detikcom

Selasa, 03/04/2007 16:24 WIB

2000-2004, 660 Kasus Free Sex Ditemukan di IPDN

Erna Mardiana - detikNews
Bandung - Kasus kekerasan ternyata bukan satu-satunya masalah yang ditemukan di kampus IPDN. Di kampus calon pamong praja itu, kasus seks bebas ternyata tidak kalah banyaknya. Sejak 2000-2004, kasus seks bebas yang melibatkan praja IPDN mencapai 660 kasus. "Ini gila sekali, karena dari 660 kasus ini tidak satu pun mahasiswa yang dikeluarkan. Karena bisa memberikan alasan," ungkap dosen Ilmu Pemerintahan IPDN, Inu Kencana, di depan kamar mayat RS Hasan Sadikin, Jalan Pasteur, Bandung, Selasa (3/4/2007). Data itu diperoleh Inu dari hasil riset terkait disertasi doktornya -- yang belum disidangkan -- di Universitas Padjajaran. Disertasi itu berjudul Pengawasan Kinerja STPDN Terhadap Sikap Masyarakat Kabupaten Sumedang. Selain kasus seks bebas, Inu juga mencatat selama kurun waktu 2000-2004 terjadi 35 kasus penganiayaan berat. 8 Praja yang terkait kasus ini kemudian dikeluarkan. Selain itu tercatat 125 kasus narkoba dan 5 praja dikeluarkan, 9.000 kasus penganiayaan ringan, dan tidak ada satu praja pun yang dikeluarkan. "Bayangkan penganiayaan ringan yang ada di bawah kendali pembinaan, siswanya tidak dikeluarkan," kata dia.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(umi/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%