Taufik Kurniawan: Terlalu Pagi Dorong Interpelasi Grasi Corby

Taufik Kurniawan: Terlalu Pagi Dorong Interpelasi Grasi Corby

- detikNews
Rabu, 30 Mei 2012 06:21 WIB
Jakarta - Sejumlah anggota DPR berencana mengajukan interpelasi untuk pemberian grasi bagi narapidana narkoba asal Australia, Schapelle Corby. Menurut Sekjen PAN Taufik Kurniawan, tindakan ini tidak perlu dilakukan.

"Terlalu pagi kalau DPR menggunakan hak interpelasi hanya untuk mengurusi seorang Corby. ASpek kebangsaan, aspek pemberantasan kemiskinan menjadi terabaikan manakala energi kita diarahkan untuk mengurusi narapidana bernama Corby," kata Taufik kepada detikcom, Rabu (30/5/2012)

Apalagi, menurut Taufik, pemberian grasi menjadi hak konstitusional Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden Republik Indonesia. Melalui amandemen UUD 1945, bahkan untuk mengeluarkan grasi, Presiden SBY sudah diperkuat dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

"Jadi sebetulnya kita kembalikan bahwa apa yang dimaksud dengan grasi adalah salah satu hak prerogatif presiden yang melekat pada UUD 1945 sehingga yang namanya grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu menjadi hak prerogatif presiden. Setelah dilakukan amandenn UUD 1945 iitu grasi ini pun diperkuat dilengkapi dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung," jelas Taufik.

Taufik menyarankan Komisi III DPR agar terlebih dahulu meminta penjelasan pemerintah melalui jalur rapat kerja. Komisi III DPR juga merupakan mitra kerja dari Kemenkum HAM dan bisa saja memanggil Mahkamah Agung untuk keperluan rapat konsultasi.

"Menurut saya kalau ini dilakukan interpelasi tentunya menjadi tidak tepat. Karena interpelasi terkait kebijakan pemerintah yang perlu dipertanyakan manakala menjadi kontroversi di masyarakat. Jadi menurut saya Komisi III cukup mempertanyakan dalam raker dengan Menkum HAM, termasuk tidak menutup kemungkinan rapat konsultasi DPR dengan MA. Kalau kemudian kajian tidak pas baru silahkan lakukan mekanisme pengawasan sesuai kaedah UU," kata Taufik.

Sementara DPR harus memikirkan perlunya membangun hubungan internasional juga. Karena banyak WNI yang juga tengah mendekam di luar negeri.

"Artinya ini juga menyangkut aspek kemanusaiaan yang tentunya diputuskan dengan sepek kehati-hatian,"tandasnya.



(van/fiq)