Hari ke-134 Jokowi

Jokowi Serahkan Daftar Penggunaan Anggaran ke 745 SKPD DKI

- detikNews
Selasa, 26 Feb 2013 16:40 WIB
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). APBD tersebut akan digunakan oleh 745 SKPD dan UKPD DKI Jakarta.

"Hari ini akan dilakukan penyerahan DPA oleh Gubernur DKI secara simbolik kepada Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Walikota, Kecamatan dan Kelurahan se- Provinsi DKI Jakarta," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI, Fadjar Panjaitan, di Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2013).

Dalam acara ini, Jokowi yang tampak mengenakan baju dinas warna cokelat hanya menyerahkan DPA secara simbolik kepada SKPD dan UKPD tanpa memberikan sambutan.

Dengan diserahkannya DPA tersebut, lanjut Fadjar, diharapkan para SKPD dan UKPD untuk bisa menyelesaikan anggaran dan mengutamakan program unggulan masing-masing. Diminta pada seluruh SKPD dan UKPD agar menyelesaikan anggaran dan menempatkan program unggulan.

"Anggaran tahun 2013 sebesar Rp 49,98 triliun. Jumlah SKPD dan UKPD ada 745. Ini artinya, ada penambahan dibanding tahun lalu sebesar 738. Selesaikan anggaran dan utamakan program unggulan," katanya.

Sementara itu, untuk pelelangan pengadaan barang, diminta kepada seluruh SKPD dan UKPD untuk dilaksanakan di awal tahun atau triwulan pertamam. "Paling tidak akhir November 2013, semua pekerjaan khususnya pengadaan barang dan jasa bisa berjalan dengan baik," jelas Fadjar.

Selain itu, Sekda menjelaskan kepada SKPD dan UKPD bahwa anggaran tersebut nantinya akan diinformasikan ke publik lewat website dan poster yang ditempel di setiap Kelurahan, RT dan RW.

"Tahun 2013 ini adalah momen pertama APBD DKI melalui website Pemprov DKI akan meyampaikan semua uraian dan nomor rekening. Informasi akan ditempel di papan pengumuman di setiap RW, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan mengontrol di wilayahnya masing-masing," katanya.

(jor/aan)