Detik.com News
Detik.com
Selasa, 18/03/2008 16:34 WIB

Struktur Organisasi Pemprov DKI Dirombak Karena Kegemukan

Nadhifa Putri - detikNews
Jakarta - Pemrov DKI Jakarta berencana merombak struktur organisasi. Reorganisasi ini dilakukan agar lebih efektif dan efien dan diharapkan akan selesai ditata pada Juli 2008.

"Orientasi di masa ke depan untuk pelayanan ke masyarakat," kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana DKI, Catur Laswanto, di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2008).

Menurut Catur, kini organisasi di Pemrov DKI terlalu gemuk sehingga perlu disederhanakan. "Semakin ramping, semakin baik," imbuh dia.

Saat ini, lanjut Catur, reorganisasi dalam tahap pengkajian karena perlu ada perubahan Perda No 3/2001 tentang Bentuk, Susunan, dan Organisasi Struktur Kerja Perangkat Daerah.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sukesti Martono, sedang mempersiapkan konsep mutasi reorganisasi terlebih dahulu. "Baru (setelah itu) mutasi para pejabat," imbuh dia.

Informasi yang beredar struktur yang akan dirombak antara lain, Dinas Pertamanan digabung dengan Dinas Kehutanan, Biro Perekonomian digabung dengan Biro Keuangan, Kas Daerah digabung dengan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas P2B dengan Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, dan Biro Umum dengan Biro Perlengkapan.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mly/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%