detikcom

Kamis, 28/07/2005 06:02 WIB

PT DI Tolak Bayar Kompensasi Pensiun Karyawan

Anton Aliabbas - detikNews
Jakarta - Kemalangan terus menimpa ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI). Sebab, PT DI menolak tuntutan pembayaran kompensasi pensiun bagi karyawan yang di-PHK. Duh. "Itu karena masih ada perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku mengenai kompensasi pensiun," ujar Ketua Tim Penasihat Hukum PT DI, Rudi A Amrullah, dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (28/7/2005). Rudi mengaku sudah menanyakan masalah ini kepada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) serta pihak terkait. "Dan tidak satu pun yang menyatakan berwenang untuk menghitung kompensasi pensiun," tegasnya. PT DI, menurutnya, sudah melaksanakan isi putusan P4P yakni membayar semua pesangon karyawan. "Tapi, kalau dana pensiun dan jamiann hari tua bukanlah kewajiban kami karena dana itu dikelola Lembaga Dana Pensiun IPTN dan PT Jamsostek," tambah Rudi. Pihaknya menilai hukuman 2 bulan yang dijatuhkan kepada Dirut PT DI Edwin soedarmo tidak adil. "Klien kami sudah menjalankan amanat RUPS, hasil sidang kabinet dan putusan P4P," kata Rudi. Sebelumnya, ribuan mantan karyawan PT DI mengeluh dana pensiun dan uang pesangon tidak juga dibayar direksi. Mereka pun menyurati Mahkamah Agung untuk menyita aset PT DI. Namun, permintaan tersebut ditolak. Permohonan ini diajukan setelah keluarnya putusan P4P yang mengizinkan PHK 6.561 karyawan PT DI. P4P memerintahkan PT DI untuk memberikan pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). P4P juga memutuskan PT DI memberi uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) UUK; uang pengganti perumahan dan pengobatan serta perawatan sebesar 15 persen sesuai dengan pasal 156 ayat (4) huruf C UUK; tunjangan hari raya tahun 2003 sebesar 1 bulan gaji; dan uang pengganti cuti tahunan. Total jenderal, dana yang dibutuhkan PT DI memenuhi hak 6.561 karyawan yang di-PHK sekitar US$ 20 jutaatau sekitar Rp 160 miliar. Kewajiban ini belum dipenuhi PT DI karena ketiadaan dana. Dirut PT DI Edwin Soedarmo akhirnya divonis 2 bulan penjara karena kasus pelanggaran atas putusan P4P. Namun, hingga kini Edwin belum juga dieksekusi.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ton/)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%