Rabu, 04/04/2007 22:37 WIB

Rektor IPDN: Free Sex di IPDN, Itu Cerita Lama

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Dosen di IPDN, Inu Kencana, mengatakan selama tahun 2000 hingga 2004 terdapat 640 kasus free sex yang melibatkan praja di IPDN. Benarkah demikian? "Saya tidak melihat ada seks bebas di IPDN. Itu cerita lama. Seks itu siapapun membutuhkan, tapi tidak boleh seperti itu," ujar Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi. Hal itu disampaikan dia usai rapat internal Depdagri di Kantor Kementerian Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (4/4/2007). Menurut Nyoman, pernyataan Inu Kencana itu adalah bentuk provokasi. "Itu pernyataan provokasi. Bedakan penelitian ilmiah, di mana dia bisa bicara apa saja berdasarkan pengetahuannya dan hasil penelitiannya. Tapi ini kan lembaga yang terikat ketentuan tertentu dan kultur," imbuhnya. Ditambahkan pria berkacamata itu, apa yang disampaikan Inu Kencana insubordinasi dari lembaga. "Kalau dia membedakan dirinya sebagai akademik atau peneliti, silakan. Tapi kalau sebagai dosen, itu di luar struktur dan prosedur lembaga," lanjutnya. Apakah Bapak kecewa dengan pernyatan itu? "Saya tidak kecewa, kan ini belum jelas, apakah dia menyatakan statement itu sebagai akademisi, sebagai peneliti, mahasiswa, atau dosen. Kalau dosen, itu insubordinasi," tukasnya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nvt/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%