DetikNews
Selasa 25 Oktober 2016, 10:19 WIB

Ini Argumentasi Hukum Mendagri Soal Plt Gubernur Bisa Teken APBD

M Iqbal - detikNews
Ini Argumentasi Hukum Mendagri Soal Plt Gubernur Bisa Teken APBD Foto: Ari Saputra
Jakarta - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai pelaksana tugas (Plt) tidak bisa menetapkan APBD, berdasarkan UU Keuangan Daerah. Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai sebaliknya.

Tjahjo menjabarkan bahwa dalam UU Keuangan Daerah yang menyebut presiden menguasakan pengelolaan keuangan kepada kepala daerah, juga termasuk di dalamnya Plt. Berikut argumentasi hukum Tjahjo.

Pertama, pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 284 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: "Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan kepada Kepala Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan".

Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain:

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban yang ditetapkan bersama DPRD. (Dalam Pasal 282 menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD)
b. Menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Lalu pada pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "Apabila pejabat pemerintahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas."

Selanjutnya dalam ayat (3), dinyatakan bahwa: "Pelaksana harian atau pelaksana tugas melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

"Ketiga undang-undang dimaksud memberikan legitimasi yang kuat bagi seorang penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah dalam proses penetapan APBD atau perubahan APBD," kata Tjahjo dalam pesan singkat, Selasa (25/10/2016).

Baca juga: Mendagri Perbolehkan Plt Teken APBD, Bagaimana dengan Argumen Ahok?

Atas dasar ketiga UU tersebut, Mendagri melalui Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 pada Butir IV angka 14 Lampiran Permendagri dimaksud menyatakan:

"Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016/2017 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016/2017"

Baca juga: Ahok Khawatir APBD DKI 2017 Tidak Sah Bila Diteken Plt Gubernur

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan :

"Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang :
a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
d. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan
e. Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
(bal/Hbb)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed