detikcom
Selasa, 18/03/2008 16:34 WIB

Struktur Organisasi Pemprov DKI Dirombak Karena Kegemukan

Nadhifa Putri - detikNews
Jakarta - Pemrov DKI Jakarta berencana merombak struktur organisasi. Reorganisasi ini dilakukan agar lebih efektif dan efien dan diharapkan akan selesai ditata pada Juli 2008.

"Orientasi di masa ke depan untuk pelayanan ke masyarakat," kata Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana DKI, Catur Laswanto, di Balaikota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2008).

Menurut Catur, kini organisasi di Pemrov DKI terlalu gemuk sehingga perlu disederhanakan. "Semakin ramping, semakin baik," imbuh dia.

Saat ini, lanjut Catur, reorganisasi dalam tahap pengkajian karena perlu ada perubahan Perda No 3/2001 tentang Bentuk, Susunan, dan Organisasi Struktur Kerja Perangkat Daerah.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sukesti Martono, sedang mempersiapkan konsep mutasi reorganisasi terlebih dahulu. "Baru (setelah itu) mutasi para pejabat," imbuh dia.

Informasi yang beredar struktur yang akan dirombak antara lain, Dinas Pertamanan digabung dengan Dinas Kehutanan, Biro Perekonomian digabung dengan Biro Keuangan, Kas Daerah digabung dengan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas P2B dengan Dinas Tata Kota, Dinas Pariwisata digabung dengan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman, dan Biro Umum dengan Biro Perlengkapan.

Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mly/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%