DetikNews
Kamis 29 Oktober 2015, 14:04 WIB

Panitera PTUN: Saya Terima USD 2 Ribu dari OC Kaligis dan Gary

Ferdinan - detikNews
Panitera PTUN: Saya Terima USD 2 Ribu dari OC Kaligis dan Gary Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara, Syamsir Yusfan, mengaku menerima duit total USD 2 ribu. Duit ini diberikan langsung dari Otto Cornelis Kaligis dan Moh. Yagari Bhastara Guntur alias Gary.

"Saya menerima uang dari Gary sama Pak OC," ujar Syamsir Yusfan saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Duit yang langsung diberikan Kaligis sebesar USD 1.000, diterima Syamir pada sekitar akhir bulan April 2015. Duit diberikan setelah Kaligis bertemu Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro terkait permohonan pengujian yang akan diajukan.

"Tolong saya mau ketemu pak ketua, saya antarkan," ujar Syamsir.

Saat itu Syamsir langsung mengantarkan Kaligis yang ditemani Gary ke lantai 2. "(Pertemuan) 15 menit," sebutnya. Setelah pertemuan, Kaligis memberikan duit.

"Saya nggak tahu kaitannya karena diucapkan ini buat kamu 1.000 dolar AS," tutur Syamsir menirukan perkataan Kaligis.

Duit ini langsung habis digunakan Syamir pada keesokan harinya. "Habis Pak," sebutnya.

Sementara duit kedua diterima Syamsir sejumlah USD 1.000 dari Gary usai pembacaan putusan yang amarnya mengabulkan
sebagian permohonan pada 7 Juli 2015.

"1.000 (USD) Pak setelah putusan," sebutnya. Namun duit ini baru dipakai USD 300. "Sudah dijajani, tinggal 700 (USD) yang diambil KPK," ujarnya.

Lagi-lagi Syamsir tak tahu maksud pemberian uang meski dirinya menjadi panitera pengganti dalam sidang permohonan yang diajukan pejabat Pemprov dengan tim kuasa hukum OC Kaligis.

Meski Jaksa KPK meyakini duit ini terkait dengan gugatan yang diajukan ke PTUN Medan. "Cuma terima kasih," kata Syamsir.

Kaligis yang menjadi kuasa pejabat Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis mengajukan permohonan dengan petitum n yaitu permintaan keterangan terhadap pejabat Pemprov yakni Fuad Lubis selaku Kabiro Keuangan Pemprov Sumut dan Sabrina selaku Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Pemprov Sumut dinyatakan tidak sah. Kaligis juga memohon agar permintaan keterangan dari Kejati Sumut harus ada pemeriksaan pengawasan internal terlebih dahulu.

Majelis Hakim PTUN Medan pada 7 Juli 2015 memutuskan yang pada pokoknya mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu menyatakan keputusan termohon Nomor B-473/N.2.5/Fd.1/03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permintaan Keterangan terhadap pemohon selaku Ketua Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemprov Sumut ada unsur penyalahgunaan wewenang dan menyatakan tidak sah keputusan termohon perihal permintaan keterangan terhadap pemohon selaku mantan Ketua BUD Pemprov Sumut.
(fdn/aan)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed