Minggu, 19/03/2006 23:30 WIB

Sumbang Devisa, Pemerintah Tetap Buka PT Freeport

M. Rizal Maslan - detikNews
Jakarta - Meski banyak demonstrasi menuntut ditutupnya PT Freeport pemerintah tetap membuka PT Freeport. PT Freeport dianggap banyak menyumbang devisa. "Kalau kita total dari 1991-2005 pemerintah mendapat US$ 3,8 miliar untuk manfaat langsung, US$ 2,2 juta dikembalikan ke PT Freeport. Jadi penerimaan negara cukup besar," kata Meneg ESDM Purnomo Yusgiantoro. Hal ini diungkapkan Purnomo usai mengikuti Rapat Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam ) di kantor Menko Polhukan, Jalan Medan Merdeka Barat, Minggu (19/3/2006). Purnomo menjelaskan untuk tahun 2005 saja pemerintah mendapatkan dana sebesar US$ 880 juta. Dari total dana tersebut, terdapat royalti sebesar US$ 82 juta. "Sesuai UU Otsus sekitar 80 persen royalti itu dikembalikan ke daerah, 32 persen jatuh ke Kabupaten Timika, 32 persen ke Kabupaten Papua dan 15 persen ke provinsi," jelas Purnomo. Disamping itu, lajut Purnomo, ada manfaat yang tidak langsung berupa dana sebesar US$ 740 juta. Dari dana itu, Rp 400 miliar untuk community development, Rp 5 Miliar untuk Suku Amungme, dan Rp 5 milar untuk Suku Komoro. Alasan lain untuk tidak menutup PT Freeport adalah keinginan pemerintah untuk memberikan jaminan hukum dan investasi di Indonesia. "Kontrak itu adalah kontrak antara pemerintah RI bukan hanya pemerintahan saat ini saja," imbuhnya. Pemerintah juga telah melakuakan audit lima tahunan terhadap PT Freeport. Audit terakhir dilakukan pada tahun 2000. Pada saat itu Menko Perekonomian dijabat oleh Kwik Kian Gie. "Dalam audit itu tidak ditemukan adanya masalah," cetusnya Sedangkan pada tahun 2005 telah dilakukan audit kembali pada PT Freeport meliputi empat aspek yaitu aspek lingkungan, penerimaan negara, produksi dan perkembangan situasi keamanan. "Jadi saat ini kita dalam tahapan audit lima tahunan, dan dengan audit ini akan lengkap," tandas Purnomo.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(nal/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%