Penggundulan Hutan Indonesia Tinggal 0.5 juta Hektar per Tahun

- detikNews
Rabu, 13 Jun 2012 18:08 WIB
Jakarta - Penggundulan hutan di Indonesia memang masih terjadi. Namun dalam sepuluh tahun terakhir, tingkat penggundulan hutan terus menurun signifikan setelah pemerintah menerapkan kebijakan moratorium izin baru pembukaan hutan dan menolak perpanjangan izin yang sudah ada.

"Laju deforestasi kami telah menurun dari 3,5 juta hektar per tahun, menjadi kurang dari setengah juta hektar per tahun dalam periode dekade," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal ini disampaikan SBY dalam pidatonya mengenai Sustainable Gworth with Equity. Pidato disampaikannya dalam acara di Kampus CIFOR (Center for International Foresty Research), Situ Gede, Bogor, Rabu (13/6/2012).

Situasi demikian jauh berbeda dibandingkan era 1970 hingga 1980-an ketika pengelolaan hutan yang berkelanjutan belum menjadi kebijakan. Pemerintah kala itu membuka peluang kepada siapa saja melakukan penebangan hutan sepanjang mendatangkan manfaat ekonomi bagi pembangunan.

"Tampaknya hal yang logis untuk dilakukan saat itu. Kami punya banyak hutan, kita harus mengurangi kemiskinan dan kami butuhkan untuk tumbuh ekonomi kita. Akibatnya, ada saat kita mengalami deforestasi yang sangat serius," papar SBY.

Menyadari kebijakan tersebut keliru sebab mendatangkan konsekuensi ekologis luar biasa bagi warga, pemerintah melakukan koreksi. Kebijakan tersebut ditiadakan dengan menolak ijin pembukaan ijin baru dan perpanjangan ijin yang sudah ada, larangan ekspor kayu gelondongan, optimalisasi lahan gambut, memberantas penebangan liar serta mendorong penghijauan kembali lahan hutan.

"Kami melewati sebuah hukum yang permanen akan menghemat 35 % hutan tropis hujan," imbuh SBY.

Pada saat bersamaan, program "1 Juta Pohon" telah menembus target secara luar biasa. Selama dua tahun terakhir, jumlah bibit pohon yang telah ditanam di berbagai lahan gundul seluruh Indonesia tercatat mencapai 3,2 miliar batang pohon.

"Singkatnya, untuk mempromosikan kebijakan kehutanan yang berkelanjutan kami mengambil pelajaran dari masa lalu, menemukan masalah serius, membuat penyesuaian, memperkenalkan kebijakan baru dan reformasi model pembangunan. Kami tidak menyalahkan masa lalu, tetapi kami mengambil tindakan untuk memperbaiki masa depan," ujar SBY.

Bukan berarti semua program tersebut berjalan lancar-lancar saja. Di lapangan ada saja hambatan teknis dan semoat berkembang opini miring mengenainya yang kemungkinan didorong oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

"Di dalam semua ini, kemauan politik sangat penting sebab tidak selalu mudah memajukan kebijakan yang ramah lingkungan. Tapi itu perlu dan benar untuk dilakukan. Jadi kita mendorong keras untuk hal itu meski beberapa perlawanan," jelas SBY.

(lh/fdn)