DetikNews
Jumat 06 Dec 2013, 15:02 WIB

Masalah DPT Pemilu 2014

- detikNews
Jakarta - Daftar Pemilih Tetap atau disingkat DPT adalah Daftar Nama Penduduk Indonesia yang dianggap berhak, berwenang dan memiliki data autentik sebagai penduduk Indonesia yang akan memilih Wakilnya pada Pemilu 2014. Keinginan bangsa Indonesia melalui DPR yang menyusun UU Pemilu yang mengkonsepkan ada dokumen yag disebut DPT adalah didorong visi dan semangat untuk mewujudkan sistem yang demokratis dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Namun jelas ide yang mengkonsepsikan adanya DPT tersebut adalah politisi yang sangat teoritis bahwa melalui catatan kependudukan yang ada di Indonesia penyusunan DPT dapat dilakukan. Langkah seperti itu masih mungkin dalam Pemilu tahun 1955 ketika jumlah penduduk mungkin masih sekitar 125 juta orang, tetapi kini penduduk Indonesia sudah lebih dari 220 juta dan secara dinamik terus berubah karena berbagai faktor. Nota bene catatan kependudukan Indonesia yang akan ditertibkan melalui pembuatan e-KTP sampai hari ini juga belum selesai.

Kenyataan itulah yang sebenarnya kita hadapi dan sebagai akibatnya adalah yang paling sederhana dan terpaksa dimaafkan adalah KPU tidak mampu melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu termasuk pembuatan DPT.

Hiruk Pikuk Permasalahan DPT di Media Massa<\/strong>

KPU dan Kemendagri mengklaim telah melakukan perbaikan DPT sebanyak 7,1 juta dari total 10,4 juta DPT yang bermasalah seperti tidak ada NIK, pemilih ganda dan masalah lainnya. Artinya, tersisa sebanyak 3,3 juta dari total DPT yang bermasalah tersebut.

Jumlah pemilih dengan NIK invalid terus berkurang, dari 3,9 juta menjadi 3,3 juta pemilih, ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2\/12). Berdasarkan hasil monitoring, Husni menjelaskan, setidaknya ada lima alasan kenapa pemilih dengan NIK invalid yang tersisa sulit diperbaiki.

Pertama<\/strong>, KPU sulit untuk mendapatkan NIK orang-orang yang berada di lembaga pemasyarakatan atau tahanan, karena tidak membawa dokumen kependudukan. Kedua<\/strong>, pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar baik di pesantren, asrama mahasiswa dan lain-lain di luar kota yang jumlahnya diperkirakan 3-5 persen dari NIK invalid.

Ketiga<\/strong>, pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan. Keempat<\/strong>, pemilih dengan KTP\/KK lama dan NIK invalid sejak awal yang jumlahnya sekitar 7-10 persen. Kelima, pemilih yang sulit ditemui, sekitar 5-8 persen dari NIK invalid (merdeka.com tanggal 2 Desember 2013).

Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih bisa diperbaiki hingga dua minggu sebelum pencoblosan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 mendatang, membuktikan kualitas kinerja KPU amburadul. Sebastian memprediksi penyelenggaraan Pemilu 2014 jauh lebih buruk daripada penyelenggaraan Pemilu 2009.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, keputusan KPU tentang DPT sudah tepat untuk memberikan kesempatan pemutakhiran data pemilih karena merupakan win-win solution untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Seperti diberitakan, Rabu (4\/12) KPU menetapkan DPT hasil perbaikan sejak 4 November 2013. Namun, berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) penyempurnaan DPT Pemilu Legislatif bakal terus dilakukan hingga dua minggu menjelang hari pemungutan suara 9 April 2014. KPU perlu membuka diri menerima masukan terkait DPT, agar semua pihak meyakini keabsahan DPT yang akan digunakan dalam Pemilu 2014.

Politikus PDI Perjuangan, Arif Wibowo, meminta KPU bersedia menyandingkan DPT dengan data yang dimiliki partainya. Menurut Arif, berdasarkan data yang dimiliki PDI Perjuangan, jumlah daftar pemilih yang diduga bermasalah mencapai 31 juta. Ini karena masalah alamat kosong, jenis kelamin kosong, tanggal lahir kosong, NIK kosong, NIK tidak standar, NIK tidak 16 digit, dan NIK ganda. Jika ditambah lagi dengan masalah nomor Kartu Keluarga yang kosong, dan NIK serta nomor Kartu Keluarga tidak 16 digit, pemilih bermasalah mencapai 65,5 juta.

Karena tidak setuju dengan istilah DPT yang telah ditetapkan dan tidak puas dengan penyempurnaan yang dilakukan KPU, perwakilan Partai Gerindra melakukan walkout dari pleno. Gerindra menilai, seharusnya KPU tidak memaksakan penetapan DPT. Di dalamnya masih terdapat 10,4 juta pemilih yang tidak jelas NIK-nya. Kalau perlu, KPU cukup menetapkan 176 juta pemilih yang telah diklaim bersih dari total 186,6 juta pemilih di DPT. Partai Gerindra mengaku menemukan data pemilih fiktif.

