Detik.com News
Detik.com
Rabu, 04/04/2007 22:37 WIB

Rektor IPDN: Free Sex di IPDN, Itu Cerita Lama

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Dosen di IPDN, Inu Kencana, mengatakan selama tahun 2000 hingga 2004 terdapat 640 kasus free sex yang melibatkan praja di IPDN. Benarkah demikian? "Saya tidak melihat ada seks bebas di IPDN. Itu cerita lama. Seks itu siapapun membutuhkan, tapi tidak boleh seperti itu," ujar Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi. Hal itu disampaikan dia usai rapat internal Depdagri di Kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (4/4/2007). Menurut Nyoman, pernyataan Inu Kencana itu adalah bentuk provokasi. "Itu pernyataan provokasi. Bedakan penelitian ilmiah, di mana dia bisa bicara apa saja berdasarkan pengetahuannya dan hasil penelitiannya. Tapi ini kan lembaga yang terikat ketentuan tertentu dan kultur," imbuhnya. Ditambahkan pria berkacamata itu, apa yang disampaikan Inu Kencana insubordinasi dari lembaga. "Kalau dia membedakan dirinya sebagai akademik atau peneliti, silakan. Tapi kalau sebagai dosen, itu di luar struktur dan prosedur lembaga," lanjutnya. Apakah Bapak kecewa dengan pernyatan itu? "Saya tidak kecewa, kan ini belum jelas, apakah dia menyatakan statement itu sebagai akademisi, sebagai peneliti, mahasiswa, atau dosen. Kalau dosen, itu insubordinasi," tukasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nvt/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%