"Kalau kita lihat dari indeks kerukunan yang diukur dari Kemendagri, DKI Jakarta itu belum yang terbaik, masih di bawah angka (peringkat) lima," ujar Prof. K.H Syafii Mupid saat diskusi dengan Bawaslu DKI bertema 'Mendorong Pilkada DKI yang Cerdas, Damai dan Tanpa SARA' di Hotel Grand Cemara, Jalan Cemara No 1, Rt 03/03, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).
Menurut Syafii, saat ini tingkat kerukunan sosial DKI Jakarta masih kalah dengan daerah luar Jawa. Daerah yang memiliki tingkat kerukunan sosial yang tinggi antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sultra), Kalimantan Tengah (Kalteng). Syafii mengatakan, FKUP terus berupaya memberikan masukan dan berdialog dengan masyarakat untuk menjaga kerukunan beragama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap saat tanpa ada pemilu kami melakukan dialog dari masjid, gereja, pura, klenteng. Tidak hanya kelompok agama mayoritas tapi juga menganut kepercayan lain. Ini lah upaya kami dalam membina kerukunan," imbuhnya.
Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan menjaga kerukunan warga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Terlebih menurut dia, media memiliki andil besar sebagai salah satu pilar demokrasi.
"Ini harus menjadi tanggungjawab kita semua, tanggungjwab Bawaslu, masyarakat, juga media. Media juga sebagai salah satu pilar demokrasi," pungkas Ray Rangkuti.
Menurut Syafii, jika semua elemen masyarakat berjibaku menjaga kerukunan di DKI Jakarta, maka indeks kerukunan warga DKI Jakarta akan masuk lima besar dan pemilu akan berjalan lancar. Hal tersebut bisa tercapai jika tidak ada hal-hal yang mengganggu kerukunan agama warga ibu kota.
"Kami berharap dengan upaya yang terus menerus tingkat kerukunan di Jakarta ini bisa di lima besar tingkat nasional. Itu bisa tercapai manakala pada event politik ini sampai 2017 tidak ada kejadian-kejadian yang mengindikasikan ketidakrukunan antar umat bergama," ujar Syafii. (Hbb/Hbb)











































