detikcom
Rabu, 26/07/2006 16:20 WIB

Surat Jadwal Eksekusi Amrozi Cs Diterima Kejagung

Melly Febrida - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku sudah menerima surat jadwal eksekusi terpidana mati bom Bali I Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron. Eksekusi digelar pada 22 Agustus jika Amrozi cs tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). "Suratnya sudah ada dikirim ke kita. Isinya dengan catatan apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan PK. Jadi tetap dengan kondisi itu," kata Kapuspenkum Kejagung I Wayan Pasek Suarta di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2006). Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh juga menyatakan hal serupa. Pria yang akrab disapa Arman ini menyesalkan tindakan pengacara dan Amrozi cs yang lamban dan terkesan membiarkan proses eksekusi terkatung-katung. "Kita lihat, kalau nanti PK tentu kita tunggu," ujarnya. Arman juga menginstruksikan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia mendaftarkan ulang nama-nama terpidana mati, termasuk kasus bom Bali I Amrozi cs dan kasus Poso Tibo cs. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara daftar di kejaksaan dengan di lembaga permasyarakatan. "Sekarang daftar yang sudah masuk dari 17 Kejati," kata Arman. Surat bernomor 2621/P.I.10/EKS/O7/2006 yang dikirim Kejari Denpasar, disebutkan jadwal eksekusi Amrozi cs dilakukan pada 22 Agustus. Surat ini dikirim ke terpidana, keluarga dan pengacaranya.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%
MustRead close