detikcom

Selasa, 18/03/2008 16:34 WIB

Struktur Organisasi Pemprov DKI Dirombak Karena Kegemukan

Nadhifa Putri - detikNews
Jakarta - Pemrov DKI Jakarta berencana merombak struktur organisasi. Reorganisasi ini dilakukan agar lebih efektif dan efien dan diharapkan akan selesai ditata pada Juli 2008.

"Orientasi di masa ke depan untuk pelayanan ke masyarakat," kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana DKI, Catur Laswanto, di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2008).

Menurut Catur, kini organisasi di Pemrov DKI terlalu gemuk sehingga perlu disederhanakan. "Semakin ramping, semakin baik," imbuh dia.

Saat ini, lanjut Catur, reorganisasi dalam tahap pengkajian karena perlu ada perubahan Perda No 3/2001 tentang Bentuk, Susunan, dan Organisasi Struktur Kerja Perangkat Daerah.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sukesti Martono, sedang mempersiapkan konsep mutasi reorganisasi terlebih dahulu. "Baru (setelah itu) mutasi para pejabat," imbuh dia.

Informasi yang beredar struktur yang akan dirombak antara lain, Dinas Pertamanan digabung dengan Dinas Kehutanan, Biro Perekonomian digabung dengan Biro Keuangan, Kas Daerah digabung dengan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas P2B dengan Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, dan Biro Umum dengan Biro Perlengkapan.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mly/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%