DetikNews
Sabtu 27 Juni 2015, 16:50 WIB

Kinerja Menteri Kurang Greget, Jokowi Dinilai Kecolongan di Legislatif

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kinerja Menteri Kurang Greget, Jokowi Dinilai Kecolongan di Legislatif
Jakarta - Survei Populi Center terbaru menyebut bahwa masyarakat masih kurang puas terhadap kinerja menteri Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo pun dinilai lagi-lagi kecolongan akibat kurang baiknya kerja para menteri, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan legislatif.

Menurut Ketua Populi Center Nico Harjanto, kurangnya kerja keras para menteri Jokowi terlihat dari bagaimana mereka kurang dapat memperjuangkan apa yang diharapkan Jokowi. Seperti halnya mengenai revisi UU KPK dan dana aspirasi yang kini menghangat dibahas di DPR.

"Tahu-tahu kemarin sepertinya presiden kecolongan lagi. Tahu-tahu paripurna di DPR ada ribut-ribut revisi UU KPK atau dana aspirasi yang jelas-jelas sudah ditolak presiden," ungkap Nico usai dialog Perspektif Indonesia di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakpus, Sabtu (27/6/2015).

"Ini menunjukkan ada yang kurang tepat, kurang bagus kerjanya sehingga komunikasi dengan DPR itu kurang berjalan dengan baik," sambungnya.

Seperti diketahui, revisi UU KPK kembali memanas. Akhirnya DPR sepakat revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas 2015 padahal selama ini hal tersebut memunculkan banyak penolakan dari masyarakat.

"Misalnya yang terkait dengan pendidikan kita juga tahu banyak hal yang masih belum selesai. Terkait kesejahteraan guru, mutu dan kualitas pendidikan, terkait dengan revolusi mental akan dijalankan dalam sektor Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK)," tukas Nico.

Nico sendiri banyak mengkritik mengenai menteri-menteri Kabinet Kerja yang berasal dari partai politik. Menurutnya, menteri dari parpol masih ada yang belum menunjukkan kemajuan untuk masyarakat di bidang yang mereka emban.

"Kita tahu di bidang Polhukam, PMK, itu selama 8 bulan terakhir ini kita belum merasakan adanya suatu perubahan yang agak bagus, bahkan di sektor Polhukam ada banyak kontroversi dan kegaduhan," kritiknya.

"Ada banyak hal yang dijanjikan dalam kampanye sekarang masih sebatas janji-janji. Realisasi atau implementasinya masih jauh panggang daripada api," imbuh Nico.

Kualitas tokoh-tokoh dari dunia politisi disebut memang tak banyak yang memiliki kompetensi mencolok. Seperti pengalaman yang sempat dirasakan oleh sekretaris menteri BUMN Said Didu. Saat ia menjabat dulu, banyak parpol yang mengirimkan kandidatnya untuk mengisi jabatan strategis.

"Waktu jadi sekmen BUMN 2005, saya terima hampir 1.000 CV politisi parpol untuk jd komisaris. Yang punya kompetensi tidak sampai 10 persen. Dari 900-an yang masuk kriteria hanya 40-50 orang," ucap Didu di lokasi yang sama.

Didu pun langsung menyatakan akan ada masalah di BUMN jika terus-terus polanya seperti itu. Ia akhirnya mengajukan untuk membuat peraturan menteri yang melarang politisi masuk ke kementerian BUMN.

"Kita buat tim, partai-partai marah, pak menteri dikomplain. Tapi saya bilang nggak apa-apa pak, saya ketua panitia timnya, saya yang bertanggung jawab," cerita Didu.

Keinginan politisi untuk mendapat jabatan strategis tak terlepas dari penghasilan bulanannya yang besar. Hal tersebut menurut Didu tidak akan adil bagi presiden.

"Apakah adil tim sukses gajinya lebih besar daripada yang disukseskan. Presiden cuma Rp 69 juta gajinya. Dirut Bank Mandiri, jabatan di BI bisa Rp 100 sampai Rp 120 juta gajinya sebulan. Kan nggak adil. Akhirnya yang memenuhi kriteria dimasukkan ke anak-anak perusahaan yang gajinya nggak melebihi presiden," tutup Didu.
(elz/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed