detikcom
Kamis, 02/06/2005 22:52 WIB

Meski Rugi, Karyawan PLN Terima Bonus Rp 234 Miliar

Melly Febrida - detikNews
Jakarta - Selain direksi dan komisaris, karyawan PT PLN juga memperoleh bonus dari kebijakan pemegang saham. Jumlahnya mencapai Rp 234 Miliar. Wow, padahal pada saat hal itu terjadi tahun 2003, PLN mengalami kerugian sampai Rp 3 triliun. "Walau masih merugi, ada hal positif yang dilakukan direksi, komisaris dan karyawan. Mereka bisa menekan laba usaha dari minus Rp 8 triliun menjadi Rp 3 triliun, jadi ada saving sekitar Rp 6,9 triliun," kata Deputi Meneg BUMN Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis Energi dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya. Roes yang juga merupakan kuasa hukum pemegang saham PT PLN mengatakan hal itu kepada wartawan disela-sela pemeriksaannya, di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jl. Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2005). Roes diperiksa tim penyidik Kejagung sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana Tantiem (bonus bagi direksi dan karyawan). Sebelumnya Roes juga telah diperiksa oleh tim penyidik Rabu (1/6/2005) kemarin. "Atas dasar niat baik, pemegang saham menanyakan kepada direksi mengenai apa bisa diberikan jasa produksi atau insentif pemberian bonus, karena pada tahun 2003 nilai kerugian mengecil. Dan dari direksi jawabannya ya," ungkap Roes. Untuk menghitung besarnya pembagian bonus secara transparan, fairness dan accountabel, maka digunakan formula yang dibuat seorang ahli. Dari perhitungan, diperoleh pembagian jasa produksi untuk Direktur Utama mencapai Rp 530 juta sampai Rp 570 juta "Total bonus untuk direksi dan komisaris mencapai Rp 4 Miliar. Sedangkan bonus untuk karyawan mencapai Rp 234 miliar sehingga ditotal Rp 238 miliar," kata Roes. Sebenarnya tahun 2001 direksi dan komisaris PT PLN juga sudah meminta kenaikan gaji, namun tidak dapat dipenuhi. "Tahun 2001-2002 perusahaan merugi jadi tidak bisa disetujui usulan kenaikan gaji dari Rp 40 juta menjadi Rp 48 juta. Sedangkan ahun 2003 terlihat perusahaan ada peningkatan kinerja," katanya.
(fab/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%