Selasa, 18/03/2008 16:34 WIB

Struktur Organisasi Pemprov DKI Dirombak Karena Kegemukan

Nadhifa Putri - detikNews
Jakarta - Pemrov DKI Jakarta berencana merombak struktur organisasi. Reorganisasi ini dilakukan agar lebih efektif dan efien dan diharapkan akan selesai ditata pada Juli 2008.

"Orientasi di masa ke depan untuk pelayanan ke masyarakat," kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana DKI, Catur Laswanto, di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2008).

Menurut Catur, kini organisasi di Pemrov DKI terlalu gemuk sehingga perlu disederhanakan. "Semakin ramping, semakin baik," imbuh dia.

Saat ini, lanjut Catur, reorganisasi dalam tahap pengkajian karena perlu ada perubahan Perda No 3/2001 tentang Bentuk, Susunan, dan Organisasi Struktur Kerja Perangkat Daerah.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sukesti Martono, sedang mempersiapkan konsep mutasi reorganisasi terlebih dahulu. "Baru (setelah itu) mutasi para pejabat," imbuh dia.

Informasi yang beredar struktur yang akan dirombak antara lain, Dinas Pertamanan digabung dengan Dinas Kehutanan, Biro Perekonomian digabung dengan Biro Keuangan, Kas Daerah digabung dengan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas P2B dengan Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, dan Biro Umum dengan Biro Perlengkapan.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mly/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
40%
Kontra
60%