detikcom
Minggu, 13/08/2006 14:05 WIB

MMI: Surat Paus Soal Tibo Cs Bentuk Intervensi

Ramdhan Muhaimin - detikNews
Jakarta - Paus Benendictus XVI dikabarkan menyurati pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusi mati Tibo Cs. Alhasil, surat Paus itu dinilai sebagai intervensi. "Itu intervensi sangat menyakitkan. Padahal keputusan eksekusi mati sudah keluar dari proses hukum yang terbukti di pengadilan tinggkat paling rendah hingga MA. Bahkan Peninjauan kembali (PK) berkali-kali ditolak," ujar Ketua Departemen Data dan Informasi MMI Fauzan Al Anshari . Fauzan mengatakan hal itu di usai bedah buku, "Siapa Teroris, Siapa Khawarij," di Masjil Al Furqon kompleks Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jalan Kramat Raya, Jakarta, Minggu (13/8/2006). Dalam pandangan Fauzan, eksekusi Tibo Cs berungkali ditunda karena ada intervensi dari tahta suci Vatikan. Padahal vatikan luasnya hanya 75 hektar, tapi bisa mempengaruhi seorang pemimpin negara muslim terbesar di dunia yang luasnya 2 juta kilometer persegi. "Mau dikemanakan muka anda. Itu pelecehan politik dan hukum yang memalukan," tegasnya. Dia juga mengatakan, pihak sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah karena pemerintah tidak serius melakukan penegakkan hukum. "Kami sebenarnya sudah tidak pecaya dengan pemerintah karena mencla-mencle. Ini negara hukum tapi tidak mengedepankan persamaan di depan hukum. Saya akan melakukan nota protes kepada pemerintah. Nota ini adalah pelawanan resmi secara tertulis, ya kalau pajabat negara seperti perlawanan diplomatik," tutur Fauzan Al Anshari.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(san/)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%