Hakim MK: Corby Tak Layak Dapat Grasi, Kebijakan Presiden Bisa Digugat

Hakim MK: Corby Tak Layak Dapat Grasi, Kebijakan Presiden Bisa Digugat

- detikNews
Rabu, 30 Mei 2012 14:10 WIB
Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar secara pribadi tidak sepakat dengan pemberian grasi kepada terpidana narkoba, Schapelle Corby. Kebijakan presiden dalam pemberian grasi tersebut juga dinilai bisa digugat.

"Menurut saya pribadi, Corby itu tidak layak mendapat grasi," ujar Akil usai mengikuti acara Kongres Pancasila di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Akil menceritakan ketika dirinya menjadi wakil ketua komisi III DPR pernah melakukan kunjungan ke LP Kerobokan, Bali.

Saat itu, kata Akil, Corby tidak mau menemui sejumlah anggota dewan yang sedang berkunjung ke sana tanpa alasan yang jelas.

"Dia dapat fasilitas khusus. Kedua, dia tidak menghargai. Pertemuan antar napi itu, dia nggak mau ketemu kita. Artinya dalam perspektif itu, dia sangat tidak layak mendapat grasi. Grasi itu kan harus berkelakuan baik dan sebagainya. Ini dia tidak menghargai hukum Indonesia," jelasnya.

"Saya bisa ketemu dengan 3 terpidana mati teroris itu. Padahal, mereka diisolasi secara khusus. Itu masih akomodatif menerima kita. Corby tuh nggak mau ketemu kita, lari ke sana ke mari. Dipanggil petugas untuk ketemu kita malah nggak mau," tuturnya.

Alasan lain Corby tidak layak mendapat grasi, menurut Akil, tidak konsistennya pemerintah dalam menangani kejahatan extraordinary crime dan transnational crime.

"Konsistensi kita penting, bahwa dalam kejahatan transnational crime itu, harus tidak bisa diberika remisi atau grasi. Kejahatan itu sudah melintasi antar negara. Itu juga masuk kejahatan kemanusian, karena semua orang bisa kena narkoba, mau bangsa Australia, Amerika, Indonesia, India, bisa kena," ungkapnya.

Akil juga tidak sependapat dengan alasan pemerintah dalam mengeluarkan grasi itu untuk perlindungan WNI di luar negeri. Menurutnya, tidak ada kaitan sama sekali pemberian grasi Corby dengan perlindungan WNI di luar negeri.

"Menurut saya sesuatu hal yang tidak ada kaitannya langsung, kenapa, itu bisa diselesaikan dengan berbagai cara, hubungan diplomatik kita kan menghargai kedaulatan bangsa lain, kemudian ada UU timbal balik masalah pidana, itu bisa dilakukan dengan tahapan-tahapan," paparnya.

"Kalau mau dikatakan itu dilakukan atas warga kita pelaku kejahatan di Australia, itu kan pelaku kejahatan biasa, buka extraordinary crime, paling nelayan-nelayan yang melewati perbatasan, itu soal kecil dibanding narkotika, oleh karena itu wajar saja ada interpelasi," kata Akil.

Apakah kebijakan grasi tersebut bisa digugat? "Kalau itu bisa saja tapi kalau hasilnya itu soal nanti. Di negara demokrasi ini apa yang tidak bisa," jawab Akil.



(mpr/aan)