detikcom

Selasa, 18/03/2008 16:34 WIB

Struktur Organisasi Pemprov DKI Dirombak Karena Kegemukan

Nadhifa Putri - detikNews
Jakarta - Pemrov DKI Jakarta berencana merombak struktur organisasi. Reorganisasi ini dilakukan agar lebih efektif dan efien dan diharapkan akan selesai ditata pada Juli 2008.

"Orientasi di masa ke depan untuk pelayanan ke masyarakat," kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana DKI, Catur Laswanto, di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2008).

Menurut Catur, kini organisasi di Pemrov DKI terlalu gemuk sehingga perlu disederhanakan. "Semakin ramping, semakin baik," imbuh dia.

Saat ini, lanjut Catur, reorganisasi dalam tahap pengkajian karena perlu ada perubahan Perda No 3/2001 tentang Bentuk, Susunan, dan Organisasi Struktur Kerja Perangkat Daerah.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sukesti Martono, sedang mempersiapkan konsep mutasi reorganisasi terlebih dahulu. "Baru (setelah itu) mutasi para pejabat," imbuh dia.

Informasi yang beredar struktur yang akan dirombak antara lain, Dinas Pertamanan digabung dengan Dinas Kehutanan, Biro Perekonomian digabung dengan Biro Keuangan, Kas Daerah digabung dengan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas P2B dengan Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, dan Biro Umum dengan Biro Perlengkapan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mly/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%