detikcom
Jumat, 04/01/2008 10:10 WIB

Larangan Zamzam Bagi Maskapai (2)

Bukan Mustahil Zamzam Mengalami Kekeringan

Muchus Budi R. - detikNews
Halaman 1 dari 4
Makkah - Hingga saat ini memang belum ada satu lembaga pun yang melakukan survei terhadap sumur Zamzam. Namun bisa dipastikan Zamzam merupakan salah satu sumur paling terkenal di dunia dan airnya sudah diminum ratusan juta orang yang ada di muka bumi.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pun berusaha keras untuk memelihara dan melestarikan sumur yang lokasinya tidak jauh dari kiblat umat Islam, Kabah.

Sumur Zamzam berada di dalam kompleks Masjidil Haram. Lokasinya hanya 20 meter arah timur Kabah. Semula sumur ini dibiarkan terbuka dan jamaah bisa mengambil sendiri air itu dengan cara menimbanya.

Namun pemerintah Kerajaan Arab Saudi kemudian memutuskan untuk menutup permukaan sumur karena banyaknya jamaah yang iseng memasukkan barang-barang ke dalamnya.

Sebutan yang dipakai Raja Saudi sebagai khadimul haramain (pelayan dua tanah suci/Makkah dan Madinah) rupanya dimaknai dengan kesungguhan, bukan sekadar kata-kata.

Almarhum Raja Fahd bin Abdul Aziz yang digantikan adiknya Raja Abdullah bin Abdul Aziz, berusaha untuk bisa berkhidmat dengan sebutan itu.

Kerajaan tidak memasrahkan sepenuhnya Zamzam kepada keajaiban alam. Karena toh dalam catatan sejarah, Zamzam pernah cukup lama terkubur hingga akhirnya digali kembali oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, atas petunjuk mimpi yang diterimanya. Sejarah juga mencatat, Zamzam pernah mengalami kekeringan, meskipun dalam jangka waktu yang pendek.Next

Halaman 1 2 3 4

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mbr/umi)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%