Berdasarakan data yang dimiliki partai tersebut, ada 3,7 juta pemilih yang mencurigakan, yaitu yang nama dan alamatnya benar-benar sama, tetapi NIK-nya berbeda. Sementara itu, partai lain tidak mengemukakan data konkret soal karut marut DPT. Mereka hanya berbicara tanpa data yang jelas.

Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, kecuali PDIP yang menyerahkan data konkret, partai politik lain umumnya tidak mengecek lapangan (shnews.com tanggal 5 Desember 2013). Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, menilai, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, tidak bekerja optimal dalam menyelesaikan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Ia mendesak agar Mendagri di-reshuffle.

\\\"Partai kami masih melihat pemilu ini masih terancam. Yang bertanggung jawab kan harusnya Mendagri. Kalau saya presidennya, saya pecat Mendagrinya,\\\" kata Tjahjo di PTIK Polri, Jakarta, Kamis (5\/12). Bukan hanya itu, Tjahjo juga menagih janji Mendagri terkait e-KTP.

\\\"Katanya mau mundur kalau e-KTP enggak beres-beres,\\\" ujarnya. \\\"TNI, Polri dan BIN sudah berjanji akan netral. KPU dan Bawaslu ada semangat memperbaiki tapi MK kalau enggak dibenahi ancur. Ini DPT Kemendagri enggak beres-beres,\\\" katanya. Beberapa waktu lalu, DPT bermasalah mencapai 10,4 juta. Setelah dilakukan perbaikan, tersisa 3,3 juta DPT yang masih bermasalah (merdeka.com tanggal 5 Desember 2013).

Seingat penulis, belum pernah dibahas dalam kekacauan penyusunan DPT yang ditugaskan kepada KPU, apakah ada sistem perencanaan yang baku dan apakah KPU telah bekerja berdasar sistem tersebut. Terdapat kecenderungan pedoman administratif penyusunan DPT dalam Pemilu nampaknya belum ada, sehingga sebenarnya kinerja KPU belum bisa diukur secara metodik, karena alat ukurnya belum ada.

KPU hanya dinilai kinerjanya dari hasil akhir berupa DPT tanpa melihat apakah cara mendapatkan DPT sudah benar dilihat dari Sistem Perencanaan Administratif Penyusunan DPT.
Kalau dugaan ini benar, maka keputusan politik harus diambil, yaitu menghentikan tugas KPU untuk menyusun DPT, karena DPT yang dihasilkan akan merupakan produk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan proses pernyusunannya dan tidak bisa dipertanggugjawabkan kebenaran dan keakuaratan hasilnya.

Sebenarnya gampang mengatur Pemilu di Indonesia, karena Pemilu sebenarnya secara tradisional klasik bisa dilakukan dengan tata cara yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai cara yang demokratis, akurat dan praktis, yaitu:

Pertama,<\/strong> setiap WNI yang memiliki Kartu Penduduk dapat melaksanakan hak pilihnya di TPS di mana saja di seluruh Indonesia.

Kedua<\/strong>, setelah memberikan suaranya salah satu ibu jari diberi tinta berwarna yang tidak mungikin dicuci dan dihilangkan dalam waktu kurang dari 24 jam.

Ketiga<\/strong>, pemungutan suara hanya dilakukan sekali pada hari yang sama di seluruh Indonesia, hanya berbeda jam pelaksanannya dan pemungutan suara tidak bisa diwakilkan.

Keempat<\/strong>, sesuai dengan kemajuan dan kemampuan negara, maka penggunaan KTP pada suatu saat nanti dapat diganti dengan surat panggilan untuk memilih yang dibuat dan digunakan sesuai dengan sistem administrasi yang diatur terlebih dahulu. Pemilih yang akan memberikan suaranya, harus datang sendiri ke TPS yang ditetapkan untuk memilih.

Stephen K Bailey mengajukan empat teori administrasi negara sebagai berikut: teori deskriptif, teori normatif, teori asumtif dan teori instrumental. Empat kategori teori administrasi negara yang dikemukakan oleh Bailey, diangkat dari upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki proses pemerintahan.

Setiap kategori teori tersebut mempunyai pusat perhatian yang berbeda satu sama lain. Teori deskriptif berkaitan dengan soal “apa” dan “mengapa”; teori normatif berkenaan dengan soal “apa yang seharusnya” dan “apa yang baik”; teori asumtif berhubungan dengan soal “pre-kondisi” dan “kemungkinan-kemungkinan”; sedangkan teori instrumental berkenaan dengan soal “bagaimana”dan “kapan”.

Bagaimanapun juga, permasalahan DPT, kurangnya buku nikah dll adalah pencerminan amburadulnya administrasi negara. Negara yang amburadul administrasi negaranya, hanya akan menjadi negara pecundang.

*) Irfani Nurmaliah <\/strong>adalah peneliti di Forum Dialog (Fordial) dan alumnus pasca sarjana Kajian Intelijen Strategik (KSI), Universitas Indonesia.<\/em>


(nwk/nwk)
Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, di program "Reportase Sore" TRANS TV, Senin sampai Jumat mulai pukul 14.30 - 15.00 WIB
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed