DetikNews
Jumat 30 Dec 2011, 12:47 WIB

Kolom

Revisi Undang-undang Polisi

- detikNews
Revisi Undang-undang Polisi
Jakarta - Di akhir tahun ini, kita dikejutkan dengan berita kekerasan yang dilakukan polisi kepada rakyat yang mengakibatkan korban jiwa. Harapan kasus Mesuji merupakan kasus yang terakhir, ternyata harapan itu kosong. Tidak lama dari Kasus Mesuji, tiba-tiba di Bima muncul kasus serupa. Tentu saja kekerasan yang dilakukan oleh polisi kepada rakyat menjadi keprihatinan kita semua.

Era reformasi yang menempatkan polisi tidak di lagi berada satu payung dengan TNI justru membuat sikap dan perilaku polisi menjadi tidak terkendali dan lebih militeristik. Dicabutnya Dwi Fungsi TNI yang mengembalikan TNI ke barak, di mana fungsi sosial-politik TNI dilucuti, membuat polisi menjadi dominan di masyarakat. Dominasi di tengah masyarakat tanpa rivalitas dengan angkatan lain inilah yang membuat polisi menjadi arogan. Arogansi polisi tidak muncul dalam masa Orde Baru, karena pada masa itu, angkatan kepolisian adalah angkatan yang \\\'paling bawah\\\', dibanding ketiga angkatan lainnya.

Ketika ketiga angkatan lainnya lebih sibuk di barak, TNI sibuk dengan berbagai hal, dari mengurusi masalah lalu lintas, terorisme, mengejar koruptor, hingga menangkap pencuri sandal. Dengan melihat tugas-tugas seperti itu terlihat polisi memiliki tugas yang sangat banyak. Tugas yang banyak dan berhadapan langsung dengan masyarakat membuat reputasi dan citra polisi dipertaruhkan baik dan buruknya.

Mengapa masa-masa saat ini polisi demikian arogansinya dalam melaksanakan tugas? Alasannya, pertama, seperti diuraikan di atas, tugas polisi demikian banyaknya. Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 2 disebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melihat pasal ini kita sadar atau tidak, polisi hadir dalam setiap lini masyarakat. Tentu ketika hadir dalam setiap lini masyarakat, dan ketika masyarakat dengan kondisi pemahaman hukum yang belum sepenuhnya paham, maka di sinilah letak akan terjadinya banyak benturan tadi.

Untuk mengatasi pemahaman hukum yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat, sebenarnya sudah diantisipasi dengan pasal 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pasal inilah yang sering dilupakan oleh polisi sehingga terjadi apa yang terjadi di Mesuji dan Bima.

Kedua, sebagai aparat hukum, polisi tidak lepas dari godaan suap. Suap ini diterima oleh polisi bisa jadi karena gajinya terlalu kecil, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kehidupannya yang layak, akibatnya banyak diantara mereka secara diam-diam melawan hukum, misalnya menjadi centeng orang berduit. Menjadi centeng inilah isu yang dihembuskan banyak pihak kepada polisi saat melakukan apa yang seperti di Mesuji.

Minimnya gaji yang diterima oleh polisi ini terlihat ketika Briptu Norman, anggota Brimob Gorontalo, yang memilih keluar dari polisi dan terjun dalam dunia artis. Norman rela meninggalkan polisi dan menjadi artis karena dirasa menjadi artis lebih banyak memberi keuntungan daripada menjadi polisi.

Ketiga, dalam melakukan tugas, polisi sering melakukan tindakan yang tidak sabar. Seolah-olah lebih mendahulukan kekerasan daripada negoisasi. Dalam prosedur sebenarnya polisi ditekankan lebih mendahulukan negoisasi, namun realitanya polisi sering mengambil jalan pintas prosedur dengan jalan langsung memperi peringatan keras, misalnya tembakan.

Keempat, kekerasan yang timbul seperti di Mesuji dan Bima sebenarnya tidak akan melibatkan polisi bila wakil rakyat dan pemerintah mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Namun karena wakil rakyat tidak mampu menyalurkan aspirasi dan pemerintah buta, tuli, dan bisu, maka rakyat mengambil cara-cara sendiri untuk memperjuangkan aspirasinya. Kekerasan yang terjadi di masyarakat ini bisa terjadi ya juga dikarenakan tidak maksimalnya tugas wakil rakyat dan pemerintah.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang selama ini menimbulkan korban akibat kekerasan polisi, langkah awalnya sebenarnya adalah bagaimana terjadi dialog antara rakyat, wakil rakyat, dan pemerintah. Bila masalah yang timbul di masyarakat bisa diselesaikan, maka polisi pastinya tidak akan menjadi pihak keempat. Namun sayangnya, dialog antara rakyat, wakil rakyat, dan pemerintah sering mengalami jalan buntu.

Pemerintah bisa saja tidak mau mendengar kemauan rakyat dan wakil rakyat tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Ketika kondisi ini terjadi, maka polisi terpancing untuk turun tangan. Dan pada posisi ini, polisi lebih cenderung pada pihak pemerintah atau kelompok lain yang berhadapan dengan rakyat. Fungsi pengayoman kepada masyarakat dari polisi di sini sering hilang.

Arogansi polisi di masyarakat karena dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002, mengamanatkan tugas dan fungsi kepada polisi demikian banyaknya sehingga polisi hadir di setiap lini dan sudut masyarakat, mulai dari soal mengurus pencuri ayam sampai menangkap teroris dan koruptor. Untuk mengurangi arogansi polisi maka Undang-Undang No 2 Tahun 2002 harus direvisi, beban yang terlalu banyak atau pekerjaaan yang terlalu beresiko melanggar HAM harus dilucuti.

Keberhasilan dalam era reformasi dalam mencegah arogansi tentara ketika Dwi Fungsi TNI dicabut dan adanya Undang-undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam undang-undang itu, secara tegas tentara dibatasi tugas dan fungsinya. Pembatasan inilah yang membuat TNI tidak bisa arogan seperti dalam masa Orde Baru, hadir dalam setiap lini dan sudut masyarakat.

Untuk itulah maka Undang-undang No 2 Tahun 2004 harus direvisi dengan mengurangi tugas polisi yang demikian banyaknya. Bila undang-undang itu tidak direvisi, jangan salahkan polisi bila ia hadir dalam setiap lini dan sudut masyarakat karena undang-undang menjaminnya.

*) Ardi Winangun<\/strong> pernah bekerja di Civil-Militery Relations Studies (Vilters), tengah menempuh pendidikan di Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa-Megawati Institute. Penulis tinggal di Matraman, Jakarta Timur. No kontak: 08159052503<\/em>


(vit/vit)
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
Komentar ...
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed