Rabu, 26/07/2006 16:20 WIB

Surat Jadwal Eksekusi Amrozi Cs Diterima Kejagung

Melly Febrida - detikNews
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku sudah menerima surat jadwal eksekusi terpidana mati bom Bali I Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron. Eksekusi digelar pada 22 Agustus jika Amrozi cs tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK). "Suratnya sudah ada dikirim ke kita. Isinya dengan catatan apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan PK. Jadi tetap dengan kondisi itu," kata Kapuspenkum Kejagung I Wayan Pasek Suarta di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2006). Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh juga menyatakan hal serupa. Pria yang akrab disapa Arman ini menyesalkan tindakan pengacara dan Amrozi cs yang lamban dan terkesan membiarkan proses eksekusi terkatung-katung. "Kita lihat, kalau nanti PK tentu kita tunggu," ujarnya. Arman juga menginstruksikan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) seluruh Indonesia mendaftarkan ulang nama-nama terpidana mati, termasuk kasus bom Bali I Amrozi cs dan kasus Poso Tibo cs. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara daftar di kejaksaan dengan di lembaga permasyarakatan. "Sekarang daftar yang sudah masuk dari 17 Kejati," kata Arman. Surat bernomor 2621/P.I.10/EKS/O7/2006 yang dikirim Kejari Denpasar, disebutkan jadwal eksekusi Amrozi cs dilakukan pada 22 Agustus. Surat ini dikirim ke terpidana, keluarga dan pengacaranya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%