Minggu, 17/12/2006 16:06 WIB

Duet Duo Nur Pimpin DPW PKB DKI Jakarta

Nograhany Widhi K - detikNews
Jakarta - Musyarawah wilayah (muswil) DPW PKB DKI Jakarta menunjuk duo Nur untuk memimpin. Duo Nur itu adalah Nursyahbani Kantjasungkana sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan Nur Alam Bakhtir sebagai Ketua Dewan Syuro. Ketua Umum DPW PKB DKI Nursyahbani terpilih secara aklamasi karena salah satu calon Zainal Arifin Naim mengundurkan diri. Alasannya pengunduran dirinya adalah demi kebersamaan dan solidaritas partai. Sebelumnya, keduanya terpilih menjadi calon Ketua Dewan Tanfidz yang akan dipilih peserta muswil dengan perolehan suara masing-masing 7 dan 6 suara. Sementara untuk Dewan Syuro terpilih KH Nur Alam Bakhtir dengan 8 suara mengungguli KH Tubagus Abas dan KH Rusli Sidiq yang mendapatkan 2 dan 1 suara. Nursyahbani berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mengingat suara PKB di DKI sempat turun, anggota DPR Komisi III itu pun berjanji akan melakukan konsolidasi untuk Pilkada 2007 dan Pemilu 2009. "Setelah ini kita akan mengedepankan program bantuan hukum dan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan warga PKB yang selama dua tahun belakangan terabaikan karena PKB bertikai," janji Nursyahbani usai penutupan Muswil PKB di Hotel Sahid Jaya, Jl Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2006). Atas kemenangannya, pemimpin wanita pertama DPW PKB DKI Jakarta ini siap mengundurkan diri dari jabatan ketua bidang hukum DPP PKB demi konsentrasi di DPW PKB DKI Jakarta.

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ana/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%