Kamis, 28/07/2005 06:02 WIB

PT DI Tolak Bayar Kompensasi Pensiun Karyawan

Anton Aliabbas - detikNews
Jakarta - Kemalangan terus menimpa ribuan karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI). Sebab, PT DI menolak tuntutan pembayaran kompensasi pensiun bagi karyawan yang di-PHK. Duh. "Itu karena masih ada perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku mengenai kompensasi pensiun," ujar Ketua Tim Penasihat Hukum PT DI, Rudi A Amrullah, dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (28/7/2005). Rudi mengaku sudah menanyakan masalah ini kepada Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) serta pihak terkait. "Dan tidak satu pun yang menyatakan berwenang untuk menghitung kompensasi pensiun," tegasnya. PT DI, menurutnya, sudah melaksanakan isi putusan P4P yakni membayar semua pesangon karyawan. "Tapi, kalau dana pensiun dan jamiann hari tua bukanlah kewajiban kami karena dana itu dikelola Lembaga Dana Pensiun IPTN dan PT Jamsostek," tambah Rudi. Pihaknya menilai hukuman 2 bulan yang dijatuhkan kepada Dirut PT DI Edwin soedarmo tidak adil. "Klien kami sudah menjalankan amanat RUPS, hasil sidang kabinet dan putusan P4P," kata Rudi. Sebelumnya, ribuan mantan karyawan PT DI mengeluh dana pensiun dan uang pesangon tidak juga dibayar direksi. Mereka pun menyurati Mahkamah Agung untuk menyita aset PT DI. Namun, permintaan tersebut ditolak. Permohonan ini diajukan setelah keluarnya putusan P4P yang mengizinkan PHK 6.561 karyawan PT DI. P4P memerintahkan PT DI untuk memberikan pesangon dua kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). P4P juga memutuskan PT DI memberi uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) UUK; uang pengganti perumahan dan pengobatan serta perawatan sebesar 15 persen sesuai dengan pasal 156 ayat (4) huruf C UUK; tunjangan hari raya tahun 2003 sebesar 1 bulan gaji; dan uang pengganti cuti tahunan. Total jenderal, dana yang dibutuhkan PT DI memenuhi hak 6.561 karyawan yang di-PHK sekitar US$ 20 jutaatau sekitar Rp 160 miliar. Kewajiban ini belum dipenuhi PT DI karena ketiadaan dana. Dirut PT DI Edwin Soedarmo akhirnya divonis 2 bulan penjara karena kasus pelanggaran atas putusan P4P. Namun, hingga kini Edwin belum juga dieksekusi.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ton/)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%