Selasa, 03/04/2007 16:24 WIB

2000-2004, 660 Kasus Free Sex Ditemukan di IPDN

Erna Mardiana - detikNews
Bandung - Kasus kekerasan ternyata bukan satu-satunya masalah yang ditemukan di kampus IPDN. Di kampus calon pamong praja itu, kasus seks bebas ternyata tidak kalah banyaknya. Sejak 2000-2004, kasus seks bebas yang melibatkan praja IPDN mencapai 660 kasus. "Ini gila sekali, karena dari 660 kasus ini tidak satu pun mahasiswa yang dikeluarkan. Karena bisa memberikan alasan," ungkap dosen Ilmu Pemerintahan IPDN, Inu Kencana, di depan kamar mayat RS Hasan Sadikin, Jalan Pasteur, Bandung, Selasa (3/4/2007). Data itu diperoleh Inu dari hasil riset terkait disertasi doktornya -- yang belum disidangkan -- di Universitas Padjajaran. Disertasi itu berjudul Pengawasan Kinerja STPDN Terhadap Sikap Masyarakat Kabupaten Sumedang. Selain kasus seks bebas, Inu juga mencatat selama kurun waktu 2000-2004 terjadi 35 kasus penganiayaan berat. 8 Praja yang terkait kasus ini kemudian dikeluarkan. Selain itu tercatat 125 kasus narkoba dan 5 praja dikeluarkan, 9.000 kasus penganiayaan ringan, dan tidak ada satu praja pun yang dikeluarkan. "Bayangkan penganiayaan ringan yang ada di bawah kendali pembinaan, siswanya tidak dikeluarkan," kata dia.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(umi/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%