DetikNews
Follow detikcom Like Follow
Senin 09 Jan 2012, 08:27 WIB

Catatan Agus Pambagio

KM Perhubungan NO 77/2011, Konsumen Untung Atau Buntung

- detikNews
KM Perhubungan NO 77/2011, Konsumen Untung Atau Buntung
Jakarta - Di tengah jadwal yang padat kadang kita harus segera melakukan penerbangan mendadak dan keterlambatan penerbangan merupakan mimpi buruk bagi konsumen di manapun berada. Penundaan penerbangan akan menyebabkan kita terlambat menghadiri pertemuan, pemakaman atau mengejar jadwal pesawat lanjutan. Kejengkelan akan bertambah ketika tidak memperoleh kompensasi dan informasi yang jelas, baik dari staf penanganan darat (ground handling) maupun staf maskapai penerbangan di ruang tunggu bandara.

Menurut International Air Traffic Association (IATA), penyebab keterlambatan di industri penerbangan ada 110 kategori dan bukan hanya disebabkan oleh kesalahan maskapai penerbangannya. Namun tetap saja konsumen akan menyalahkan maskapai penerbangan atas keterlambatan yang terjadi. Antara lain, keterlambatan dapat terjadi karena regulator (Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) mengizinkan 3 pesawat lepas landas pada menit yang bersamaan di slot jam-jam sibuk pagi maupun sore hari (golden time), sementara bandara hanya mempunyai 1 landasan pacu.

Keterlambatan juga dapat terjadi karena sistem on line di meja check in rusak. Sementara saat ini hampir semua penerbangan menggunakan sistem on line dalam proses pemesanan tempat duduk. Akibatnya jika sistem check in rusak, maka petugas check ini tidak dapat memberikan nomor kursi yang diminati karena konsumen hanya mempunyai nomor booking, bukan tiket.

Pesawat bisa juga terlambat karena sistem pengaturan awak kabin kacau atau kerusakan pesawat atau ada konsumen yang masih ditunggu karena proses di imigrasi panjang antriannya atau cuaca buruk di bandara keberangkatan maupun kedatangan atau ada penumpang yang sudah check in dan bagasi sudah masuk ke pesawat, tiba-tiba membatalkan penerbangan karena berbagai alasan. Untuk itu petugas kargo maskapai penerbangan tersebut harus mencari dan menurunkan koper penumpang tersebut dan sebagainya.

Tingginya komplain penumpang terhadap maskapai pernerbangan dan tentunya regulator, membuat Kementerian Perhubungan menerbitkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. KM ini mengatur jika ada keterlambatan penerbangan hingga lebih dari 4 jam, maka maskapai penerbangan harus memberikan kompensasi sebesar Rp 300.000\/penumpang. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini menguntungkan konsumen\/penumpang? Sanggupkah maskapai penerbangan menanggung beban ini? Kalau tidak, dari mana datangnya uang Rp 300.000\/penumpang ini?

Langkah Tepat atau Langkah \\\'Ngawur\\\'<\/strong>

Terbitnya KM No 77\/2011 ini menurut saya merupakan upaya iseng populis saja dari Kementerian Perhubungan dengan maksud melempar tanggung jawab ke maskapai penerbangan. Sebagai penumpang biasa, saya menduga ada banyak hal di balik terbitnya KM ini. Jangan-jangan regulator penerbangan Indonesia sudah diracuni oleh negara lain yang ingin industri penerbangan kita mati pelan-pelan supaya akan ada lagi Mandala-Mandala atau AW Air-AW Air lain yang bangkrut dan sahamnya bisa di ambil alih secara murah.

Namun kecurigaan saya sedikit berkurang ketika kebijakan ini mulai dilaksanakan 1 Januari 2012 lalu. Patut diduga beban kompensasi keterlambatan penerbangan tidak ditanggung oleh maskapai penerbangan atau negara atau perusahaan asuransi, namun ditanggung oleh konsumen melalui kenaikan harga tiket. Nah lho!

Perkiraan saya ini ternyata terbukti melalui pembicaraan saya dengan Dirjen Perhubungan Udara (DJU), Kementrian Perhubungan. DJU dengan sedikit diplomasi mengatakan: \\\"bisa saja itu dilakukan melalui kenaikan harga tiket untuk membiayai pembayaran kompensasi keterlambatan penerbangan, hanya saja tidak boleh melampaui harga tiket batas atas yang telah ditetapkan Pemerintah melalui KM Perhubungan No 26 tahun 2010 tentang Tarif Batas Atas dan Biaya Penerbangan\\\".

Begitu pula ketika saya tanyakan pada salah satu pejabat tinggi Indonesian National Air Carrier Association (INACA): \\\"apakah maskapai penerbangan telah membayar tambahan premi untuk liability insurance yang nantinya digunakan untuk membayar kompensasi keterlambatan\\\"? Secara politis petinggi tersebut menjawab: \\\"belum tentu\\\".

Jadi jelas disini bahwa maskapai tidak akan membayarkan kompensasi keterlambatan dari koceknya atau membayar premi tambahan ke asuransi yang juga dari koceknya. Bayangkan jika 1 pesawat Boeing jenis 737 dengan 100 penumpang saja terlambat lebih dari 4 jam, maka jumlah kompensasi yang harus dibayarkan sekitar Rp 30 juta! Kalau rata-rata 1 hari ada 3 keterlambatan serupa, maskapai penerbangan akan kehilangan Rp 90 juta! No way!! Jadi jelas yang menanggung biaya keterlamabatan tersebut penumpang.

Kalau ada keterlambatan, penumpang dan maskapai penerbangan sama-sama tidak rugi. Namun jika tidak ada keterlambatan maka maskapai penerbangan untung, konsumen buntung. Bayangkan kemana uang konsumen yang sudah dibayarkan dan ditambahkan pada harga tiket? Tentunya ke maskapai penerbangan kan? Sebagai apa? Ya sebagai pendapatan khusus dan bagus untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan

Langkah yang Harus Diambil Oleh Pemerintah<\/strong>

Pertama revisi KM Perhubungan No 77 tahun 2011. Cantumkan dalam 1 pasal yang menyatakan konsumen tidak wajib membayar kenaikan harga tiket yang nilainya digunakan untuk membayar kompensasi. Tentunya konsumen tidak akan mendapatkan kompensasi jika penerbangannya mengalami keterlambatan. Konsumen harus mempunyai hak pilih. Jika konsumen tidak keberatan, silakan dia memilih tiket yang lebih mahal agar dapat memperoleh kompensasi jika penerbangannya mengalami keterlambatan.

Kedua batalkan KM Perhubungan No 77 tahun 2011 dan kembali ke aturan universal yang selama ini sudah diatur oleh KM No 25 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. KM ini berisi standar kompensasi yang berlaku juga di hampir banyak negara anggota asosiasi penerbangan sipil dunia (ICAO).

Jika DJU tidak melakukan salah satu upaya di atas, maka publik patut curiga regulator bermain dengan dana kompensasi ini bersama perusahaan sindikasi asuransi atau bahkan dengan maskapai penerbangan demi kepentingan segelintir oknum di Kementerian Perhubungan. Untuk itu mohon Saudara Menteri Perhubungan segera melakukan kajian ulang efektivitas KM No 77\/2011 ini, termasuk kaitannya dengan kebijakan sektor keuangan yang menjadi acuan KM ini. Salam.

*) Agus Pambagio<\/strong> adalah pengamat kebijakan publik.<\/em>


(vit/vit)
Komentar ...
News Feed