Minggu, 13/08/2006 14:05 WIB

MMI: Surat Paus Soal Tibo Cs Bentuk Intervensi

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Jakarta - Paus Benendictus XVI dikabarkan menyurati pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusi mati Tibo Cs. Alhasil, surat Paus itu dinilai sebagai intervensi. "Itu intervensi sangat menyakitkan. Padahal keputusan eksekusi mati sudah keluar dari proses hukum yang terbukti di pengadilan tinggkat paling rendah hingga MA. Bahkan Peninjauan kembali (PK) berkali-kali ditolak," ujar Ketua Departemen Data dan Informasi MMI Fauzan Al Anshari . Fauzan mengatakan hal itu di usai bedah buku, "Siapa Teroris, Siapa Khawarij," di Masjil Al Furqon kompleks Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jalan Kramat Raya, Jakarta, Minggu (13/8/2006). Dalam pandangan Fauzan, eksekusi Tibo Cs berungkali ditunda karena ada intervensi dari tahta suci Vatikan. Padahal vatikan luasnya hanya 75 hektar, tapi bisa mempengaruhi seorang pemimpin negara muslim terbesar di dunia yang luasnya 2 juta kilometer persegi. "Mau dikemanakan muka anda. Itu pelecehan politik dan hukum yang memalukan," tegasnya. Dia juga mengatakan, pihak sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah karena pemerintah tidak serius melakukan penegakkan hukum. "Kami sebenarnya sudah tidak pecaya dengan pemerintah karena mencla-mencle. Ini negara hukum tapi tidak mengedepankan persamaan di depan hukum. Saya akan melakukan nota protes kepada pemerintah. Nota ini adalah pelawanan resmi secara tertulis, ya kalau pajabat negara seperti perlawanan diplomatik," tutur Fauzan Al Anshari.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(san/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
85%
Kontra
15%