detikcom
Selasa, 10/10/2006 18:46 WIB

Buntut Lomba Kartun Nabi, Menlu Panggil Dubes Denmark

Erna Mardiana - detikNews
Jakarta - Lomba gambar kartun nabi yang disiarkan salah satu televisi Denmark ternyata berbuntut. Kini, akibat tindakan kelompok anak muda di Denmark itu, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda memanggil Duta Besar Denmark untuk Indonesia Niels Erik Andersen. "Memanggil dubes Denmark dan menyampaikan sikap pemerintah Indonesia merupakan salah satu bentuk kecaman," kata juru bicara departemen Luar Negeri Desra Percaya kepada detikcom dan radio Trijaya melalui sambungan telepon, Selasa (10/10/2006). Indonesia mengecam keras tindakan yang jelas-jelas melecehkan simbol agama dan mengarah kepada islamphobia. Menurutnya, semua tindakan yang mengarah kepada pelecehan agama apa pun tidak dapat diterima. "Indonesia sebagai negara demokrasi sangat mengerti kebebasan berpendapat. Namun hal itu tidak bisa disalahgunakan dan dibenarkan untuk melecehkan agama tertentu," tambahnya. Desra mengaku menyesal akan kejadian ini yang telah dua kali menjadi perdebatan di media massa. "Yang kami sesalkan kejadian ini telah dua kali terjadi," katanya. Ketika ditanya apakah pemerintah Indonesia akan menarik duta besarnya dari Denmark sebagai bentuk kecaman, Desra menyatakan itu tidak perlu dilakukan. "Memanggil dubes Denmark sudah merupakan kecaman," tandasnya. Sebelumnya, stasiun televisi Denmark menyiarkan rekaman video amatir yang memperlihatkan beberapa anggota muda partai anti-imigran Rakyat Denmark (DPP) terlibat dalam lomba menggambar kartun yang menghina Nabi Muhammad. Berita penayangan lomba ini dilaporkan oleh harian lokal, Nyhedsavisen pada Jumat 6 Oktober.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wiq/wiq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%