Detik.com News
Detik.com

Rabu, 04/04/2007 22:37 WIB

Rektor IPDN: Free Sex di IPDN, Itu Cerita Lama

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Dosen di IPDN, Inu Kencana, mengatakan selama tahun 2000 hingga 2004 terdapat 640 kasus free sex yang melibatkan praja di IPDN. Benarkah demikian? "Saya tidak melihat ada seks bebas di IPDN. Itu cerita lama. Seks itu siapapun membutuhkan, tapi tidak boleh seperti itu," ujar Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi. Hal itu disampaikan dia usai rapat internal Depdagri di Kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (4/4/2007). Menurut Nyoman, pernyataan Inu Kencana itu adalah bentuk provokasi. "Itu pernyataan provokasi. Bedakan penelitian ilmiah, di mana dia bisa bicara apa saja berdasarkan pengetahuannya dan hasil penelitiannya. Tapi ini kan lembaga yang terikat ketentuan tertentu dan kultur," imbuhnya. Ditambahkan pria berkacamata itu, apa yang disampaikan Inu Kencana insubordinasi dari lembaga. "Kalau dia membedakan dirinya sebagai akademik atau peneliti, silakan. Tapi kalau sebagai dosen, itu di luar struktur dan prosedur lembaga," lanjutnya. Apakah Bapak kecewa dengan pernyatan itu? "Saya tidak kecewa, kan ini belum jelas, apakah dia menyatakan statement itu sebagai akademisi, sebagai peneliti, mahasiswa, atau dosen. Kalau dosen, itu insubordinasi," tukasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nvt/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%