Laporan dari Utrecht

PPI Utrecht: Atasi Banjir Jakarta, Waspadai Usul Baru

- detikNews
Kamis, 07 Feb 2013 17:49 WIB
Utrecht - Pengendalian banjir dengan cara kovensional seperti di Belanda telah terbukti kebenarannya. Sebaliknya terowongan raksasa diragukan. Waspadai informasi yang tersedia di ruang publik sebab ada yang misleading.

Demikian benang merah diskusi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Utrecht bekerjasama dengan Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Netherlands, yang berlangsung di aula Stichting Generasi Baru (SGB) Utrecht baru-baru ini.

"Hasil diskusi ini sebagai masukan konkrit terhadap upaya pengendalian banjir untuk Jakarta yang lebih baik. Diskusi juga mendapat masukan dari pelajar pasca-sarjana lainnya dari rumpun ilmu sosial, sehingga substansi rekomendasi menjadi lebih komprehensif," demikian disampaikan Siswanto, kandidat PhD bidang perubahan iklim dan hidrologi pada Utrecht University kepada detikcom, Kamis (7/2/2013).

Sebelum mengambil kebijakan, pemerintah perlu mempelajari secara akurat apa saja sesungguhnya masalah yang ada, serta bagaimana keterkaitan antar masalah tersebut terjadi. Hal tersebut tidak boleh semata-mata mengandalkan informasi yang tersedia di ruang publik mengingat informasi tersebut ada yang misleading.

Secara meteorologis, adalah tidak tepat jika menyatakan banjir Jakarta disebabkan oleh banjir kiriman dari Bogor. Berdasarkan data pengamatan curah hujan selama sepuluh tahun terakhir, saat banjir terjadi di Jakarta, curah hujan di Bogor selalu jauh lebih rendah daripada di Jakarta.

Selain itu, tidaklah bijak pula jika menyalahkan banjir di Jakarta diakibatkan semata-mata perubahan iklim atau pemanasan global.

Forum diskusi mengurai bahwa banjir lebih sebabkan oleh penurunan permukaan tanah di Jakarta terhadap permukaan laut yang diperparah oleh pasang air laut (rob). Sehingga, air terhambat mengalir ke laut.

Argumentasi ini didasarkan pada data bahwa pemanasan global hanya berkontribusi terhadap kenaikan air laut sebesar 10 cm selama lebih dari 30 tahun terakhir. Sedangkan tingkat penurunan tanah di Jakarta amat masif, mencapai 17 cm/tahun.

Penurunan tanah ini diyakini dipicu oleh pengambilan air yang tidak terkontrol oleh Mall, Hotel, Apartemen, Industri, dsb, sehingga meskipun ada irisan penyebab faktor iklim, namun sesungguhnya penyebab terbesar banjir terletak di dalam Jakarta itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah sebaiknya fokus memperbaiki masalah di internal, dan bukan melempar masalah ke perubahan iklim.

Guna mengendalikan banjir, forum kajian PPI Utrecht dan ISTECS Belanda menyarankan pemerintah untuk melakukan penanganan banjir secara menyeluruh baik dari hulu sampai hilir sebagai satu kesatuan sistem daerah aliran sungai. Jika daerah hilir ditangani namun daerah hulu tidak, maka permasalahan banjir itu tidak akan pernah selesai.

Lebih dari itu, forum mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengendalian banjir dengan cara-cara konvensional yang telah terbukti kebenarannya namun belum optimal dilakukan, daripada mengadopsi cara baru yang masih diragukan kebenarannya.

Pengendalian banjir dengan cara kovensional misalnya dilakukan dengan memperbanyak pembangunan tanggul, pembangunan situ, retention basin, waduk, sumur resapan, meningkatkan intensitas pengerukan sungai, serta meluaskan penghijauan.

Sedangkan, kebijakan pengendalian banjir dengan cara baru perlu diwaspadai. Hal ini mengingat terdapat usul yang perlu diapresiasi, namun ada pula usul yang perlu diragukan keberhasilan pelaksanaannya.

Usul yang perlu diapresiasi adalah rencana pembuatan tanggul penahan air laut pasang di sepanjang pantai Jakarta. Hal ini telah terbukti keberhasilannya di negara Belanda. Negara ini tepat untuk menjadi rujukan karena kondisi Belanda sama dengan Jakarta, 25% wilayahnya berada di bawah permukaan air laut.

Forum meragukan usulan pengendalian banjir dengan membuat terowongan raksasa di bawah Jakarta guna mengalirkan banjir ke laut. Ide untuk mengikuti Kuala Lumpur (KL) ini dirasa kurang tepat karena KL berada pada ketinggian 22 meter di atas permukaan laut (dpl).

Padahal Jakarta terletak pada 7 meter dpl dan sudah setengah tenggelam. Sehingga, air dalam tunnel di Jakarta akan sulit mengalir secara otomatis ke laut. Patut menjadi pertanyaan lanjutan, lalu bagaimana cara mengalirkan air dari tunnel ke laut dengan kondisi di atas?

Apabila pemerintah berencana memompa air tersebut, maka seberapa besar pompa yang diperlukan untuk membuang air dari dalam terowongan? Berapa listrik yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut? Lalu, apakah PLN mampu memasok listrik tersebut di saat banjir? Pertanyaan pertanyaan di atas perlu dikaji mendetail oleh pemerintah sebelum mengambil kebijakan.

Selain hal yang terkait sains-ekologis di atas, berlarut larutnya masalah banjir Jakarta juga diakibatkan oleh ego lintas sektoral. Pemerintah daerah di sektor hulu dipandang kurang tertarik untuk berkontribusi mengurangi bahaya banjir di hilir (Jakarta).

Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dipecahkan dengan pendekatan kultural oleh Gubernur dan atau Wakilnya kepada Kepala Daerah mitra. Perlu pula dicarikan terobosan dalam sistem sehingga memungkinkan Pemprov Jakarta untuk membantu menganggarkan pelestarian lingkungan di daerah resapan air yang terletak di luar Jakarta sebagai upaya pelestarian daerah hulu.

Sebelumnya PPI Belanda bersama masyarakat juga telah menunjukkan keprihatinan dan kepedulian pada permasalahan banjir di Jakarta dengan melakukan penggalangan dana bantuan kemanusiaan. (es/es)