DetikNews
Selasa 04 Oktober 2016, 16:28 WIB

Pemidanaan LGBT dan Pelaku Kumpul Kebo Diyakini Bukan Solusi Lindungi Anak

Jabbar Ramdhani - detikNews
Pemidanaan LGBT dan Pelaku Kumpul Kebo Diyakini Bukan Solusi Lindungi Anak Prof Irwanto (ari/detikcom)
Jakarta - Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dkk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperluas makna Pasal Perzinaan dan Homoseks. Euis dkk meminta kumpul kebo dan LGBT layak dipenjara karena melanggar norma yang ada guna melindungi anak.

Untuk menguji hal itu, MK mendengarkan keterangan ahli Prof Irwanto yang dihadirkan Komnas Perempuan. Irwanto tidak setuju bila yang dilakukan adalah perluasan makna dalam pasal perzinaan.

"Secara prinsip, kami setuju dengan permohonan pemohon untuk mempertahankan keluarga dan menghindari kejahatan seksual kepada anak. Pendekatan empatik lebih penting daripada memberikan hukuman kepada masyarakat," ujar Irwanto dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Menurut Irwanto, usulan Euis dkk malah akan memecahkan harmonisasi keluarga. Untuk menjawab permasalahan yang diajukan Euis dkk yaitu memberikan pendidikan kritis kepada anak, bukan memidanakan masalah itu. Setelah itu monitoring wajib dilakukan orang tua kepada anak sehingga dapat mencegah anak bereksperimen atas perbuatan yang berisiko.

"Kedua, penjelasan mengenai seks atau seksualitas yang belum diberikan sebaik-baiknya karena materi tersebut dari sekolah masih tabu," ujar Guru Besar Psikologi dari Universitas Atma Jaya itu.

"Penghukuman dan kriminalisasi hanya menghilangkan gejala dan belum menyentuh ke akar masalahnya. Perluasan makna dalam pasal 284 dan 292 KUHP bukan solusi melindungi anak dari perbuatan seks menyimpang dan menjadi korban," tambahnya.

Irwanto mengutip data dari BKKBN yang menyatakan ada 40 persen remaja di bawah 15 tahun sudah pernah berhubungan seksual. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya monitoring dan penyadaran kepada para remaja.

Irwanto tidak sependapat dengan permohonan pemohon karena membuat keluarga berantakan. Menurutnya, hal ini disebabkan akan dengan mudahnya suami atau istri dilaporkan ke polisi.

"Jika logika pemohon dipertahankan, paling tidak laki-laki pembeli seks yang akan dikriminalisasi. Keluarga akan berantakan karena kepala keluarga dipenjara. Anak akan dapat stigma karena orang tua dikriminalisasi," pungkasnya.
(asp/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed