detikcom

Senin, 11/11/2013 14:56 WIB

Bungker di Solo Diduga Sistem Pertahanan, Pemkot Koordinasi dengan TNI

Muchus Budi R. - detikNews
Foto: Muchus Budi R/detikcom
Solo - Bangunan bungker di kompleks balai kota Surakarta semakin nampak utuh setelah digali. Kemungkinan bungker tersebut semula berfungsi untuk bagian dari sistem pertahanan. Pemkot juga telah melakukan koordinasi dengan TNI untuk melakukan pemantauan tentang kemungkinan keberadaan sisa-sisa senjata.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Korem Warastratama Surakarta untuk mendampingi proses penggalian, karena kemungkinan bungker ini terkait dengan sistem pertahanan. Siapa tahu di dalamnya masih ada sisa-sisa senjata yang tertinggal," ujar Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Senin (11/11/2013).

Setelah dilakukan penggalian selama beberapa hari, bentuk bungker semakin jelas. Pintu utama bangunan di bagian tenggara telah berhasil dibuka. Demikian pula jalan berupa sepuluh anak tangga menurun sebagai untuk masuk menuju pintu tersebut. Di bagian atap bungker terdapat beberapa lobang ventilasi udara.

Sedangkan bagian dalam bungker juga sudah berhasil dimasuki dan dibersihkan. Bangunan utama bungker seluas 15,4 m x 4,6 m. Sedangkan di bagian tengah terdapat tembok tebal yang berfungsi sebagai penyekat. Sedangkan satu pintu lainnya masih tertimbun tanah dan masih dalam proses penggalian.

"Diduga bungker ini bagian dari sistem pertahanan karena dulunya kompleks balaikota ini kompleks rumah dinas Residen Belanda untuk Surakarta. Dugaan itu diperkuat dengan keberadaan pondasi bangunan berbentuk persegi delapan di atas bunker yang diperkirakan merupakan pos militer," ujar Kasi Heritage Pemkot Surakarta, Mufti Raharjo.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mbr/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
70%
Kontra
30%