DetikNews
Rabu 26 Nov 2008, 17:18 WIB

Sketsa Pemilu 2009

Penyelenggara Pemilu Profesional

- detikNews
Penyelenggara Pemilu Profesional
Jakarta - Konstitusi bilang, badan penyelenggara pemilu bersifat independen. Tapi proses seleksi anggota menggelincirkan menjadi badan yang tidak independen, juga tidak profesional.

Selasa (25\/11) kemarin, saya mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI bersama International Foundation for Election System (IFES). Diskusi yang dihadiri anggota KPU, beberapa pengamat dan pemantau pemilu ini membahas topik "Mencari Model Penyelenggara Pemilu yang Profesional".

Dengan topik itu, seorang peserta berseloroh, "Apa yang sesungguhnya hendak kita cari dari diskusi ini: mencari model penyelenggara pemilu baru karena format KPU sekarang ini tidak tepat; atau kita hendak menandaskan bahwa KPU sekarang ini tidak profesional sehingga perlu mengambil langkah khusus?"

Beberapa peserta terhenyak dengan seloroh tersebut. Maklum, di forum itu ada Syamsul Bahri yang telah panjang lebar menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU.

Fasilitator kemudian mengarahkan, bahwa model kelembagaan penyelenggaraan pemilu sekarang ini tidak mungkin diganti pada saat proses pemilu berlangsung. Demikian juga dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun, apa yang terjadi saat ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Jadi, topik ini mengambil perspektif ke depan.

Adam Schmids dari IFES mengingatkan, di dunia ini sebetulnya ada tiga model badan penyelenggara pemilu: independen, di bawah kontrol pemerintah, dan campuran. Afrika Selatan, Kanada, Afghanistan, Iran dan Australian memakai model pertama; Denmark, Amerika Serikat dan Inggris memakai model kedua; lalu Perancis, Spanyol dan Jepang memakai model ketiga.

Ciri model badan penyelenggara pemilu independen adalah: pertama, penyelenggara pemilu berdiri sendiri, terpisah dari badan eksekutif; kedua, penunjukkan anggota bersifat imparsial; ketiga, badan ini independen dalam hal anggaran dan kepegawaian; keempat, punya otoritas besar dalam pembuatan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan proses\/adminstrasi pemilu.

Mengutip survei yang dilakukan oleh ACE Project, badan penyelenggara di Indonesia, khususnya sejak 2006 sebetulnya menggunakan model pertama. Namun dengan keluarnya UU No. 22\/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sedikit banyak hal itu mengubah independensi badan penyelenggara pemilu di Indonesia.

Menurut saya, UU No. 22\/2007 sebetulnya dibuat untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E UUD 1945. Namun kita juga melihat proses dan hasil seleksi anggota KPU yang kontroversial dua tahun lalu, justru membuktikan betapa implementasi undang-undang tersebut jauh dari maksudnya.

Dalam diskusi tersebut saya mengingatkan, Presiden Habibie menunjuk orang-orang yang punya kredibilitas tinggi saat mengisi lima anggota KPU dari unsur pemerintah untuk KPU Pemilu 1999. Demikian juga Presiden Gus Dur saat mengajukan calon-calon anggota KPU untuk Pemilu 2004.

Pengalaman ini menunjukkan jika presiden diberi otoritas untuk menunjuk langsung calon-calon anggota KPU, justru dia akan memilih orang-orang terbaik, karena keputusannya bisa langsung dinilai oleh publik. Jika dia nekat menunjuk orang-orang yang tidak kredibel, hal itu akan mempengaruhi penilai publik terhadapnya.

Namun ketika UU No 22\/2007 hanya meminta presiden untuk membentuk tim seleksi, maka jika presiden punya motif-motif politik tertentu, justru motif-matif itu tak terlihat. Padahal, siapa tahu di sudah memesan nama-nama tertentu, atau menolak nama-nama tertentu kepada tim seleksi.  


(diks/nrl)
Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi", Senin - Jumat pukul 04.15 - 05.00 WIB, dan Sabtu - Minggu pukul 04.00 - 05.00 WIB hanya di Trans TV
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed