KLHK Pelajari Kasus Kapal Pesiar Rusak Terumbu Karang Raja Ampat

Ray Jordan - detikNews
Senin, 13 Mar 2017 21:11 WIB
Terumbu karang Raja Ampat yang rusak (Foto: Alexander Stubbs/Istimewa)
Jakarta - Sebuah kapal pesiar dari Inggris Caledonian Sky kandas dan merusak terumbu karang yang ada di perairan Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pemerintah akan mengusut kasus tersebut.

Siti mengatakan rapat terkait kasus ini sudah dilakukan oleh tingkat eselon I Kemenko Kemaritiman. Saat ini kasus tersebut sedang dipelajari, meski kapal tersebut kini telah meninggalkan perairan Indonesia.

"Kami sedang pelajari karena kapalnya sudah lepas, sudah jalan ke Filipina. Tim saya sudah dari Sabtu rapat-rapat setelah saya dapat informasi. Kemarin Minggu juga sudah rapat-rapat dengan pakar. Terus tadi malam sudah ke lapangan, dan tadi siang sudah ketemu dengan tim Kemenko Maritim. Jadi Kemenko Maritim juga sudah mengirimkan tim ke lapangan," kata Siti saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

"Baru bisa, kalau nggak nanti tengah malam atau besok pagi-pagi nyelam untuk ngecek. Karena yang kami persiapkan dari KLHK adalah kerusakan," tambahnya.

Siti mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas kapal pesiar tersebut. Tim Penegakan Hukum dari Kementerian LHK juga siap untuk mengusut kasus ini.

"Kami sudah dapat informasi kapalnya apa, agennya siapa, dan lain-lain. Ada tim Gakkum yang ngecek bagian-bagian administrasi tersebut dan ada tim dari pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, itu yang akan meneliti di lapangan, apa yang rusak, berapa nilainya, dan sebagainya," jelasnya.

Baca Juga: Duh! Karang Raja Ampat Rusak Gara-Gara Kapal Pesiar Inggris

Terkait dengan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pihak kapal, Siti mengatakan saat ini tengah dipelajari. Meski demikian, Siti menegaskan ada unsur pelanggaran pidana dalam kasus ini.

"Yang sudah pernah terjadi kan pencemaran minyak lepas, jatuh, gitu ya. Kalau itu biasanya penggantian lingkungan saja. Tapi ini karena merusak dan sebagainya, memang indikasi unsur pidananya ada, tapi nanti kita pelajari dulu saja," katanya.

"Sejak Sabtu sebenarnya saya sudah koordinasi dengan deputi-deputi di Kamenko Maritim. Jadi ini dikoordinasi dari Kemenko Maritim. Jadi bagian kami yang aspek lingkungan, pidana lingkungan, kemudian gugatan ganti rugi lingkungan, itu sekarang sedang kami pelajari dan persiapkan," tambahnya.

Lalu, berapa perkiraan kerugian yang harus diganti?

"Belum tahu persis. Nanti saja kalau sudah ada progres. Sebetulnya itu bukan hanya luasnya, tapi kita harus betul-betul lihat nilai kekayaan alamnya," terang Siti. (jor/rna)