detikNews
Rabu 26 Oktober 2016, 15:30 WIB

Wilayah Udara Natuna di Bawah Singapura, RI Mesti Kerja Keras Mengembalikannya

Rini Friastuti - detikNews
Wilayah Udara Natuna di Bawah Singapura, RI Mesti Kerja Keras Mengembalikannya Foto: google maps
Jakarta - Hingga saat ini Flight Information Region (FIR) di atas kepulauan Natuna masih dikendalikan pihak Singapura. Indonesia mesti bekerja keras mengembalikannya. Apa saja yang mesti dilakukan Indonesia?

FIR Natuna yang masih diawasi Singapura ini dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan, khususnya untuk masalah kedaulatan negara.

"Dampaknya, Singapura bisa melihat apa yang ada di bawahnya, perairan, daratan bisa dilihat, dan segala informasi bisa diubah menjadi intelijen," ujar mantan penerbang tempur TNI AU dan dosen pengajar pertahanan di Universitas Pertahanan (Unhan) Marsda TNI (Purn) Kusnadi Kardi.

Hal itu disampaikan Kusnadi dalam seminar nasional Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW) di Persada Executive Club, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (26/10/2016).

Kusnadi mengatakan Indonesia dan Singapura memang telah memiliki kerjasama di bidang intelijen, namun Indonesia tak dapat ikut melakukan pemantauan seperti Singapura karena tak memiliki fasilitas yang memadai.

"Sementara Malaysia punya pesawat berkemampuan bagus,sementara kita nggak punya sehingga kita hanya menerima informasi dari Singapura, itu pun hanya sebagian kecil," jelasnya.

Luas wilayah udara Indonesia adalah 81 persen dari keseluruhan wilayah udara ASEAN, dan sebagian harus diserahkan pengawasannya kepada Singapura. Dia mengatakan mengatur udara berarti melihat intelijen di situ. Siapa yang dapat mengendalikan udara, dia lah yang mengendalikan yang ada di bawahnya.

Keadaan ini akan menjadi masalah besar, karena Indonesia dirugikan dalam bidang ekonomi. Untuk diketahui, FIR Natuna adalah salah satu yang terpadat di dunia. Rute Jakarta-Singapura tercatat mengangkut 3,5 juta penumpang pada tahun 2015. Lebih tinggi dari London-Dublin yang merupakan rute terpadat di Eropa.

Selain itu ancaman terhadap keamanan nasional, terutama di bidang pertahanan karena dengan leluasa Singapura mendapat akses intelijen di kepulauan Riau dan Natuna.

"Kemampuan air power Indonesia harus berperan untuk melindungi keefektifan program Poros Maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. UU Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan telah mengamanatkan pemerintah untuk mengambil alih FIR Natuna secepatnya," jelas Koesnadi.

"Ke depan wilayah kedaulatan itu harga mati. Sudah sekitar 70 tahun wilayah kedaulatan udara di atas kepulauan Riau dan Natuna didelegasikan International Civil Aviation Organization (ICAO), kepada Singapura. Sudah saatnya kita mengambil alih," kata Kusnadi.

Kusnadi mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan Indonesia, terkait mengembalikan wilayah udara di atas Natuna ke Indonesia.

Pertama, Indonesia harus memiliki UU tentang batas wilayah kedaulatan udara, sehingga memiliki kepastian hukum untuk bertindak, manakala terjadi pelanggaran wilayah kedaulatan udara, menyangkut apa sanksinya dan bagaimana upaya pencegahannya. Kedua, standar dan kualitas penerbangan Indonesia harus diakui standar ICAO.

Ketiga, untuk mendapatkan data yang akurat termasuk untuk mencegah illegal fishing dan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing, Indonesia harus menyiapkan pesawat yang memiliki kemampuan air surveillance atau maritime air surveillance.

"Lalu penyediaan software dan hardware yang memadai untuk dapat meningkatkan kemampuan management air traffic. Penyediaan anggaran yang cukup di APBN untuk mendukung program road map realignment (pengambilalihan) FIR Singapura ke FIR Jakarta," ucap pakar manajemen pertahanan Kementerian Pertahanan 2008-2011 ini.

"Kita juga harus menempatkan wakil Indonesia yang memiliki kemampuan diplomasi dan memahami tentang air safety dan air power di wilayah NKRI untuk bisa memperjuangkan posisi Indonesia di ICAO," tutupnya.
(rni/nwk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com