Jimly: Dirjen Kena Kasus Hukum, Menteri Harus Bertanggungjawab

- detikNews
Senin, 23 Jul 2012 16:11 WIB
Jakarta - Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie membaca maksud warning SBY kepada sejumlah menteri menyangkut kasus hukum. Menurut Jimly, SBY sedang mengajarkan agar para menteri bertanggungjawab terhadap tugasnya.

"Intinya kita harus menggerakan kemampuan setiap pejabat untuk bertanggungjawab atas perilaku anak buah. Semua pemimpin harus bertanggungjawab. Walau tak ikut menikmati dia harus bertanggungjawab atas anak buahnya. Kalau dirjen yang kena mentrinya yang harus bertanggungjawab," ujar Jimly kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2012).

Namun menurutnya harusnya Presiden SBY bisa lebih tegas. Apalagi terhadap menteri yang kementeriannya tersangkut banyak kasus hukum.

"Sebaiknya tak pakai kata-kata, bertindak aja. Pimpinan berhak untuk menindak bawahannya. Orang Indonesia ini lebih takut diberhentikan ketimbang masuk penjara. Daripada kita menyaksikan ditangkapin dulu," katanya.

SBY sebelumnya mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Namun, dia menambahkan, dia mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang.

"Saya punya informasi yang sahih, tetapi saya mempercayakan kepada penegak hukum, KPK terutamanya, ditambah penegak hukum yang lain. Saya tahu banyak hal, meski saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak," ujar SBY kata SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

SBY juga menyatakan prihatin bahwa praktik penyimpangan penggunaan anggaran masih saja dilakukan oknum di pemerintah dan DPR RI. Praktik yang merugikan negara itu bahkan sudah berlangsung sejak dalam tahap perencanaan proyek hingga pelaksanaannya di lapangan.

"Sejak perencanaan sudah kongkalikong, pelaksaanannya kongkalikong. Sekarang pun masih ada yang berani di antara oknum parlemen kongkalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya maka sekian persen dikeluarkan. Masya Allah, naudzubillah," ujarnya.Jimly: Dirjen Kena Kasus Hukum, Menteri Harus Bertanggungjawab

Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie membaca maksud warning SBY kepada sejumlah menteri menyangkut kasus hukum. Menurut Jimly, SBY sedang mengajarkan agar para menteri bertanggungjawab terhadap tugasnya.

"Intinya kita harus menggerakan kemampuan setiap pejabat untuk bertanggungjawab atas perilaku anak buah. Semua pemimpin harus bertanggungjawab. Walau tak ikut menikmati dia harus bertanggungjawab atas anak buahnya. Kalau dirjen yang kena mentrinya yang harus bertanggungjawab," ujar Jimly kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2012).

Namun menurutnya harusnya Presiden SBY bisa lebih tegas. Apalagi terhadap menteri yang kementeriannya tersangkut banyak kasus hukum.

"Sebaiknya tak pakai kata-kata, bertindak aja. Pimpinan berhak untuk menindak bawahannya. Orang Indonesia ini lebih takut diberhentikan ketimbang masuk penjara. Daripada kita menyaksikan ditangkapin dulu," katanya.

SBY sebelumnya mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Namun, dia menambahkan, dia mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang.

"Saya punya informasi yang sahih, tetapi saya mempercayakan kepada penegak hukum, KPK terutamanya, ditambah penegak hukum yang lain. Saya tahu banyak hal, meski saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak," ujar SBY kata SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

SBY juga menyatakan prihatin bahwa praktik penyimpangan penggunaan anggaran masih saja dilakukan oknum di pemerintah dan DPR RI. Praktik yang merugikan negara itu bahkan sudah berlangsung sejak dalam tahap perencanaan proyek hingga pelaksanaannya di lapangan.

"Sejak perencanaan sudah kongkalikong, pelaksaanannya kongkalikong. Sekarang pun masih ada yang berani di antara oknum parlemen kongkalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya maka sekian persen dikeluarkan. Masya Allah, naudzubillah," ujarnya.



(van/riz)