Laporan dari Den Haag

Kepala UP4B: Masyarakat Papua Tidak Butuh Politisasi

- detikNews
Minggu, 03 Mar 2013 19:06 WIB
Den Haag - Masyarakat Papua membutuhkan pemberdayaan dan pembangunan, bukan terus-menerus dijadikan sebagai obyek politisisasi berbagai kepentingan.

Hal itu disampaikan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono dalam acara sarasehan di Ruang Nusantara KBRI Den Haag, Kamis malam atau Jumat (1/3/2013).

Sarasehan kerjasama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda dan KBRI Den Haag ini dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Retno L.P. Masudi, dihadiri kalangan pelajar, termasuk sejumlah diplomat muda Kemlu RI yang sedang pelatihan di Clingendael Netherlands Institute of International Relations dan kalangan terbatas.

"Pemerintah sekarang ini terus memberi perhatian ekstra untuk pembangunan di Papua, termasuk kesejahteraan ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, sampai infrastruktur demi membuka wilayah-wilayah terisolasi," ujar Darmono.

Menurut Darmono, banyak simpang-siur suara di luar yang mengklaim demi kepentingan masyarakat Papua, padahal mereka hanya menjadikan masyarakat Papua sebagai obyek politisasi dan sulit menemukan representasi yang betul-betul mewakili kepentingan masyarakat Papua.

"Saya adalah orang yang berada di tengah-tengah konferensi perdamaian internal Papua pada 7 Juli 2011, sehingga saya tahu persis bagaimana lika-liku permasalahan," imbuh Darmono.

Dijelaskan, bahwa tahun 2012 lalu UP4B yang dipimpinnya berhasil menarik Rp 4 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Papua, sebanyak Rp 3,2 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Rp 800 miliar melalui Kementerian Perhubungan.

"Tiap tahun disediakan 1000 kursi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia untuk pelajar Papua, tahun lalu realisasinya 770 pelajar. Ada 32 PTN yang siap menerima pelajar Papua. Mereka diberi beasiswa dari Diknas dan dari anggaran pemerintah daerah," papar jenderal yang pernah sukses memimpin pemulihan Aceh pasca bencana tsunami.

Disamping PTN, juga disediakan untuk putera-puteri Papua beasiswa dan kuota khusus untuk sekolah-sekolah tinggi dan akademi kedinasan, yakni Akademi Militer (45 orang), Akademi Polri (45 orang), STIS (60 orang), STPN (40 orang), Lemdik Kemenperin (20 orang), Akamigas (80 orang), STAN (158 orang), Akademi Penerbang (40 orang), Perbankan (7 orang).

Sedangkan untuk 500 pelajar lulusan terbaik tingkat SMP di Papua juga dikirim dengan beasiswa ke SMA dan SMK unggulan di luar Papua di seluruh Indonesia, termasuk ke SMA Taruna Nusantara di Magelang.

Perhatian besar pemerintah langsung kepada masyarakat Papua itu juga bisa dilihat dari kenaikan alokasi dana pembangunan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat yang terus ditambah dan untuk tahun 2013 ini naik 35,91%, sehingga totalnya Rp 46,48 triliun.

"Pemerintah juga tegas mendorong tindakan dan penegakan hukum. Fakta bahwa ada pembunuhan itu tindakan kriminal, diproses dan dihukum sesuai ketentuan hukum pidana, tidak usah dikait-kaitkan dengan stigma-stigma," demikian Darmono.

Mengakhiri sarasehan, PPI Belanda menyampaikan rekomendasi tertulis kepada UP4B yang diwakili oleh Sekjend PPI Belanda Ridwansyah Yusuf Achmad. Isi rekomendasi adalah mengenai saran untuk menuju konvergensi Papua damai, Papua tanpa kekerasan. (es/es)