Laporan dari Den Haag

Pemberantasan Korupsi di RI Lebih Baik Dibanding Sebelum Reformasi

- detikNews
Rabu, 06 Mar 2013 13:06 WIB
Den Haag - Di sela-sela kunjungannya ke Den Haag Belanda untuk mengelaborasi masalah-masalah hukum, Wamenkum HAM Denny Indrayana berdiskusi dengan para mahasiswa dan warga Indonesia di KBRI. Diskusi bertemakan: pemberantasan korupsi. Denny menyampaikan ada 5 kemajuan yang membuktikan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia lebih baik dibanding sebelum reformasi.

Diikuti sekitar 100 orang, forum diskusi yang dibuka oleh Dubes RI untuk Den Haag Retno P Marsudi ini berlangsung dari pukul 19.30 hingga 21.00 waktu setempat, Selasa (5/3/2013). Sebagian peserta adalah para mahasiswa Indonesia yang studi di berbagai universitas di Belanda. Acara dimulai dengan makan malam bersama dengan menu masakan Indonesia dari pukul 19.00.

Dalam pemaparannya selama 45 menit, Denny menyampaikan lima kemajuan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia pasca reformasi. Lima kemajuan ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan selama 15 tahun terakhir menunjukkan perbaikan signifikan.

Kemajuan pertama adalah pasca 1998, Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. "Tesisnya sederhana, negara demokratis tentu akan lebih bagus dalam upaya pemberantasan korupsi. Kalau negara otoriter itu cenderung lebih koruptif," kata Denny. Kenyataan bahwa Indonesia lebih demokratis tidak bisa dibantah.

Kemajuan kedua, regulasi antikorupsi lebih baik. "Saat ini, kita sudah bisa bicara mengenai UU Tipikor, UU Pencucian Uang, UU KPK, dan lain-lain. Bahkan,Peraturan Presiden mengenai pengalihan bisnis TNI pun ada," kata pria bergelar profesor ini.

Kemajuan ketiga, institusi korupsi lebih baik. "Sekarang dibentuk KPK, PPATK, MK, Pengadilan Tipikor," kata dia. Kalau ada pihak yang mencoba melemahkan lembaga KPK, lanjut Denny, sudah jelas bahwa dia tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Kemajuan keempat, kemerdekaan pers lebih baik. Denny memperlihatkan data mengenai indeks kemerdekaan pers di Indonesia yang naik tajam. Menurut dia, dengan kemerdekaan pers yang lebih baik, maka pers bisa mengawasi lebih jauh tentang tindak pidana korupsi dan upaya-upaya pemberantasannya.

Kemajuan kelima, partisipasi publik yang lain. Lembaga-lembaga masyarakat di bidang antikorupsi tumbuh dan melakukan pengawasan lebih baik. Bahkan, para aktivis anti korupsi mengalami ancaman-ancaman berat dari pihak-pihak yang tidak pro pada pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia yang lebih juga diperlihatkan dari indeks korupsi yang dibuat oleh pihak ketiga. "Saat ini, Indonesia mengalami kenaikan indeks pemberantasan korupsi yang signifikan. Nomor 1 di Asean, nomor 5 di Asia, dan nomor 8 di dunia," kata Denny yang mantan Satgas Anti Korupsi itu.

Denny mendapatkan banyak pertanyaan dari para mahasiswa dan WNI terkait pemberantasan korupsi. Misalnya, ada mahasiswa yang kembali mengutarakan maksud Denny terkait pernyataannya bahwa istana merupakan salah satu epicentrum korupsi. Terhadap hal ini, Denny menyampaikan bahwa yang dimaksud istana ini adalah pusat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ini sederhana saja, sesuai dengan teori Lord Acton bahwa power tends to be corrupt," kata dia. Tiga kekuasaan ini, kata Denny, yang menjadi sumber korupsi. Dan ini terbukti selama ini di KPK. Para tersangka korupsi berasal dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Denny juga ditanya mengenai kecenderungan bahwa koruptor selama ini divonis dengan hukuman ringan, di bawah lima tahun. Menurut Denny, vonis merupakan hak hakim dan itu memang diatur dalam UU, termasuk hukuman di bawah lima tahun. Yang ia lakukan saat ini, sebagai Wamenkum HAM adalah memperketat mengenai pemberian remisi terhadap para terdakwa korupsi.

Terhadap pengetatan remisi ini, aku Denny, dirinya mendapat tentangan dari sejumlah pihak, terutama dari terdakwa korupsi. Tapi ini bagian dari risiko dirinya dalam pemberantasan korupsi. "Begitu saya melakukan pengetatan kepada para terdakwa korupsi, saya dibilang melanggar HAM dan lain-lain. Bahkan saya pernah diusir dari DPR," kata Denny.

Acara diskusi santai ini berakhir sekitar pukul 21.00. Acara diakhiri dengan pernyataan sikap Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda kepada Wamenkum HAM.

(asy/asy)