DetikNews
Minggu 21 Februari 2016, 10:25 WIB

Revisi UU KPK Ditolak, Taufik Kurniawan: Jangan Sampai DPR Jalan Sendiri

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Revisi UU KPK Ditolak, Taufik Kurniawan: Jangan Sampai DPR Jalan Sendiri Foto: Taufik Kurniawan
Jakarta - Revisi UU KPK menuai penolakan dari masyarakat. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai apabila revisi mau diteruskan harus atas persetujuan semua stake holder, jika satu saja tak setuju maka sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan.

"Terkait revisi UU KPK, kita harus mengadakan pembicaraan kepada seluruh stake holder. Ya kita harapkan ada rapat konsultasi bersama-sama antara pemerintah dengan seluruh stake holder. Karena KPK buat kami penting sehingga harus diperkuat. Jangan sampai DPR jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, membuat suatu keputusan. Setiap undang-undang yang direvisi artinya dalam posisi dibutuhkan, kalau ada satu stake holder mengatakan belum butuh ya harus diajak bicara dulu, kalau tidak setuju ya harus ditunda," kata Taufik Kurniawan kepada wartawan, Minggu (21/2/2016).

Taufik menuturkan, dalam pembahasan sebuah undang-undang, seluruh stake holder harus punya semangat yang sama. DPR tidak bisa jalan sendiri kalau pemerintah tidak berada pada satu visi.

"Pemerintah dan DPR tidak bisa jalan sendiri kalau stake holder yang dilibatkan itu merasa butuh ini normatif, misalnya kita bahas UU Perbankan, UU APBN, itu semua pihak harus setuju. Kalau ada satu pihak tidak setuju, jadi pincang, sehingga masyarakat dengan mudah melakukan gugatan ke judicial review ke MK, kan repot UU yang dibuat pemerintah dan DPR dibatalkan oleh MK, berapa miliar uang kita terbuang, itu miliaran," kata Waketum PAN ini.

"Contohnya dalam UU Pemilu, kita putuskan elektoral tertutup ternyata MK memutuskan pemilu dengan elektoral terbuka. Oleh karena itu untuk revisi UU KPK ini saya cenderung sebaiknya semua stake holder diajak bicara dulu. Marilah kita dalam revisi UU ini senantiasa melibatkan seluruh stake holder, tidak bisa ego sektoral pemerintah atau ego sektoral dalam kepentingan stake holder lainnya," imbuh Taufik.

Undang-undang memang bakal mulus dibahas di DPR jika sudah ada kesepakatan semua stake holder. Taufik mencontohkan UU Tax Amnesty yang sejauh ini mendapat penerimaan bagus di DPR.

"Tax amnesty adalah bukan kepentingan pemerintah atau kepentingan DPR tapi tax amnesty ini adalah kepentingan bersama-sama dalam rangka pengurangan defisit transaksi berjalan yang membebani APBN sehingga dengan tax amnesty otomatis beban defisit APBN semakin kecil. Apalagi ekonomi sedang kurang bersahabat, ini salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan dari pajak, karena dari 2014 itu kan belum 100 persen penerimaan pajak, masih Rp 1.000 triliunan sehingga masih ada suntikan pendapatan pajak melalui tax amnesty sekitarĀ  Rp 300 triliunan, artinya kita harus mendukung ini ujungnya dalam kaitan efisiensi anggaran ," pungkasnya.


(van/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed