detikcom
Minggu, 17/12/2006 16:06 WIB

Duet Duo Nur Pimpin DPW PKB DKI Jakarta

Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Musyarawah wilayah (muswil) DPW PKB DKI Jakarta menunjuk duo Nur untuk memimpin. Duo Nur itu adalah Nursyahbani Kantjasungkana sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Nur Alam Bakhtir sebagai Ketua Dewan Syuro. Ketua Umum DPW PKB DKI Nursyahbani terpilih secara aklamasi karena salah satu calon Zainal Arifin Naim mengundurkan diri. Alasannya pengunduran dirinya adalah demi kebersamaan dan solidaritas partai. Sebelumnya, keduanya terpilih menjadi calon Ketua Dewan Tanfidz yang akan dipilih peserta muswil dengan perolehan suara masing-masing 7 dan 6 suara. Sementara untuk Dewan Syuro terpilih KH Nur Alam Bakhtir dengan 8 suara mengungguli KH Tubagus Abas dan KH Rusli Sidiq yang mendapatkan 2 dan 1 suara. Nursyahbani berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mengingat suara PKB di DKI sempat turun, anggota DPR Komisi III itu pun berjanji akan melakukan konsolidasi untuk Pilkada 2007 dan Pemilu 2009. "Setelah ini kita akan mengedepankan program bantuan hukum dan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan warga PKB yang selama dua tahun belakangan terabaikan karena PKB bertikai," janji Nursyahbani usai penutupan Muswil PKB di Hotel Sahid Jaya, Jl Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2006). Atas kemenangannya, pemimpin wanita pertama DPW PKB DKI Jakarta ini siap mengundurkan diri dari jabatan ketua bidang hukum DPP PKB demi konsentrasi di DPW PKB DKI Jakarta.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ana/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%