DetikNews
Jumat 18 Mar 2016, 23:39 WIB

Laporan Dari Wina

RI Tegaskan Zero Tolerance Terhadap Sindikat Narkoba

Eddi Santosa - detikNews
RI Tegaskan Zero Tolerance Terhadap Sindikat Narkoba Foto: Dok. PTRI/KBRI Wina
Wina - Dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba, Indonesia mengambil posisi tegas terhadap para bandar dan sindikat narkoba: zero tolerance!

Duta Besar/Wakil Tetap RI Rachmat Budiman menyampaikan pandangan Indonesia tersebut pada sesi debat umum Sidang Commission on Narcotic Drugs (CND) Sesi ke-59 di Wina, Austria (15 Maret 2016). Sidang Komisi ini masih berlangsung dan akan berakhir pada 22 Maret 2016 mendatang.

"Produksi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius di Indonesia dan berdampak negatif terhadap kesehatan dan nyawa manusia, serta kehidupan ekonomi dan sosial," tegas Dubes.

Dalam debat Dubes juga menyampaikan bahwa para bandar dan sindikat narkoba telah menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan.

"Jaringan mereka telah menyebar ke berbagai pelosok serta mengincar generasi muda," imbuh Dubes.

Dalam mengatasi sindikat narkoba, Dubes menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum pidana secara tegas dan tepat, sesuai tingkat kejahatannya.

"Walaupun bukan perkara mudah mengingat luasnya wilayah Indonesia, terdapat kemajuan dari upaya penegakan hukum yang dilakukan," demikian Dubes.

Sidang Komisi ini memiliki arti penting, sebab di dalamnya juga dibahas persiapan akhir Pertemuan Khusus Sidang Umum PBB (United Nations General Assembly Special Session / UNGASS) mengenai masalah obat-obatan global yang akan digelar pada April 2016.

Hadir sebanyak 7 menteri dan lebih dari 500 delegasi mewakili negara-negara anggota dan peninjau CND serta organisasi internasional dan NGO. Pertemuan dibuka oleh Executive Director UNODC Yuri Fedotov serta dihadiri oleh Presiden INCB Werner Sipp.

Delegasi RI pada pertemuan ini dipimpin oleh Dubes Rachmat Budiman dan beranggotakan pejabat BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Badan POM, POLRI, dan KBRI/PTRI Wina.

CND adalah organ utama PBB yang menangani masalah penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Indonesia merupakan negara anggota CND untuk periode 2014-2017. CND bertanggungjawab antara lain menetapkan program-program PBB terkait penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang implementasinya dilakukan oleh UN Office on Drugs and Crimes (UNODC).

CND juga memiliki mandat untuk memutuskan usulan dan rekomendasi dari negara anggota dan World Health Organization (WHO) mengenai daftar zat-zat yang dikontrol atau dilarang peredarannya berdasarkan tiga Konvensi internasional tentang obat-obatan.
(es/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed