Detik.com News
Detik.com
Selasa, 03/04/2007 16:24 WIB

2000-2004, 660 Kasus Free Sex Ditemukan di IPDN

Erna Mardiana - detikNews
Bandung - Kasus kekerasan ternyata bukan satu-satunya masalah yang ditemukan di kampus IPDN. Di kampus calon pamong praja itu, kasus seks bebas ternyata tidak kalah banyaknya. Sejak 2000-2004, kasus seks bebas yang melibatkan praja IPDN mencapai 660 kasus. "Ini gila sekali, karena dari 660 kasus ini tidak satu pun mahasiswa yang dikeluarkan. Karena bisa memberikan alasan," ungkap dosen Ilmu Pemerintahan IPDN, Inu Kencana, di depan kamar mayat RS Hasan Sadikin, Jalan Pasteur, Bandung, Selasa (3/4/2007). Data itu diperoleh Inu dari hasil riset terkait disertasi doktornya -- yang belum disidangkan -- di Universitas Padjajaran. Disertasi itu berjudul Pengawasan Kinerja STPDN Terhadap Sikap Masyarakat Kabupaten Sumedang. Selain kasus seks bebas, Inu juga mencatat selama kurun waktu 2000-2004 terjadi 35 kasus penganiayaan berat. 8 Praja yang terkait kasus ini kemudian dikeluarkan. Selain itu tercatat 125 kasus narkoba dan 5 praja dikeluarkan, 9.000 kasus penganiayaan ringan, dan tidak ada satu praja pun yang dikeluarkan. "Bayangkan penganiayaan ringan yang ada di bawah kendali pembinaan, siswanya tidak dikeluarkan," kata dia.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(umi/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
89%
Kontra
11%