DetikNews
Senin 22 Februari 2016, 17:30 WIB

Forum Guru Besar: Harusnya Presiden Menolak Bukan Menunda Revisi UU KPK

Yudhistira Amran Saleh - detikNews
Forum Guru Besar: Harusnya Presiden Menolak Bukan Menunda Revisi UU KPK Foto: Yudhistira AS
Jakarta - Revisi UU KPK akhirnya ditunda. Penundaan tersebut atas permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR di Kantor Kepresidenan hari ini.

Namun Forum Guru Besar masih menyayangkan sikap Jokowi itu. Harusnya, presiden menolak revisi tersebut bukan menundanya.

"Menunda itukan bisa juga lama ya. Kita perlu kajian seberapa penting ini (revisi). Kalau mau melakukan perubahan harus dikaji dulu. Efektivitas selama ini seperti apa nanti ada kajian akademi yang dilakukan. Intinya kami ingin memberikan input bukan untuk melemahkan tapi menguatkan," kata Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof Dr Didik Suharjito dalam pernyataan pers Guru Besar Bicara Tentang Revisi UU KPK di Universitas Paramadina, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (22/2/2016).

"Memang menunda itu nggak sehari, dua hari tapi bisa setahun, dua tahun, bahkan lebih. Tapi kita harus lihat. Kan selama ini undang-undang ini sudah baik. Tidak perlu diubah lagi," lanjutnya.

Sementara itu menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof Dr Harini Muntasib, penundaan revisi oleh presiden ini membuat masyarakat digantung. Alangkah lebih bijaknya presiden menolak bukan menunda revisi ini.

"Harusnya presiden itu menolak revisi ini bukan malah digantung. Karena selama ini UU KPK tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah bisa menghasilkan sesuatu," ucap Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof Dr Harini Muntasib.

Sedangkan Guru Besar sekaligus Rektor Universitas Paramadina Prof Firmanzah menyampaikan Forum Guru Besar bersedia membantu presiden untuk memberikan masukan dan pertimbangan secara akademik. Karena bila tetap direvisi saat ini itu merupakan langkah yang keliru.

"Kami berpendapat upaya melakukan revisi terhadap UU KPK saat ini merupakan langkah yang keliru. Serta tidak bijaksana dan tanpa didasarkan pada semangat anti korupsi," tutur Firmanzah.

Sedang Guru Besar Universitas Sahid Jakarta Prof Dr Ir Giyatmi yang hadir dalam pernyataan pers ini juga menuturkan presiden harus ingat janjinya ketika kampanye presiden lalu. "Dalam Nawacita kan ada. Bahwa presiden berjanji untuk mendukung pemberantasan korupsi. Jadi saya harap presiden bisa menepati janjinya," pungkas Giyatmi.

Saat ini, Forum Guru Besar mengklaim ada 100 lebih guru besar yang menolak Revisi UU KPK. Dan rencananya besok, surat penolakan revisi dari guru besar tersebut akan diserahkan kepada presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki dan Juru Bicara Presiden, Johan Budi.

"Rencananya besok jam 17.00 WIB kami akan menyerahkan surat penolakan dari para guru besar ini terkait Revisi UU KPK ke presiden melalui KSP dan jubir," tutup Guru Besar Universitas Islam Indonesia Edy Suandi Hamid.
(yds/dra)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed