Laporan dari Utrecht

PPI Belanda: Menuju Konvergensi Papua Damai, Tanpa Kekerasan

- detikNews
Selasa, 26 Feb 2013 02:13 WIB
Utrecht - Prihatin dengan kondisi Papua yang terus begolak, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Kota Utrecht, PPI Belanda (organisasi payung PPI seluruh Belanda) dan masyarakat menggelar diskusi untuk ikut mencarikan solusi terhadap masalah ini.

Sebagaimana diberitakan, gerombolan bersenjata tak dikenal telah melakukan penyerangan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, hingga mengakibatkan 7 aparat keamanan dan 4 warga sipil tewas serta puluhan lainnya luka luka.

Diskusi diawali dengan bedah film dokumenter Alkinemokiye bertema kekerasan di Papua, tentang konflik berdarah buruh Freeport dengan pihak menajemen. Dhandy Laksono, sang sutradara film, hadir memberi ulasan, dilanjutkan kajian Cahyo Pamungkas, Antopolog pemerhati konflik Papua dari LIPI dan kandidat PhD pada Radbound University, Nijmegen.

"Kami meyakini bahwa masukan kami bisa bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dan untuk merangsang diskursus publik," demikian Sekjen PPI Belanda Ridwansyah Yusuf Achmad dan Ketua PPI Utrecht Richo A. Wibowo dalam keterangan pers, Senin (25/2/2013) waktu setempat.

Berikut ini beberapa rekomendasi dari diskusi PPI yang berlangsung di Aula Stichting Generasi Baru (SGB) Utrecht sehari sebelumnya:

Forum diskusi mengajak para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita Papua damai. Untuk itu, perlu kiranya direnungkan kembali ucapan Marthin Luther King Jr bahwa kedamaian tidak ditunjukkan dari ketiadaan konflik, melainkan hadirnya keadilan.

Hukum harus ditegakkan secara imparsial di Papua kepada mereka yang tidak ingin Papua damai. Sikap adil ini perlu ditujukan bukan hanya untuk kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan kelompok pro integrasi, namun juga kepada pihak tertentu yang mengharapkan keuntungan dari berlanjutnya kekerasan di Papua.

Selama ini beredar tuduhan berbasis teori konspirasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang menduga bahwa konflik di Papua sengaja dirawat untuk memastikan aparat keamanan non-organik bercokol di Papua. Pemerintah perlu membuktikan hal ini guna meningkatkan kepercayaan publik baik dalam konteks nasonal maupun lokal papua.

Forum menilai bahwa kepercayaan adalah modal paling penting untuk melakukan proses dialog menuju keinginan Papua damai, Papua tanpa kekerasan sebagaimana format road map Papua.

Salah satu isu dalam dinamika Papua adalah keberadaan PT Freeport yang telah bermukim di Papua sejak 1967. Forum merujuk pada film Alkinemokiye tentang mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja PT Freeport karena akumulasi kekecewaan yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Akumulasi kekecewaan itu diantaranya dipicu oleh rendahnya gaji yang mereka dapatkan dengan risiko kerja yang mereka hadapi, ketiadaan dana pensiun, serta ketidakjelasan janji surat saham yang diberikan PT Freeport kepada para pekerja.

Dari film Alkinemokiye juga diketahui bahwa terdapat 24 tingkatan kategori pekerja di PT Freeport, terendah mendapatkan gaji Rp 3,3 juta per bulan dan tertinggi Rp 5,5 juta per bulan, hal mana sangat jauh lebih rendah dari pekerja Freeport di belahan bumi lainnya. Sehingga pemerintah perlu mengintervensi PT Freeport tentang tatakelola pekerja dan juga pergajian khususnya untuk para pekerja lapangan.

Dari film ini kita belajar tentang gerakan pekerja yang mampu mendesak perusahaan multi-nasional seperti PT Freeport. Jika serikat pekerja yang termasuk dalam kategori non-state actor saja mampu memperjuangkan hak kesejahteraan mereka, seharusnya pemerintah lebih punya kekuatan dan kemauan untuk melindungi hak rakyatnya atas ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan asing.

Permasalahan Papua juga perlu dilihat dalam konteks kedaulatan sumber daya alam, salah satunya dengan memperjuangkan hak rakyat Indonesia atas bumi dan isinya untuk kesejahteraan sebagaimana diamanatkan UUD. Untuk tujuan ini, pemerintah perlu mengevaluasi dan memformulasi ulang keberadaan PT Freeport di tanah Papua.

Disarankan agar pemerintah memenuhi hak-hak dasar warga Papua dan memperjuangkan kedaulatan sumber daya alam di Papua.

Melakukan pendekatan dialogis dalam penyelesaian konflik, hati ke hati, dan hindari pendekatan militer. Penyelesaian konflik Aceh adalah contoh yang baik, meskipun permasalahan dan solusi tidaklah musti sama.

Menindaklanjuti hasil-hasil konferensi perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 dan fokus pada agenda Papua damai, serta mengevaluasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya yang terkait dengan pekerja di perusahaan asing. (es/es)