DetikNews
Senin 15 Februari 2016, 17:24 WIB

Debat Panas DPR-Pemerintah Soal Kebijakan Bebas Visa

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Debat Panas DPR-Pemerintah Soal Kebijakan Bebas Visa Foto: Bagus Prihantoro Nugroho
Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara yang diberlakukan pemerintah Indonesia dikritik oleh sejumlah fraksi di DPR. Kebijakan itu dinilai mengancam keamanan negara.

Kritikan pertama dilontarkan anggota F-PDIP Effendi Simbolon dalam rapat gabungan Komisi I dan III DPR dengan kementerian/lembaga di bawah Kemenko Polhukam. Effendi memandang lebih banyak kerugian ketimbang keuntungan yang diterima negara dari pembebasan visa.

"Proses pembebasan visa tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ada perdebatan panjang. Kebijakan ini belum ada setahun sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja. Tentu aspek keamanan dan hukum kami pertimbangkan," ujar Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan pada sesi tanya jawab di Ruang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).


Luhut lalu menyebut potensi keuntungan yang didapat negara lebih besar daripada pendapatan visa. Pernyataan itu kemudian disanggah Effendi Simbolon.

"Kita tak bisa bicara tanpa data. Harus ada data, dong," kata Effendi.

"Kita tak bisa berikan data karena kebijakan ini belum ada setahun. Tentu tidak fair apabila mengukur kebijakan yang baru enam bulan," jawab Luhut.

Tetapi Effendi tetap berkeras meminta data perbandingan. Luhut lalu menjanjikan data itu akan disampaikan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Ronnie F Sompie setelah dirinya selesai menjawab semua pertanyaan fraksi.

Luhut lalu menjawab pernyataan anggota Fraksi Golkar Tantowi Yahya yang juga anggota Komisi I. Sebelumnya Tantowi menganggap pembebasan pers asing masuk ke Papua akan mengancam integrasi wilayah itu dengan Republik Indonesia.

"Masalah Pak Tantowi, saya paham betul. Masalah Papua di ujung tanduk saya tak setuju. Bahwa ada masaalah, yes. Kami cukup dalami dan punya kegiatan apa yang mengenai bebas masuk ke Papua kita enggak bisa buat apa-apa, dunia ini global. Jadi kita bebaskan (pers asing), maka kita meng-counter. Tinggal sejauh mana kita bisa lakukan counter. Saya termasuk orang yang setuju untuk itu terbuka," jawab Luhut.


Ada pula anggota F-Gerindra Wihadi Wiyono yang menyebut kebijakan bebas visa membuat imigran dari China membludak. Bahkan, kata dia, banyak tenaga kerja ilegal asal China masuk Indonesia setelah kebijakan bebas visa diberlakukan.

"Tidak betul kalau sampai ada tenaga asing ilegal. Saya orang lapangan, tunjukan kepada saya! Nanti saya akan terjun ke lapangan melihat ada tidaknya hal itu," kata Luhut.

Luhut juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lain dari anggota DPR. Untuk soal kebijakan bebas visa bagi negara-negara sahabat, dia terus menekankan akan menjamin keamanan.

Selanjutnya Dirjen Imigrasi menyampaikan data yang diminta terkait keuntungan pembebasan visa. Ronnie menyebut peningkatan wisatawan mancanegara yang cukup signifikan.

"Bapak Menko Polhukam sudah jelaskan bahwa dibandingkan 2014 sejak diberlakukan bebas visa ada pervedaan 161.992 kunjungan atau meningkat 19,88%. Namun demikian memang evaluasi setelah setahun," papar Ronnie.


(bpn/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed