detikcom
Jumat, 15/04/2005 15:21 WIB

Sussongko Diperiksa, Wartawan Pukul Staf KPU

Dian Intannia - detikNews
Jakarta - Untuk ketiga kalinya, Pelaksana Harian Sekjen KPU Sussongko Suhardjo menjalani pemeriksaan di KPK. Insiden kecil terjadi, seorang wartawan memukul staf KPU yang menghalang-halangi wawancara dengan Sussongko. Sussongko yang didampingi Kepala Biro Pengawasan KPU Oktavianus Kese secara diam-diam masuk lewat pintu belakang kantor KPK di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2005) pukul 14.00 WIB. Melihat gelagat itu, beberapa wartawan yang saat itu menunggu di pintu utama gedung berusaha mengejar. Sambil tergopoh-gopoh, wartawan menghujani Sussongko dengan sejumlah pertanyaan. Namun Sussongko tetap diam seribu bahasa. Tindakan wartawan dihadang Oktavianus Kese sambil marah marah."Tolong jangan halangi kami," teriak salah seorang wartawan. Adu mulut pun terjadi. Tiba-tiba secara spontan wartawan dari salah satu TV swasta menggetok kepala Oktavianus dengan mikenya. Sussongko berhasil kabur dari kejaran wartawan ke lantai III disusul dengan Oktavianus. Dari pintu utama gedung KPK, staf Sekjen KPU Mubari diperiksa dengan didampingi Kepala Biro Hukum Hitler Marpaung. Mereka langsung naik ke lantai III gedung KPK. Pemeriksaan hingga kini masih berlangsung.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(aan/)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%