oleh Sekneg agar dapat segera dibuatkan PP nya (dioperasionalkan) mengingat semangat atas dibuatnya UU ASN tersebut dalam rangka menjaga independensi/menghindari kooptasi dari kekuatan politik dan menegakan integritas PNS serta kompetensi/profesional PNS, padahal pada 2014 ini adalah tahun politik terdapat momentum Pemilu 2014 (sehingga para PNS bisa netral dan tidak terkoptasi jika UU ASN segera dapat dilaksanakan).

Keempat, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu mengikuti wajib militer untuk menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap negara, termasuk untuk meningkatkan profesionalisme.

Kelima, UU Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mendorong ke arah reformasi birokrasi dengan pemberlakuan merit system (sistem berdasarkan prestasi) bukan sistem berdasarkan senioritas yang sesuai dengan semangat otonomi daerah ataupun reformasi sekarang ini. Implementasi pasal-pasal dalam UU ASN perlu segera dilakukan untuk memperoleh postur aparat sipil negara seperti yang diinginkan.

Keenam, pejabat yang terindikasi “nakal”, langsung disekolahkan atau dipusdiklatkan yang pelaksanaannya tidak di tengah-tengah kota. Sementara itu, kalau ada oknum PNS yang sudah dalam penyelidikan dan penyidikan terkait kasus hukum tertentu, langsung dinokaktifkan karena sudah ada bukti dan saksi-saksi atas kasusnya.

Ketujuh, baik aparatur sipil maupun militer dalam menghadapi peradilan, tidak ada keistimewaan-keistimewaan sehubungan dengan statusnya sebelumnya. Hukum pidana dengan berbagai pertimbangan keringannya semua berlaku umum seperti setiap narapidana pada umumnya.

*)Linda Rahmawati adalah peneliti muda di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD), Jakarta.


(nwk/nwk)
Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, di program "Reportase Sore" TRANS TV, Senin sampai Jumat mulai pukul 14.30 - 15.00 WIB
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed