Detik.com News
Detik.com
Selasa, 03/04/2007 16:24 WIB

2000-2004, 660 Kasus Free Sex Ditemukan di IPDN

Erna Mardiana - detikNews
Bandung - Kasus kekerasan ternyata bukan satu-satunya masalah yang ditemukan di kampus IPDN. Di kampus calon pamong praja itu, kasus seks bebas ternyata tidak kalah banyaknya. Sejak 2000-2004, kasus seks bebas yang melibatkan praja IPDN mencapai 660 kasus. "Ini gila sekali, karena dari 660 kasus ini tidak satu pun mahasiswa yang dikeluarkan. Karena bisa memberikan alasan," ungkap dosen Ilmu Pemerintahan IPDN, Inu Kencana, di depan kamar mayat RS Hasan Sadikin, Jalan Pasteur, Bandung, Selasa (3/4/2007). Data itu diperoleh Inu dari hasil riset terkait disertasi doktornya -- yang belum disidangkan -- di Universitas Padjajaran. Disertasi itu berjudul Pengawasan Kinerja STPDN Terhadap Sikap Masyarakat Kabupaten Sumedang. Selain kasus seks bebas, Inu juga mencatat selama kurun waktu 2000-2004 terjadi 35 kasus penganiayaan berat. 8 Praja yang terkait kasus ini kemudian dikeluarkan. Selain itu tercatat 125 kasus narkoba dan 5 praja dikeluarkan, 9.000 kasus penganiayaan ringan, dan tidak ada satu praja pun yang dikeluarkan. "Bayangkan penganiayaan ringan yang ada di bawah kendali pembinaan, siswanya tidak dikeluarkan," kata dia.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(umi/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%